Sekda Tapsel : Laki-laki dan Perempuan Harus Setara Dalam Memperoleh Haknya

 

Baca Juga:

• Di Forum Pangan Nasional APEKSI, Wali Kota Medan Dorong Kerja Sama Antardaerah Atasi Keterbatasan Lahan
• Dasco Terima Audiensi DPP FAGAR, Aspirasi Guru Honorer Disampaikan ke DPR RI
• Wakil Bupati Pakpak Bharat Pimpin Upacara Peringatan Harganas Ke 33

TAPSEL,SUMUT24

Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H Dolly Pasaribu, SPt, MM, diwakili Sekda, Parulian Nasution, mengatakan, prinsip pengarusutamaan gender untuk kondisi laki-laki dan perempuan harus setara dalam memperoleh kesempatan akan hak-haknya sebagai manusia untuk bisa berpartisipasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, persatuan keamanan, dan juga kesamaan memilih hasil pembangunan.

“Kemudian, jika berbicara mengenai gender berarti kita berbicara tentang peran, fungsi, dan tanggungjawab yang senantiasa dapat berubah sesuai perkembangan zaman antara laki-laki dan perempuan,” ujar Sekda pada pembukaan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan penyusunan perencanaan pembangunan responsif gender, di Aula Sarasi, Lantai III, Kantor Bupati Tapsel, Kamis (14/7/22).

Sekda berharap, kepada peserta sosialisasi tersebut agar bisa memanfaatkan kegiatan itu, guna tingkatkan pemahaman tentang PUG di Tapsel khususnya kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), juga vocal point. Dengan materi yang diberikan dari narasumber, diharapkan responsif gender bisa diwujudkan dan ditingkatkan di Kabupaten Tapsel.

“Termasuk di dalamnya terkait peningkatan indikator-indikator penilaian dalam rangka mendapatkan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Nasional,” harap Sekda.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Tapsel, Ny Rosalina Dolly Pasaribu, menyampaikan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender ini dilaksanakan untuk meningkatkan serta membangkitkan kembali semangat dalam mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

“Kesenjangan yang dimaksud, meliputi kesenjangan dalam hal partisipasi, aspirasi, kontrol, pemanfaatan proses, dan hasil dari pembangunan,” katanya.

Sementara, tujuan pengarusutamaan gender, menurut Rosalina, adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, yang bermakna bahwa laki-laki dan perempuan dapat berkembang optimal tanpa terkendala jenis kelamin. Sedangkan keadilan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan serta kebutuhan yang harus terpenuhi.

“Di mana kebutuhan antara laki-laki dan perempuan sangat berbeda, sehingga kita harus mempunyai strategi khusus untuk mengakomodir perbedaan tersebut,” tutur Rosalina.

Dikatakan Rosalina, melalui 10 programnya, PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan di daerah. PKK sendiri merupakan, gerakan nasional yang tumbuh untuk masyarakat dan perempuan sebagai penggerak motor utamanya.

Pihaknya mengaku, selalu ikut mendukung dan berperan secara aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mengurangi kesenjangan antara laki-laki, perempuan, anak, Lansia, dan penyandang disabilitas. Melalui program 10 pokok PKK, pihaknya siap mendukung kegiatan yang responsif gender.

“Tujuannya untuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga sejahtera yang berkeadilan di dalam masyarakat,” sebutnya.

Pihaknya berharap kepada seluruh OPD, untuk bersinergi dan bekerja sama dalam melaksanakan program-program yang responsif gender. Tentunya, melalui program dan kegiatan sesuai tupoksi masing-masing OPD, baik dari bidang ekonomi, pendidikan, sosial sehingga akan tercipta kehidupan masyarakat yang berkeadilan.

“Sehingga dapat terwujud visi misi Tapsel, dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera ke depan,” tandasnya.

Sedangkan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Tapsel, Aji Hatorangan Harahap, dalam sambutannya, menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini guna meningkatkan pemahaman OPD tentang pengurusutamaan gender dan pelaksanaan PUG melalui penyusunan penganggaran responsitif gender.

“Tujuan lainnya yakni, dalam rangka meningkatkan fungsi OPD sebagai penggerak PUG dalam proses perencanaan pembangunan responsif gender,” pungkas Aji.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan PUG dalam perencanaan pembangunan daerah oleh Devita Mesayu Dinas PP dan PA Provinsi Sumatera Utara. Sementara, paparan mengenai pengarusutamaan gender perencanaan dalam pengawasan daerah, dibawakan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Irnovian, ST, MT.

Turut hadir Pimpinan OPD, Camat, Pengurus PKK Kabupaten, peserta acara Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Di Forum Pangan Nasional APEKSI, Wali Kota Medan Dorong Kerja Sama Antardaerah Atasi Keterbatasan Lahan

Dasco Terima Audiensi DPP FAGAR, Aspirasi Guru Honorer Disampaikan ke DPR RI

Wakil Bupati Pakpak Bharat Pimpin Upacara Peringatan Harganas Ke 33

Bupati Asri Ludin Hadiri Peresmian Gedung Universitas ST Bhinneka, Dorong SDM Unggul dan Inovatif

Bank Sumut Salurkan Zakat Pegawai, 100 Anak Ikuti Khitan Massal

Dosen UNPAB Raih Gelar Doktor di Universitas Indonesia, Perkuat Komitmen pada Inovasi dan Riset