Wabup Labuhanbatu Didampingi Asisten PemerintahanRapat Bersama Mendagri Melalui Vidcon

Labuhanbatu I Sumut24.CO Wakil Bupati Labuhanbatu Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM didampingi Asisten I Pemerintahan dan Kesra Drs. Sarimpunan Ritonga, M.Pd mengikuti rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua KPK dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Vidio Conference (Vidcon) di Ruang Kerja Wakil Bupati Jl. SM Raja, Kecamatan Rantau Selatan Senin (24/01/2022).

Baca Juga:

• Beralih Fungsi Sejak 2014–2026 : Kawasan HTR Koperasi Tani Mandiri Diduga Berubah Menjadi Kebun Sawit, Ada Bukti Kwitansi
• Ketua Umum PP TPI: Soliditas dan Integritas Kunci Mewujudkan Visi Lembaga Pendidikan Islam
• Putri Ketua JMSI Sumut Rianto SH, MH Resmi Dipinang Fahdi Saidi Lubis

Dalam rapat tersebut Mendagri Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D memaparkan mengenai faktor penyebab terjadinya korupsi:

1. Sistem yaitu biaya politik yang tinggi, Rekruitmen ASN dengan imbalan. 2. Integritas yaitu moralitas dan mentalitas. 3. Budaya (culture) yaitu praktek menyimpang dalam organisasi (tindakan korupsi dianggap hal yang biasa), pertemuan secara fisik berpotensi menimbulkan kerawanan korupsi.

Disamping itu juga Ketua KPK Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Firli Bahuri, M.Si menyampaikan hal yang serupa dalam ruang untuk menjerat pimpinan daerah.

“Begitu banyak ruang yang dapat menjerat kepala daerah kedalam korupsi yaitu. 1. Reformasi Birokrasi (Rekruitmen dan promosi jabatan): 2. Pengadaan barang dan jasa, : 3. Filantropi/ sumbangan pihak ketiga, 4 Recofusing dan realokasi anggaran covid-19 untuk APBD dan APBN,: 5.Pengadaan jaring pengaman sosialisasi/ social safety NET untuk pemerintah pusat dan daerah, 6. Pemulihan ekonomi nasional, : 7. Pengesahan RAPBD dan laporan pertanggung jawaban keuangan kepala daerah (LPJKD)” sebutnya . : KPK dalam mencegah korupsi sudah melakukan upaya melalui pendekatan pendidikan dan perbaikan sistem pemerintahan. Pemberantasan korupsi juga membutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional yang dimana setiap kamar – kamar kekuasaan harus mengambil peran dalam rangka pemberantasan korupsi.

Firli menegaskan jangan pernah mengira KPK hanya ada di ibukota, mata KPK hanya ada di ibukota tapi harus diingat mata KPK itu adalah seluruh masyarakat indonesia.

Ia juga berharap indonesia bersih dari korupsi karena ia menyakini kalau kepala daerah merupakan putra/putri terbaik pilihan rakyat indonesia untuk membangun indonesia. (Dedi)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Beralih Fungsi Sejak 2014–2026 : Kawasan HTR Koperasi Tani Mandiri Diduga Berubah Menjadi Kebun Sawit, Ada Bukti Kwitansi

Ketua Umum PP TPI: Soliditas dan Integritas Kunci Mewujudkan Visi Lembaga Pendidikan Islam

Putri Ketua JMSI Sumut Rianto SH, MH Resmi Dipinang Fahdi Saidi Lubis

Sportivitas dan Jiwa Ksatria Warnai Pembukaan Kejurda INKANAS Sumut 2026 Piala Kapolda Sumut Ke-VII

Kapolda Sumut: Nugraha Sakanti Jadi Amanah, 359 Personel Naik Pangkat Diminta Tingkatkan Pengabdian

Kenakan Busana Adat Melayu, Wali Kota Tanjungbalai Semarakkan Karnaval Budaya Nusantara APEKSI XVIII