Kinerja Pejabat Disdikpora DS Disorot Sulaiman : Pembelian Buku Diduga Sarat KKN

PERCUT SEITUAN | SUMUT24 Kinerja SKPD di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemkab Deliserdang mendapat sorotan. Pasalnya, dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) diduga sarat praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Baca Juga:

• Harapan yang Disemai dari Pohon Cabai: Kisah Abdul Rozzaq, Kepala Keluarga Penyintas Banjir Sumatera
• Pemkab Solok Sambut Kepulangan Jamaah Haji dari Tanah Suci Mekah di Asrama Haji Padang
• Rentetan Kecelakaan di Proyek Jalan Nasional Aek Kanopan, JAM PMII Minta Satker dan PPK Dicopot

Ungkapan itu disampaikan Tokoh Masyarakat Peduli Pendidikan (TMPP), Sulaiman Nasution yang juga tokoh eksponen 66 kepada wartawan, Selasa (26/7).

Menurut Sulaiman, indikasi tersebut sebelumnya, Dinas Disdikpora DS ada melakukan kerjasama dengan pihak penerbit yang dihunjuk dinas, pihak Disdikpora DS mendapat rabat (pengurangan harga) sebesar 20%-40% dari penerbit. Sehingga terkesan adanya KKN berjama’ah di jajaran Disdikpora DS.

Lebih lanjut disampaikan Sulaiman, indikasi KKN secara berjamaah bersumber dari dana BOS terjadi di internal satuan kerja lingkungan dinas pendidikan, mulai dari tingkat kepala sekolah, pejabat KUPT hingga pejabat di Disdikpora kabupaten.

“Praktik dugaan KKN berjama’ah, ketika pihak penerbit dihunjuk oleh dinas, dan Disdikpora DS mendapat rabat sebesar 20%-40% dari Penerbit,” kata Sulaiman.

Bayangkan saja sambung Sulaiman, apabila persatu buku dihargai Rp.17000,- dikali 9 buku mencapai Rp153.000 per murid, dari tingkat SD, SMP dan SMA sederajat yang mencapai ratusan ribu siswa.

Sambungnya, berapa besar pula rabat yang diperoleh dinas, ini tentunya sudah sangat memprihatinkan. Belum lagi pada setiap tahun pada penerimaan masuk siswa siswi baru SMP dan SMA Negeri sedeajat masih terkesan adanya pungli dengan istilah jalur khusus.

“Agar diterima, pastinya harus ada uang pelicin, baru bisa masuk sekolah Negeri. Ini bukan jadi rahasia umum lagi dan menjadi budaya setiap tahun ajaran baru,” sebutnya.

Dalam hal ini, Sulaiman meminta Bupati Deliserdang untuk bisa segera turun tangan untuk menindak lanjuti kebobrokan birokrasi di dunia pendidikan di Deliserdang.

“Ini bertentangan dengan Program GDSM yang mengandalkan tiga pilar kekuatan yakni, pemerintah, swasta dan masyarakat. Begitu juga terhadap konsep cerdas percepatan rehabilitasi yang dicanangkan Bupati DS, masa ketika dipimpin Amri Tambunan, sehingga apresiasi terhadap sekolah yang dicanangkan Pemkab DS, sudah pasti bertolak belakang,” tandasnya.

Terkait hal ini, Sulaiman secara tertulis sudah pernah melayangkan surat ke Bupati DS melalui bagian Umum pada tanggal 11-Juli-2016 berharap, apa yang menjadi perjuangan dan keperdulian masyarakat terhadap dunia pendidikan dikotori oleh ulah para oknum dengan menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri, pungkasnya.(W02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Harapan yang Disemai dari Pohon Cabai: Kisah Abdul Rozzaq, Kepala Keluarga Penyintas Banjir Sumatera

Pemkab Solok Sambut Kepulangan Jamaah Haji dari Tanah Suci Mekah di Asrama Haji Padang

Rentetan Kecelakaan di Proyek Jalan Nasional Aek Kanopan, JAM PMII Minta Satker dan PPK Dicopot

Polisi Menyamar Jadi Pembeli, Kurir Sabu di Pantai Labu Gagal Kabur Usai Dikejar Petugas

Senator M. Nuh Dorong Akses Kesehatan untuk Warga Daerah Terbatas Melalui Khitanan dan Pengobatan Gratis di Dairi

Syaikh DR Reza Abdul Jabbar Kunjungi Masjid Agung, Ini Pesannya