14 OPD Jajaran Pemprovsu Masih Dijabat Plt, Gubsu Masih Ragu Dudukkan Kadis

MEDAN I SUMUT24.co Sampai hari ini sebanyak 14 jabatan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprovsu masih dijabat pelaksana tugas sehingga dalam menjalankan berbagai kegiatannya dinilai kurang maksimal dan ada keterbatasan.

Baca Juga:

• Irjen Pol. Mahmud Nazly Harahap Jabat Kakorsabhara Baharkam Polri, Zakiyuddin Harahap: Selamat Bertugas
• Balitbang Golkar Gelar Diskusi dan Bedah Buku Revolusi Iran Karya Dr. Nasir Tamara
• Dituding Sewenang-wenang, Eksepsi Nenek Marlina Ungkap Dakwaan Jaksa Diduga Hasil "Potong Kompas"

Menanggapi hal tersebut Ketua Sumut Institute Osriel Limbong mengatakan, Banyaknya Plt OPD di Pemprovsu, Memberikan gambaran bahwa pemprovsu terkesan ada masalah dalam menempatkan siapa yang defenitif menjadi pimpinan OPD atau kadis, atau masih ragu atau belum yakin, Gubsu terhadap oknum ASN yang akan ditempatkan atau mau didudukkan jadi kadis di OPD tersebut, terhadap mengemban visi dan misi gubernur untuk 2 tahun ke depan, sebab pilkada gubernur di tahun 2023, atau sebaliknya oknum ASN yang mau duduk masih berfikir-fikir, bisa atau tidak melaksanakan keinginan gubernur tersebut sehingga sumut bermartabat hanya angan-angan atau apa, ucapnya.

Namun apapun situasi dan kondisinya, menurut saya adalah, menunjukkan lemahnya kepemimpinan, berbeda ketika, almarhum T. Rizal Nurdin memimpin Sumatera Utara, di situasi pasca reformasi, kepemimpinan beliau, dikenal dengan win win solusi, namun kepemimpinan Gubernur kita saat ini, sampai saat ini belum ada yang jelas model kepemimpinan di Pemprovsu, jika Sumut bermartabat justru dengan kondisi saat ini semakin jauh dari hal tersebut, jadi menurut hemat saya DPRD Sumut jangan diam saja melihat kondisi di pemprovsu saat ini terkait banyaknya struktural Plt, jika tidak di RDP kan kewenangan kadis definitif dengan Plt tentu memiliki keterbatasan, sehingga dalam menjalankan kegiatan di OPD akan lemah dalam kewenangan. apalagi di situasi penanganan Covid-19 di gugus covid-19, dalam mengelola anggaran dan bantuan sosial yang saat ini masih dikeluhkan masyarakat di Sumatera utara, ucapnya. Adapun yang berstatus Pelaksana Tugas yakni, Dinas kehutanan, Dinas pendidikan, Badan investasi, promosi dan perijinan, BKD, Sekretaris dewan, BPKAD Sumut, BPPRDSU, Dinas kominfo, RS Jiwa, biro Organisasi, biro sosial, biro hukum, biro otonomi daerah (dilantik menjadi Pj Sekda Siantar dan akan dihunjuk pelaksana harian) dan dinas koperasi dan ukm. (TIM)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Irjen Pol. Mahmud Nazly Harahap Jabat Kakorsabhara Baharkam Polri, Zakiyuddin Harahap: Selamat Bertugas

Balitbang Golkar Gelar Diskusi dan Bedah Buku Revolusi Iran Karya Dr. Nasir Tamara

Dituding Sewenang-wenang, Eksepsi Nenek Marlina Ungkap Dakwaan Jaksa Diduga Hasil "Potong Kompas"

DJ Wong Laporkan Akun Pencemaran Nama Baiknya ke Polda Sumut

Polrestabes Medan Amankan Seorang Tersangka Pengedar Narkoba 9,4 Kg Barang Bukti di Sita.

Bazar UMKM Ramaikan APEKSI XVIII Medan, PWPM Ikut Gerakkan Ekonomi Lokal