Sekdakab Labuhanbatu Buka Sosialisasi Kebijaksanaan Pelaksanaan Gender dan Penyusunan Penganggaran Responsif Gender

LABUHANBATU | Sumut24.co Kesetaraan gender masih jauh dari kondisi yang diharapkan, sebagaimana diketahui prinsip kesetaraan gender adalah menyamakan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan akan haknya sebagai manusia untuk berpartisipasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya.

Baca Juga:

• Dinas LHK Pastikan Tidak Ada Titik Api, Kabut Asap di Sumut Kiriman Luar Daerah
• MPN Pemuda Pancasila Bang Ijeck Dipercaya Jadi Sekjen MPN
• Wali Kota Letnan Dalimunthe Minta Jajaran Hadir di Tengah Warga, Pemko Padangsidimpuan Bagikan Masker

Begitu yang disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Labuhanbatu Ir. Muhammad Yusuf Siagian, MMA saat membuka Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Gender dan Penyusunan Penganggaran Responsif Gender Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Aula BKPP Labuhanbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Selasa (31/5/2022).

Sekda mengatakan, gender berarti berbicara tentang perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Menurutnya, kegiatan sosialisasi penting dalam upaya dan langkah strategi pemerintah.

“Jika didukung dengan sumber daya manusia yang baik, niscaya perempuan akan menjadi potensi pembangunan yang prospektif melalui pemberian peran dan tanggung jawab yang lebih baik di sektor formal maupun informal,” sebut Sekda.

Sementara itu, Narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Devi Wahyudi, SS. M. EP mengatakan, gender adalah hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan.

Ditambahkannya, bahwa ketidakadilan gender adalah ketidakadilan yang bersumber dari perbedaan sifat dan peran yang di samakan kepada jenis kelamin.

“Bentuk bentuk ketidakadilan yang terjadi seperti stereotip, subordinasi, beban berlebihan, marginalisasi dan kekerasan,” jelasnya.

Dalam pemaparannya mengenai Kebijakan Pelaksanaan Gender dan Penyusunan Penganggaran Responsif Gender, diharapkan OPD dapat menjalankan program yang tidak bertentangan dengan kesetaraan gender untuk mendukung pembangunan yang responsif gender.

Terlihat hadir mengikuti sosialisasi ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Labuhanbatu Tuti Noprida Ritonga, S. Si, Apt, MM, Kepala Bappeda Labuhanbatu Hobol Z. Rangkuti, S. Sos, MM, Para Kasubag Program OPD, perwakilan OPD, Dll.(W28)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dinas LHK Pastikan Tidak Ada Titik Api, Kabut Asap di Sumut Kiriman Luar Daerah

MPN Pemuda Pancasila Bang Ijeck Dipercaya Jadi Sekjen MPN

Wali Kota Letnan Dalimunthe Minta Jajaran Hadir di Tengah Warga, Pemko Padangsidimpuan Bagikan Masker

Bukan Popularitas atau Kepentingan Kelompok, Kodir Pohan Minta Ketua PWI Sumut Dipilih Berdasarkan Rekam Jejak

Wabup Achmad Fauzan Buka FORKOM IJK Sumut, UMKM Mahasiswa Palas Didorong Naik Kelas

Dana PI Rp3,5 Triliun Disorot, GMPR Riau Desak Audit Menyeluruh PT Riau Petroleum