Pemko Medan Raih Opini Wajar Dengan Pengecualian

Medan|SUMUT24 Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan.

Baca Juga:

• UNPAB Gelar Wisuda Periode ke-76, Cetak Lulusan Siap Hadapi Tantangan Dunia Kerja
• Dandim 0201/Medan Hadiri Jamuan Makan Malam Dengan Paskibraka Kota Medan
• Polisi Gerebek Kafe Penjualan Pod Getar, 3 Remaja Diringkus di Jalan Darusalam Medan

Laporan tersebut diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Ambar Wahyuni. LHP yang diserahkan hasil audit yang dilakukan auditor BPK terhadap laporan keuangan Pemko Medan Tahun Anggaran 2018 usai diserahkan Wali Kota, Rabu (27/3) lalu.

Dalam LHP ini, Pemko Medan menerima predikat penilaian opini wajar dengan pengecualian (WDP). Selain Kota Medan, ada sejumlah daerah lain di Sumut yang juga menerima LHP dari BPK Perwakilan Sumut, diantaranya Kabupaten Langkat, Labuhan Batu, Nias, Tapanuli Tengah, Padang Lawas serta Nias Utara.

Sebelum menerima LHP, Wali Kota, Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Ramli, dan Kepala BPK RI Perwakilan Sumut terlebih dahulu menandatangani berita acara penyerahan laporan keuangan.

Mewakili kepala daerah yang hadir untuk menerima LHK, Eldin dalam sambutannya mengatakan, Pemko Medan telah menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 secara optimal, sehingga menjadi refleksi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Hampir 3 bulan Tim Auditor BPK RI Perwakilan Sumut melakukan pemeriksaan atas LKPD di Sumut, termasuk di Kota Medan. Tentunya kami menyambut baik atas pemeriksaan yang dilakukan,” kata Eldin, Rabu (22/5).

Selanjutnya dokumen LHP yang diterima tersebut, jelas Eldin, akan menjadi rekomendasi dan pedoman bagi Pemko Medan maupun kabupaten/kota lainnya dalam rangka menyajikan dan mengelola keuangan daerah yang sesuai standar penyusunan dan pengelolaan.

“Dokumen ini menjadi rekomendasi bagi setiap daerah untuk menyajikan LKPD yang sesuai standar akuntasi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas sistem pengendalian internal,” ungkapnya.

Menyikapi predikat WDP yang diterima Pemko Medan, Eldin mengatakan hal tersebut menjadikan semangat bagi Pemko Medan dan seluruh jajaran untuk lebih bersinergi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, transparan dan akuntabel.

“Dengan harapan meningkatnya mutu pelayanan publik yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat Sumut, khususnya Kota Medan,” ujarnya.

Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Ambar Wahyuni, minta kepada seluruh kepala daerah di Sumut untuk menindaklanjuti dokumen LHP sebagai acuan dan rekomendasi dalam mengelola keuangan daerah masing-masing, agar lebih baik lagi sehingga dapat memperoleh penilaian WTP.

“Kami berharap, segala saran dan rekomendasi yang terdapat dalam LHP dapat menjadi pedoman bagi setiap daerah dalam mengelola serta menyajikan laporan keuangan yang lebih baik lagi. Dengan demikian, LKPD pada tahun- tahun mendatang dapat meraih predikat WTP,” Ambar menandaskan.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

UNPAB Gelar Wisuda Periode ke-76, Cetak Lulusan Siap Hadapi Tantangan Dunia Kerja

Dandim 0201/Medan Hadiri Jamuan Makan Malam Dengan Paskibraka Kota Medan

Polisi Gerebek Kafe Penjualan Pod Getar, 3 Remaja Diringkus di Jalan Darusalam Medan

Dosen Universitas HKBP Nommemsen Pematangsiantar Melaksanakan PKM di Desa Bangun

Pemko Pematangsiantar dan Kemenkum Sumut menandatangani Kerja Sama Pelayanan dan Pembangunan Hukum di Daerah

Melampaui Sekat Negara-Bangsa: Dekonstruksi Hukum Kewarganegaraan Menuju Kosmopolitanisme Universal