DPRD Medan Minta BPPRD Transparan Soal Data Wajib Pajak, Dari Target Rp 2,5 Triliun Terealisasi Rp 800 Miliar

Medan||Sumut23.co Ketua Komisi III DPRD Medan Afif Abdillah SE minta Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan transparan soal data daftar wajib pajak keseluruhan di Kota Medan. Sehingga, ke depannya dengan data wajib pajak yang jelas akan mempermudah pengawasan.

Baca Juga:

• Kejati Sumatera Utara Ajukan Banding Putusan Bebas Dugaan Korupsi Lahan PTPN I dengan Ciputra
• Wakil Bupati Asahan Sambut Baik Kolaborasi Wujudkan 3.000 Rumah Layak Huni
• Niat Edarkan Sabu, Malah Dapat Kamar Gratis di Satresnarkoba Polresta Deli Serdang

Hal tersebut dicetuskan Ketua Komisi III Afif Abdillah SE didampingi sekretaris Komisi Hendri Duin Sembiring bersama anggota Komisi Mulia Syahputra Nasution, Irwansyah, M Rizki Nugraha dan Abul Rahman Nasution saat RDP di ruang Komisi 3 gedung dewan, Selasa (7/6/2022). Hadir Kepala BPPRD Benny Sinomba Siregar didampingi 7 Ka UPT BPPRD se Kota Medan yakni Ka UPT 1 Hanafi Siregar, Ka UPT 2 Rifki Akbar Hanafi, Ka UPT 3 Amruf Fahmi, Ka UPT 4 Setta Fero, Ka UPT 5 Ronal Tarigan, Ka UPT 6 Haznul Hazmi dan Ka UPT 7 Yance Nasution.

“Situasi saat ini Pemko Medan sangat butuh PAD (Pendapatan Asli Daerah) guna mendukung program pembangunan Kota Medan. Maka itu kita minta data keseluruhan wajib pajak di Kota Medan,” pinta Afif.

Disampaikan Afif, data itu sangat penting guna mempermudah pengawasan serta meminimalisir kebocoran PAD. “Perlu data yang jelas agar siapa saja dapat mengawasi. Dengan cara ini dipastikan PAD dapat meningkat dan APBD TA 2023 dapat dinaikan,” sebut Afif Abdillah yang juga Ketua DPD Nasdem Kota Medan itu.

Ditambahkan Afif lagi, bagi penunggak pajak agar dilakukan pendekatan. Sehingga, wajib pajak merasa diperhatikan keluhan dan berkenan memberikan solusi. “Kita suport petugas menjalankan tugasnya dengan pendekatan,” imbuh Afif.

Sedangkan anggota Komisi, Irwansyah menyampaikan agar BPPRD Pemko Medan dapat lebih memaksimalkan PAD dari sektor pajak parkir. Sebab kata Irwansyah, banyak potensi pajak parkir yang saat masih di kategorikan retribusi parkir.

“Masih sangat memungkinkan untuk peningkatan PAD dari sektor pajak parkir. BPPRD kita harapkan supaya terus berinovasi,” ujar Irwansyah.

Sedangkan sekretaris Komisi III Hendri Duin Sembiring menyarankan agar BPPRD dapat mempercepat penyerahan surat tagihan PBB setiap tahunnya kepada wajib pajak. “Kita harapkan Surat tagihan pajak dapat dipercepat sampai kepada wajab pajak. Bukan seperti selama ini disampaikan pertengahan tahun bahkan akhir tahun,” ujar Hendri Duin.

Sementara itu Kepala BPPRD Kota Medan Benny Sinomba Siregar menyampaikan, untuk capaian realisasi perolehan PAD hingga saat ini masih sekitar 20 persen. “Dari target PAD Rp 2,5 Triliun di Tahun 2022. Saat ini (Mei 2022) sudah terealisasi sekitar Rp 800 Miliar,” sebut Benny.

Kendati dimikian, Benny mengaku optimis target akan tercapai. “Biasanya menjelang akir tahun nanti realisasi akan meningkat tajam,” ujar Benny.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kejati Sumatera Utara Ajukan Banding Putusan Bebas Dugaan Korupsi Lahan PTPN I dengan Ciputra

Wakil Bupati Asahan Sambut Baik Kolaborasi Wujudkan 3.000 Rumah Layak Huni

Niat Edarkan Sabu, Malah Dapat Kamar Gratis di Satresnarkoba Polresta Deli Serdang

Diskominfo Sumut Buka-Bukaan Soal Anggaran Seleksi KI Sumut 2026-2030, Capai Rp409,7 Juta

Rehabilitasi Sawah Tangga Bosi Tuntas, Pemkab Madina Kejar Target Panen Padi 4 Bulan ke Depan

Madina Ditargetkan Jadi Zona Aman Narkoba, BNN Genjot Program Pemberdayaan Ekonomi Desa