Pemindahan Ibukota, Sebarkan struktur kekuasaan secara proporsional

MEDAN I SUMUT24.co Menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait pemindahan ibukota ke luar Pulau Jawa, Ketua Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia Amir Hamdani Nasution berharap agar proses pemindahan ibukota nantinya tidak memunculkan kapitalisme dan oligarki ekonomi yang baru.

Baca Juga:

• PPMDH TPI Medan Gelar Pesta Kuliner Kemerdekaan, Santri Diajak Jadi Generasi Penerus Bangsa
• Di India Jumhur Sayangkan Negara Besar Mundur dari Tanggungjawab Kolektif Pulihkan Lingkungan
• Momen Kebangsaan: Jokowi, Prabowo dan Gibran dalam Satu Bingkai

“Wacana pemindahan Ibukota sudah tergolong klasik. Soekarno saja sudah berangan-angan akan memindahkan Ibukota ke luar Pulau Jawa. Tapi, sampai akhir hayat beliau hingga Bu Mega jadi Presiden, toh hal itu masih menjadi angan-angan. Sepuluh tahun Pak SBY pun masih berada dalam kotak angan-angan”, ujar Amir Nasution dalam rilis yang diterima redaksi.

Amir Nasution menambahkan, apabila rencana itu terealisasi, memindahkan ibukota ke salah satu pulau di luar pulau Jawa dengan seluruh kementerian dan setingkat lembaga negara lainnya bukanlah solusi untuk pemerataan keadilan ekonomi di Republik ini. Sebab, hal itu mempunyai potensi untuk menciptakan kapitalisme dan oligarki ekonomi yang baru.

Amir Nasution berharap agar pos-pos kementrian disebar secara proposional ke luar Pulau Jawa. “Kementerian ESDM misalnya yang mengurusi tambang berkantor di Papua dengan segenap pegawainya, Kemenko Maritim ke Sulawesi yang identik dengan pulau terluar dengan tingkat konflik yg lebih tinggi, Kemendag di Batam”, ujarnya. Hal ini bisa dibandingkan dengan Afrika Selatan yang memecah lokasi pusat kekuasaan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) di tiga tempat berbeda, yang posisinya dengan garis2 khayal horizontal- nyaris berada di tengah-tengah wilayah Afrika Selatan.

“Pemindahan ibukota merupakan salah satu cara mempercepat keadilan sosial yang sudah 74 tahun masih mengalami hamil tua. Ketimpangan antar provinsi sangat jelas, sehingga dengan disebarnya pos-pos kementerian secara proporsional akan meningkatkan sumber ekonomi baru di daerah”, pungkasnya. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PPMDH TPI Medan Gelar Pesta Kuliner Kemerdekaan, Santri Diajak Jadi Generasi Penerus Bangsa

Di India Jumhur Sayangkan Negara Besar Mundur dari Tanggungjawab Kolektif Pulihkan Lingkungan

Momen Kebangsaan: Jokowi, Prabowo dan Gibran dalam Satu Bingkai

Sentuhan Profesional Dimensi Cakrawala Indonesia Semarakkan Gebyar HUT ke-81 RI Bersama POR-TGM Medan

HUT RI ke-81, Pemkab Solok Gelar Beragam Lomba Antar-OPD

Resmi Peroleh SKT di Kesbangpol Sumut, Ketua DPW FP NTT: Kami Siap Berkolaborasi