Wagubsu Tegaskan Akan Terapkan Sanksi dan Penghargaan Bagi OPD

Medan I Sumut24.co

Baca Juga:

• Polres Padangsidimpuan Tutup Rangkaian Lomba HUT Bhayangkara ke-80, SMK Negeri 1 dan Tim Sigma UIN Syahada Raih Juara Cerdas Cermat
• Humanis dan Tegas, Polres Tapsel Kawal Eksekusi PN Padangsidimpuan Tanpa Gangguan Kamtibmas
• Bupati Putra Mahkota Alam Serahkan Pertanggungjawaban APBD 2025, Padang Lawas Cetak Sejarah Raih Opini WTP

 Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk membenahi sistem kerja menuju digitalisasi bukan sekedar wacana. Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang juga dikenal dengan e-government ditargetkan segera terwujud pada bulan Maret 2019 mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah saat memimpin Rapat Koordinasi Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemprovsu dan BUMD bersama PT Telkom Indonesia Tbk, di Ruang Ferdinand Lumban Tobing Lantai 8 Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro No 30 Medan, Jumat (11/1).

“e-Government ini hanya bisa terwujud jika semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersinergi dan kompak. Sistem digital ini hanya alat, operatornya kita. Untuk itu, diharapkan semua OPD aktif menyediakan dan update data dari masing-masing dinas/badan. Tentunya akan ada penghargaan bagi OPD yang aktif, dan sanksi bagi yang tidak,” tegasnya.

Terkait sistematika penghargaan dan sanksi ini, kata Wagubsu, akan dibahas lebih lanjut bersamaan dengan pembentukan tim pengawas yang akan mengontrol dan mengevaluasi perwujudan e-Government. “Saat ini, sudah ada beberapa sistem digital yang diaplikasikan Pemprovsu, namun belum optimal dan menyeluruh. Kita ingin berusaha menciptakan sistem yang bisa mengintegrasikan seluruh aktivitas OPD dalam satu platform atau yang dikenal dengan data center,” jelas Wagubsu Musa Rajekshah yang juga akrab disapa dengan Ijeck.

Untuk saat ini, Ijeck mengungkapkan aplikasi e-government masih fokus pada pembenahan sistem kerja internal Pemprovsu. Pengembangan selanjutnya akan diaplikasikan pada pelayanan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut M Fitriyus menjelaskan teknis perwujudan e-government yang dimaksud dalam rapat. “Data center ini disebut Dashboard Executive, modelnya seperti Sumut Smart Province, hanya saja lebih mutakhir baik dari penambahan aplikasi, bentuk penyajian dan kelengkapan data, dan lainnya,” ujar Fitriyus.(W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Polres Padangsidimpuan Tutup Rangkaian Lomba HUT Bhayangkara ke-80, SMK Negeri 1 dan Tim Sigma UIN Syahada Raih Juara Cerdas Cermat

Humanis dan Tegas, Polres Tapsel Kawal Eksekusi PN Padangsidimpuan Tanpa Gangguan Kamtibmas

Bupati Putra Mahkota Alam Serahkan Pertanggungjawaban APBD 2025, Padang Lawas Cetak Sejarah Raih Opini WTP

Lindungi Generasi Muda, Pemkab Padang Lawas dan BNNK Tapsel Perkuat Kolaborasi Anti Narkoba

Pemkab Padang Lawas dan Tirtanadi Gelar Sosialisasi Air Minum, Dorong Akses Air Bersih Hingga Pelosok

Polres Asahan Peringati HUT Bhayangkara Ke 80, Doa Bersama Lintas Agama Dan Berbagi Uuntuk Sesama