Jokowi Harus Pertimbangkan PP Nomor 38 Tahun 2016

MEDAN | SUMUT24 Pemerintahan Jokowi- JK sangat diharapkan mempertimbangkan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain.

Baca Juga:

• Rukun Sembiring Satukan Kader, Mada LMP Sumut Percepat Penguatan Organisasi
• Kejaksaan Sita Lebih dari 104 Ton Timah Milik Terpidana Tamron alias Aon untuk Bayar Uang Pengganti Korupsi
• Kisah Percintaan Bella Olivia Putrisanni & Fahdi Saidi Lubis, Dua Hati, Satu Frekuensi

Penggunaan PP tersebut dinilai diskiminatif, Jokowi harus kembali mempertimbangkan PP tersebut, Karena hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan melanggar HAM, Ucap Direktur Eksekutif Transparansi Anggaran Lintas Instansi Indonesia (Tralindo) Redihman Damanik kepada SUMUT24, Selasa (25/10).

Menurut Dosen tersebut, Kalau pejabat ataupun PNS yang melakukan korupsi dan meninggal atau melarikan diri, namanya sudah meninggal, ya kasusnya harus tutup biarkan dia yang mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan, kalau tidak ada yang memang urgen.

Apabila pejabat korupsi tadi melarikan diri harus dikejar sampai dapat, agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga menjadi efek jera bagi pejabat dan PNS lainnya.

Namun dengan diterapkannya PP No 38 Tahun 2016 tersebut nantinya bakal menjadi boomerang bagi pemerintah sendiri, karena dengan penyitaan harta benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik dengan caracicil dan lain sebagainya untuk mengganti kerugian negara, keluarga pelaku korupsi bakal jatuh miskin sehingga bakal menjadi persoalan lagi kepada pemerintah, ucapnya.

Jadi sebaiknya Pemerintah dan DPR harus mengkaji ulang lagi Peraturan Pemerintah yang telah dibuat tersebut, ucapnya.

Memang dengan penerapan PP No 38 tersebut ada bagusnya, tapi kalau nantinya ahli waris yang memulangkan kerugian negara tadi, sementara ahli waris tidak begitu tahu tindak tanduk PNS atau orang tuanya yang diduga melakukan korupsi tersebut. Kan bisa jadi masalah lagi, katanya.(W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Rukun Sembiring Satukan Kader, Mada LMP Sumut Percepat Penguatan Organisasi

Kejaksaan Sita Lebih dari 104 Ton Timah Milik Terpidana Tamron alias Aon untuk Bayar Uang Pengganti Korupsi

Kisah Percintaan Bella Olivia Putrisanni & Fahdi Saidi Lubis, Dua Hati, Satu Frekuensi

Bupati Pakpak Bharat Hadiri Kunjungan Direktur Kementan, Dorong Kebangkitan Kopi sebagai Penopang Ekonomi

KUASA HUKUM GURU HONOR NILAI PENGADILAN TIPIKOR MEDAN TAK BERWENANG MENGADILI PERKARA GURU HONOR

Musikal Senja Teduh Pelita Resmi Dipentaskan, Hadirkan Petualangan Emosional Tentang Harapan, Keluarga, dan Masa Depan Bumi