Dorong Ekonomi Kerakyatan, ABPEDNAS Deli Serdang Angkat Pelaku UMKM Jadi Koordinator Pengembangan Usaha
Dorong Ekonomi Kerakyatan, ABPEDNAS Deli Serdang Angkat Pelaku UMKM Jadi Koordinator Pengembangan Usaha
kota
Medan I Sumut24.co
Baca Juga:
- Dorong Ekonomi Kerakyatan, ABPEDNAS Deli Serdang Angkat Pelaku UMKM Jadi Koordinator Pengembangan Usaha
- Sutrisno Pangaribuan Nilai DPRD Sumut Diduga Abaikan Tata Tertib Demi Bobby Nasution, Soroti Keabsahan Rapat Paripurna
- Buka-bukaan! Tersangka Baru Korupsi Smart Village Rp1,7 Miliar, Mainul Lubis: Saya Akan Buka Semua yang Tertutup
Salah satu Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yiatu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Dijelaskan dalam pasal 13 bahwa pelindungan selama bekerja diberikan oleh perwakilan Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Muhammad Ichsan Razali memalui Zoom meeting.
Melalui Prodi Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab) melaksanakan Webinar dengan tajuk “Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri†pada Sabtu, (4/11).
Webinar tersebut turut mengundang Muhammad Ichsan Razali, B.Sc, MPP pewakilan dari Kementerian Luar Negeri dan Assoc. Prof.Dr. Henry Aspan, SE, MA, MH, MM sebagai pemateri.
Dalam sambutannya Kepala Prodi (Kaprodi) Magister Ilmu Hukum, Dr. T. Riza Zarzani Nizam, SH,MH menyampaikan situasi international saat ini begitu pelik.
“Ada pelbagai ancaman dan tantangan bagi bagi warga Negara kita di luar negeri. Kemudian ada ancaman perang, konflik Rusia dan Ukraina, kemudian Israel dan Palestina. Tentunya kita mengharapkan banyak informasi tambahan dan juga masukan-masukan sehingga meningkatkan pemahaman kita,†ujarnya.
Dilain kesempatan, Dr. Kiki Farida Ferine selaku Direktur Pascasarjana Unpab mengatakan bahwa perwakilan republik Indonesia di luar negeri berkewajiban melindungi warga negaranya. Selain memberikan perlindungan dalam bentuk teknis, juga dengan memberikan perlindungan dan bantuan berupa penambungan dan pemulangannya.
“Serta pengurusan dokumen dalam perjalanannya, sebagai tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di luar negeri. Juga dalam hukum internasional. Terdapat suatu kewajiban bagi suatu Negara untuk melindungi warga lain yang berada di wilayahnya,†terang Kiki.
Ia juga menambahkan agar diskusi kali ini bisa bermanfaat. “Bentuk perlindungan tersebut dapat berupa notifikasi resmi kepada perwakilan diplomatik maupun Negara tersebut. Semoga diskusi ilmiah pada siang kali ini dapat berjalan lancar dan memberi kebermanfaatan bagi kita semua,†tambahnya.
Setidaknya saat ini sudah lebih dari 2 juta WNI yang berada di luar negeri. Hal tersebut disampaikan oleh Assoc. Prof. Dr. Henry Aspan dalam pemaparan materinya. “kalau dari Direktur Pendudukan UNMI Kementerian Luar Negeri tanggal 17 Juli, ini saya kutip dari media tahun 2023, adalah 2.246.305 orang,†jelas Henry.(red)
Dorong Ekonomi Kerakyatan, ABPEDNAS Deli Serdang Angkat Pelaku UMKM Jadi Koordinator Pengembangan Usaha
kota
Sutrisno Pangaribuan Nilai DPRD Sumut Diduga Abaikan Tata Tertib Demi Bobby Nasution, Soroti Keabsahan Rapat Paripurna
kota
Bukabukaan! Tersangka Baru Korupsi Smart Village Rp1,7 Miliar, Mainul Lubis Saya Akan Buka Semua yang Tertutup
News
Dari Kopi Mandailing hingga Gordang Sambilan, Bupati Saipullah Tunjukkan Kekayaan Madina di PRSU
kota
Dapat Perlawanan WargaSatresnarkoba Polrestabes Medan Bumihanguskan Sarang Narkoba Klambir V
kota
Polri untuk Masyarakat, Polsek Barumun Salurkan Bantuan kepada Ibu Nur Cahaya yang Tengah Berjuang Melawan Penyakit
kota
sumut24.co PAKPAK BHARAT, Dihadapan Sidang Istimewa DPRD Pakpak Bharat, Bupati Pakpak Bharat Frans Bernhard Tumanggor menyampaikan apresias
News
Polresta Deli Serdang Diminta Profesional Tangani Korupsi Dana Desa Rugemuk dan Penjualan Tanah Milik PT PS
kota
HUT Kab.Pakpak Bharat Ke 23 Tahun,DPRD Menggelar Sidang Istimewa
kota
Bobby Diminta Buka Rekaman CCTV Rapat Paripurna DPRD Sumut, IGoWa Soroti Dugaan Tak Kuorum
kota