Sabtu, 04 Juli 2026

Wara Sinuhaji MHum: Mahar Dan Money Politik di Karo

Administrator - Minggu, 08 November 2020 12:15 WIB
Wara Sinuhaji MHum:  Mahar Dan Money Politik di Karo

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

Awal Desember bulan depan sudah pasti ditetapkan Pilkada serentak akan dilaksanakan. Di beberapa kabupaten dan kota lembaga KPU akan menjalankan Pilkada sebagai amanat Undang Undang.Kekhuatiran Pilkada ditunda sudah semakin jauh, karena trand pandemi Covid- 19 telah mulai semakin menurun.

Pengamat sosial politik USU Drs Wara Sinuhaji MHum di Medan, Minggu (8/11) mengatakan, salah satu Kabupaten melaksanakan pilkada adalah Karo, kota Berastagi,tempat kelahiran saya , unik menurut saya. Karena gairah masyarakatnya sejak reformasi masih banyak orang ambisius dan mau mencalonkan diri menjadi calon Bupati/Wakil Bupati,katanya.

Kenapa banyak orang yang ambisius ? Semua alasan pastinya adalah karena demokrasi dan demi untuk kemaslahatan masyarakat.Tapi apakah yang seharusnya ideal ini sebuah kebenaran ? Ternyata masih jauh panggang dari api.Jawaban ini bisa kita konfirmasi dan afirmasi dari keluhan-keluhan rakyat.

Sejak reformasi bergulir, di Karo saat musim Pilkada selalu saja banyak muncul kandidat. Terutama kaum diaspora Karo, sudah lama merantau dan merasa sukses secara ekonomi dan finansial, lucunya bukan pula kader partai tertentu. Berdalih ingin membangun Karo.

Mereka inilah yang “merebut” partai dengan kekuatan finansialnya, tetapi tidak pernah diributkan di tengah publik. Karena elit partai memelintir kata, ya eufemisme politik dengan bahasa yang diperhalus, “Mahar politik” , seolah-olah itu resmi dan wajar.

Sebaliknya, rakyat yang konon dicekoki dengan duit ratusan ribu rupiah , untuk datang ke TPS, di gembar gemborkan di tengah publik,dengan kata kata menerima money politik. Inilah salah satu faktor, kenapa tingkat pemilih selalu rendah menyalurkan aspirasi politiknya. Orang yang punya integritas, sungken dan enggan datang ke TPS, malu terimbas dituduh menerima seratus sampai dua ratus ribu rupiah tersebut.

Sama-sama bisa kita evaluasi dan cermati, hasil Pilkada, sudah berapa orang Bupati yang dipilih berhasil memenuhi keinginan rakyat. Karo tetap stagnan, jalan di tempat dan tidak ada berubah. Semua Bupati yang berakhir masa tugasnya, pergi dan berangkat meninggalkan Karo, menikmati akhir hidupnya di luar Karo.

Kenapa tidak ada yang tinggal di Kabanjahe atau Berastagi. Karena ketika berkuasa, Bupati-Bupati tersebut, terbuai dengan kekuasaan, korupsi mungkin juga, atau kapasitasnya untuk itu tidak mumpuni. Dia lupa dan abaikan membangun fasilitas umum untuk akhir tuanya,kata Wara.

Karena lupa membangun fasilitas umum, habis tugas dia tinggalkan daerah ini. Dia tinggal di Medan, Jakarta dan tempat lain menikmati akhir tuanya. Rakyat yang ditinggalkan nasibnya tetap seperti dahulu, stagnan dan jalan di tempat. Kalau anda sesekali pulang ke kampung leluhur, untuk buang hajat dan “cebok” saja, tetap sulit.

Seandainya, para Bupati yang habis masa dinasnya adalah penduduk setempat. Pasti dia menetap di Karo, kalaupun dia selama ini “menjarah” hasil proyek APBD, hasil jarahan ini paling tidak, masih tinggal di Karo. So pasti anak dan istrinya pasti membelanjakan uang jarahannya di Karo. Efek ekonominya masih bisa dirasakan dan dinikmati rakyat, walau istrinya sekedar beli cabe dan daun ubi di pasar.

Pilkada di Karo kali ini mengusung lima pasang kandidat, semua saya cermati baik di medsos dan media mainstream.Belum ada yang jelas paparan konsep mereka membangun Karo ke depan. Kelihatan hanya masih sebatas ambisius menjadi orang nomor satu, di kampung ini.

Kesimpulanku sementara masih hanya melihat, hampir semua kandidat dan wakil adalah kaum diaspora Karo pulang kampung alasan untuk membangun. Mereka hanya grasa grusu dari satu kampung ke kampung lain, nyanyi sana dan nyanyi sini, tanpa konsep yang jelas, gimana Karo ke depan.

Gagal mungkin berpolitik di luar Karo, dengan kekuatan finansialnya coba-coba tanam mumbang, pulang kampung, niat menjadi Bupati. Kasi antaran mahar politik ke partai.Lalu disetujui jadi kandidat, terjun kompetisi ke gelanggang kontestasi dengan konsep yang tidak jelas, rakyat dan daerah mau diproyeksikan ke masa depan yang bagaimana.

Sejak proses penjaringan calon saja sudah seperti yang diungkapkan di atas, masihkah kita optimis punya harapan tentang kemaslahatan bagi rakyat di Karo. So pasti, semua kandidat akan jor joran dengan segala daya dan kekuatan finansialnya. Rakyat jelata akan riuh rendah menerima “rupiah” lima tahunan ini. Karena mereka tidak menikmati kekuasan yang diperebutkan itu.

Salahkah rakyat ? Presfektif hukum jelas salah. Tapi siapa yang mendidik kenapa semua ini bisa terjadi ? Secara kasat mata ini bagaikan “Kentut” bauknya terasa menyengat, tapi kita sulit memahami siapa personal pemiliknya.

Mungkinkah non kader dan luar partai diusung menjadi kandidat, aneh memang, logika berpikir kita tidak bisa menerima.Tetapi kenyataan, karena kekuatan finansial tadi.Kenapa tidak dibongkar, karena semua menerima bahagian.

Kenapa rakyat yang hanya menerima recehan kok diributkan, isu mahar politik bagai kentut ini semua bisu seribu bahasa. Inilah kamuflase politik sekitar kita , mengalihkan isu dari perhatian publik, seolah Pilkada itu bebas dari mahar politik.Kesannya seperti meminang pengantin wanita tanpa mahar saja,kata Wara Sinuhaji. (C04)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
SHARE:
beritaTerkait
Musa Rajekshah Ajak Kader HMI Jaga Idealisme dan Persatuan Bangsa dalam LK II Nasional HMI Korkom UNJ
Hadir Langsung di Langkat, Ketum PWI Pusat Puji Farianda Sukses Rawat Kebersamaan Wartawan Sumut
Wakil Bupati Tiorita Promosikan Potensi Langkat di PRSU ke-50, Beragam Produk Unggulan Ditampilkan
Stan UPT Taman Budaya Sumut Angkat Warisan Budaya dan Ekonomi Kreatif
Gerak Cepat Rico Waas di Medan Labuhan: Dari Penanganan Banjir, Beton Jalan Utama, Perbaikan LPJU, hingga Layanan Adminduk
Pesona Colorful Medan Resmi Digelar, Rekor MURI Kulcapi dan The Changcuters Meriahkan HUT ke-436 Kota Medan
komentar
beritaTerbaru