Sekdakab Labuhanbatu Buka Sosialisasi Kebijaksanaan Pelaksanaan Gender dan Penyusunan Penganggaran Responsif Gender

LABUHANBATU | Sumut24.co Kesetaraan gender masih jauh dari kondisi yang diharapkan, sebagaimana diketahui prinsip kesetaraan gender adalah menyamakan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan akan haknya sebagai manusia untuk berpartisipasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya.

Baca Juga:

• PGRI Dan Bunda Guru Pasaman Barat Serahkan Bantuan Bagi Korban Galodo
• HUT ke-11 KCIC, Wamenaker Harap Alih Pengetahuan Whoosh ke SDM Lokal
• SPS, AMSI, dan Forum Pimred Dukung Nasir Lanjutkan Kepemimpinan PWI Aceh

Begitu yang disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Labuhanbatu Ir. Muhammad Yusuf Siagian, MMA saat membuka Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Gender dan Penyusunan Penganggaran Responsif Gender Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Aula BKPP Labuhanbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Selasa (31/5/2022).

Sekda mengatakan, gender berarti berbicara tentang perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Menurutnya, kegiatan sosialisasi penting dalam upaya dan langkah strategi pemerintah.

“Jika didukung dengan sumber daya manusia yang baik, niscaya perempuan akan menjadi potensi pembangunan yang prospektif melalui pemberian peran dan tanggung jawab yang lebih baik di sektor formal maupun informal,” sebut Sekda.

Sementara itu, Narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Devi Wahyudi, SS. M. EP mengatakan, gender adalah hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan.

Ditambahkannya, bahwa ketidakadilan gender adalah ketidakadilan yang bersumber dari perbedaan sifat dan peran yang di samakan kepada jenis kelamin.

“Bentuk bentuk ketidakadilan yang terjadi seperti stereotip, subordinasi, beban berlebihan, marginalisasi dan kekerasan,” jelasnya.

Dalam pemaparannya mengenai Kebijakan Pelaksanaan Gender dan Penyusunan Penganggaran Responsif Gender, diharapkan OPD dapat menjalankan program yang tidak bertentangan dengan kesetaraan gender untuk mendukung pembangunan yang responsif gender.

Terlihat hadir mengikuti sosialisasi ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Labuhanbatu Tuti Noprida Ritonga, S. Si, Apt, MM, Kepala Bappeda Labuhanbatu Hobol Z. Rangkuti, S. Sos, MM, Para Kasubag Program OPD, perwakilan OPD, Dll.(W28)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PGRI Dan Bunda Guru Pasaman Barat Serahkan Bantuan Bagi Korban Galodo

HUT ke-11 KCIC, Wamenaker Harap Alih Pengetahuan Whoosh ke SDM Lokal

SPS, AMSI, dan Forum Pimred Dukung Nasir Lanjutkan Kepemimpinan PWI Aceh

DPW Pendawa Sumut Gelar Silaturahmi dan Perkenalan Pengurus, Ini Kata H Ruslan

43 Armada Operasional Disalurkan, Bupati Deli Serdang Tekankan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

KAPOLRI Ditantang Buktikan “No Viral No Justice”, Karyawati 22 Tahun Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual