BPRPI Akan Laporkan Oknum Pelaku Penebangan Ratusan Pohon Mahoni Dan Bira-Bira

LANGKAT | SUMUT24

Baca Juga:

• Pangdam I/BB Hadiri Pengungkapan 1.160 Paket Ketamine di Kapal Tanker Global 168
• Wakil Bupati Asahan Hadiri Rakor Perdana Aswakada Sumut, Bangun Sinergi Kuat Demi Akselerasi Pembangunan Daerah
• Dorong Kemandirian Masyarakat, PTPN IV Regional I Salurkan Rp 417,6 Juta Bantuan TJSL Triwulan III

Penebangan ratusan kayu mahoni dan bira-bira di areal yang masih sengketa di Dusun Selemak Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat antara kelompok tani Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) dengan PTPN II Kwala Madu akan segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Hal tersebut disampaikan Husni selaku kelompok tani BPRPI kepada awak media di Mapolres Langkat, Rabu (14/10/2020).

“Penebangan ratusan kayu mahoni dan bira-bira dengan ukuran 15 tahun lebih oleh oknum yang jelas-jelas mengambil ke untungan pribadinya dari yang kami tanam puluhan tahun lalu.

Dan penebangan kayu tersebut setelah terjadi satu hari terjadi bentrokan, kemudian keesokan harinya pohon mahoni dan pohon bira langsung di tebang dan diangkut oleh truk,” kata Husni.

Lanjut Husni, untuk kasus penebangan atau pencurian kayu ini jelas merugikan petani dan kami akan menempuh melalui jalur hukum, apalagi kayu yang ditebang mencapai ratusan batang.

“Seperti yang terlihat dibeberapa media online bila kayu yang diangkut oleh colt diesel BK 8202 LK akan kita adukan. Harapan kami setelah ini kita adukan pihak aparat hukum segera mengusut secepatnya kasus ini dan perlu kami ingat sekali lagi ini tanah adat Melayu,” ujarnya.

Begitu juga Harun Nur, Ketua Umum BPRPI didampingi Ketua Komnas HAM Nasional Taupan Damanik mengatakan, penebangan kayu milik masyarakat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) di Dusun Selemak Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat perlu saya tegaskan bahwa kami bukan penggarap liar dan kami dilindungi UUD 1945 pasal 18 b ayat 2 dan pasal 281 ayat 3 bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya.

“Kasus ini sudah kami limpahkan ke Taupan Damanik Ketua Komisi Hak Aasi Manusia (HAM) yang semalam sudah turun di Medan dan akan melakukan investigasi pelanggaran Ham dalam kasus okopasi 29 September/2020,” jelasnya. (wit)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pangdam I/BB Hadiri Pengungkapan 1.160 Paket Ketamine di Kapal Tanker Global 168

Wakil Bupati Asahan Hadiri Rakor Perdana Aswakada Sumut, Bangun Sinergi Kuat Demi Akselerasi Pembangunan Daerah

Dorong Kemandirian Masyarakat, PTPN IV Regional I Salurkan Rp 417,6 Juta Bantuan TJSL Triwulan III

PB Pendawa Indonesia dan PT Bank Sumut Teken MoU, Siap Dorong UMKM Binaan Naik Kelas

Dua Anak di Desa Percut Keluar dari Stunting, Jelita: Kader Harus Tetap Lakukan Pemantauan

Jabidi Ritonga: LKP PKB Sumut Siapkan Instruktur Orientasi Politik, Perkuat Kader Hadapi Pemilu 2029