JPPR Sumut : Putusan DKPP Harus Dimaknai Sebagai Sanksi Moral

MEDAN I SUMUT24 Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sumatera Utara menanggapi terkait putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan dua anggota KPU Sumut dari jabatannya, masing-masing diberhentikan sebagai ketua KPU Sumut dan Devisi Teknis, tidak hanya itu, DKPP juga memberhentikan dua anggota KPU Nias Barat dari jabatannya masing-masing serta memberikan sanksi keras kepada lima anggota KPU Sumut lainnya sesuai putusan DKPP Nomor: 114-PKE-DKPP/VI/2019.

Baca Juga:

• Ketum PB Pendawa Indonesia Terima Kunjungan Tokoh Pemerhati Kebangsaan dan Politik
• Perumda Tirtanadi Gelar Sosialisasi Layanan Tarif Air Minum di Percut Sei Tuan Dan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang
• Apresiasi Pameran Foto "Prahara Pulau Emas", Wali Kota Medan : Foto Jurnalistik Menggugah Empati dan Menciptakan Harapan

Sebagai penyelenggara pemilu yang independen KPU Sumut dan jajarannya sampai kebawah mesti sadar bahwa putusan DKPP ini merupakan sanksi moral sebagai pejabat publik, ucap Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sumatera Utara Darwin Sipahutar kepada Wartawan, Kamis (18/7). Menurutnya, amanah serta ikrar(sumpah) yang diucapkan untuk selalu berpedoman pada standart etik dan perundang-undangan adalah bentuk komitmen diri masing-masing setiap anggota KPU agar tidak melenceng(menabrak) dari aturan yang mengikat, termasuk saat mengambil keputusan harus mengacu pada kerja kolektif kolegial dan tidak partisan(UU No 7 Tahun 2017 dan PKPU). Ungkap Koordinator Daerah JPPR Sumut, Darwin Sipahutar

Putusan DKPP harus dimaknai secara bijak bahwa KPU Sumut dan KPU Nias Barat telah melanggar perundang-undangan dan standart etik sebagai penyelenggara pemilu, walau disebutkan demi menjaga kemurnian suara rakyat tentunya segala tindak tanduk harus mengacu pada tupoksi kerja yang benar dan bebas dari segala bentuk kepentingan yang pada akhirnya merugikan diri sendiri dan merugikan lembaga.

Darwin melihat, di tengah lemahnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu, KPU semestinya bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan profesional, oleh karenanya putusan DKPP ini harus dijadikan pelajaran bahwa ada standart etik yang harus dipegang sebagai pedoman,  kami ingin putusan DKPP ini tidak hanya dimaknai dan dijalankan sebagai formalitas semata harus ada perbaikan kinerja KPU ke depan apalagi Sumatera Utara akan menggelar Pilkada Serentak pada 2020 mendatang, tentunya profesionalisme dari anggota KPU sangat nanti agar kualitas penyelenggaraan pemilu/pilkada jauh lebih baik dari sebelumnya. Harapan kami, pasca putusan DKPP, KPU dapat memperbaiki kinerja lebih profesional lagi. Tutup Darwin Sipahutar. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketum PB Pendawa Indonesia Terima Kunjungan Tokoh Pemerhati Kebangsaan dan Politik

Perumda Tirtanadi Gelar Sosialisasi Layanan Tarif Air Minum di Percut Sei Tuan Dan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang

Apresiasi Pameran Foto "Prahara Pulau Emas", Wali Kota Medan : Foto Jurnalistik Menggugah Empati dan Menciptakan Harapan

Bobby Nasution Resmikan BRT Mebidang, Dorong Integrasi Transportasi Publik Medan-Binjai-Deliserdang

Raker I PWPM, Rico Waas Dorong PWPM Perkuat Profesionalisme dan Kualitas Pemberitaan

Resmi Dibuka, Gallery Mustika Deli Ruang Promosi dan Inkubasi UMKM Kota Medan