Hari Bhayangkara ke-77,Sederet Kasus masih Menjadi Sorotan di Polres Tapsel dari Kaca Mata Pengamat Hukum

Tapsel | Sumut24.co

Baca Juga:

• Temuan BPK Guncang Dinas PUPR Tapsel! Proyek Jalan Rp1,34 Miliar Bermasalah, Pengawasan Kadis Dipertanyakan
• 197 Wisudawan Tahfiz MAS Muallimin UNIVA Disiapkan Jadi SDM Unggul
• Temukan Tanaman Ganja, Polsek Tanjung Morawa Polresta Deli Serdang Amankan Pelaku

Di pertengahan semester tahun 2023 ini tepatnya pasca Hari Bhayangkara ke-77, Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) dibawah kepemimpinan Kapolres AKBP Imam Zamroni SIK, MH, direspon kurang aktif alias pasif dalam menyelesaikan beberapa kasus.

Hingga saat ini diduga ada beberapa kasus mangkrak, yang mana belum ada kejelasan penyelesaian oleh Polres Tapsel.

Mulai dari kasus Ilegal logging yang terjadi di Mosa Kecamatan Angkola Selatan, kasus Pencabulan, kasus begal paha, dan beberapa kasus lain.

Hal ini diketahui dari banyaknya pemberitaan yang beredar di berbagai media baik Cetak Maupun online terkait kasus tersebut, yang mana diduga hingga saat ini belum ada juga penyelesaian yang kongkrit.

Tidak adanya kejelasan terhadap kasus-kasus tersebut, justru akan membuat sentimen negatif di tubuh kepolisian terkhusus Polres Tapsel. Hingga dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum tersebut.

Selain itu Polres Tapsel juga sempat mendapatkan rapor merah yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap polri.

Mulai dari beberapa oknum anggota Polres Tapsel melakukan hal “miris” yang justru diduga masih dipertahankan.

Hal ini sangat miris, karena baru beberapa waktu lalu tepatnya di Hari Bhayangkara ke-77 Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan “Permohonan Maaf” kepada seluruh masyarakat atas kinerja Polri selama ini.

“Tak ada gading yang tak retak, untuk itu dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan “Permohonan Maaf” atas perbuatan yang menyakiti hati masyarakat,” ujar Kapolri Jenderal Sigit pada acara puncak Hari Bhayangkara ke-77 di Stadion Gelora Bung Karno, 1 Juli 2023.

Seperti yang diketahui, selama satu tahun terakhir ini Institusi Polri dicedari oleh beberapa oknum-oknum.

Salah satunya adalah kasus penembakan yang didalangi Ferdy Sambo, kemudian ada kasus narkoba yang menjerat Teddy Minahasa, hingga di Sumatera Utara pemukulan yang menjerat anak Achiruddin Hasibuan.

Dipo Alam Siregar,SH Selaku advokat dan juga Ketua Badan Penyuluhan Dan Pembelaan Hukum ( BPPH ) Pemuda Pancasila Kab.Padang Lawas Utara menyampaikan selamat HUT Bhayangkara POLRI Khususnya Polres Tapanuli Selatan.

“Semoga menjadi Polri yang benar-benar melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat dengan tulus dan juga Polri Yang Presisi, dan harapan kami selaku masyarakat kiranya Polri kedepannya,” ujar Dipo Alam Siregar, saat bersama wartawan Selasa 4/7/23

Dipo Alam melanjutkan, Polres Tapsel harus benar-benar bekerja sesuai prosedur dan aturan hukum, untuk menciptakan penegakan hukum yang adil bagi masyarakat.

Ia juga mengharapkan agar penegak hukum dapat bersinergi dalam proses penegakan hukum dengan memegang teguh profesionalisme.

“Jangan ada kepentingan pribadi terhadap penegakan Hukum baik Polri Maupun Advokat, karena Polri dan Advokat tidak memiliki kepentingan pribadi dengan Klient, korban atau pelapor, namun yang ada adalah kepentingan Hukum, yang benar benar harus ditegakkan dengan seadil adilnya,” ujarnya.

Lebih lanjut di Hari Bhayangkara ke-77 ini, kinerja Kapolres Tapsel AKBP Imam Zamroni SIK MH juga disorot oleh salah satu advokat. Mengingat kurang lebih setahun AKBP Imam Zamroni SIK MH telah menjdi orang nomor satu di Polres Tapsel, sejak terbitnya surat telegram tanggal 20 Juni 2022 tentang mutasi jabatan di wilayah hukum Polres Tapsel.

Amin M. Ghamal Siregar SH dan Alwi Akbar Ginting SH. Advokat dari law office GAS and partners berpesan di hari ulang tahun Bhayangkara yang ke 77, penting rasanya Polres Tapanuli Selatan mengingat kembali konsideran yang tertuang di dalam UU Nomor 22 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, agar dalam penegakan hukum di polres tapanuli selatan dapat terlaksana dengan adil tanpa pilih status sosial pihak yang berpekara.

“Dalam konsiderans UU kepolisian tersebut menyatakan dengan tegas bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,” ungkap Amin M. Gamal.

Amin juga berpesan agar Polres Tapsel yang dipimpin oleh AKBP Imam Zamroni SIK MH saat ini bisa mempertahankan kredibilitas dan kapabilitas sebagai Polri yang presisi.

“Kami sangat berharap ke depannya Kepolisian jgn mau di intervensi dan seolah olah di setir oleh oknum-oknum yg ingin memanfaatkan dan mencari nafkah terhadap perkara yg dihadapi oleh masyarakat,” pungkasnya.

Disisi lain juga, beberapa Tokoh Masyarakat mengapresiasi kinerja Polres Tapsel yang cepat respon dalam menciptakan rasa aman dan kenyamanan di Masyarakat.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Temuan BPK Guncang Dinas PUPR Tapsel! Proyek Jalan Rp1,34 Miliar Bermasalah, Pengawasan Kadis Dipertanyakan

197 Wisudawan Tahfiz MAS Muallimin UNIVA Disiapkan Jadi SDM Unggul

Temukan Tanaman Ganja, Polsek Tanjung Morawa Polresta Deli Serdang Amankan Pelaku

Kapolres Bersama Sekda Hadiri Panen Raya Jagung Di Desa Salak 1

Kilang Kayu Ilegal di Tengah Pemukiman Menjadi Tanda Tanya Besar di Balik Pembiaran Pemkab Asahan

HUT ke-154 Binjai, Wagub Surya Sebut Momentum Perkuat Optimisme dan Kemajuan Daerah