Pemko Tanjungbalai Sosialisasikan Penataan Organisasi

TANJUNGBALAI | SUMUT24 Pemko Tanjungbalai,menggelar sosialisasi tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah bagi kepala SKPD di jajaran pemerintah daerah setempat, Selasa (19/7).

Baca Juga:

• Indosat Perpanjang Masa Jabatan Vikram Sinha, Perkuat Transformasi Berbasis AI dan Pertumbuhan Inklusif
• Demokrasi Matang dan Tonggak Sejarah Baru di Maroko Pasca-Pemilu 2026
• Enam Unit Rumah Terbakar Dilalap Sijago Merah Di Desa Majanggut 1 Natam Julu

Ketika membukan sosialisasi itu, Sekdako Tanjungbalai Abdi Nusa mengatakan, pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan bagi sistem dan tata kelola pemerintahan di daerah. Perubahan tersebut juga mengenai tentang penataan kelembagaan dan organisasi perangkat daerah.

Fokus pada penataan kelembagaan saat ini tidak hanya mengacu pada perubahan pemetaan urusan pemerintahan, namun juga harus menjiwai semangat reformasi birokrasi bidang kelembagaan. Diharapkan agar sosialisasi itu dapat menambah pemahaman dan wawasan para pimpinan SKPD dalam menyikapi perubahan organisasi dan tata kerja perangkat daerah, khususnya di Kota Tanjungbalai.

“Karena penataan mengarahkan organisasi perangkat daerah untuk lebih tepat fungsi dan tepat ukuran, sehingga terwujudnya reformasi kelembagaan pemerintah daerah yang berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Oleh karenanya, kata Abdi Nusa, Pemko Tanjungbalai berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas, inovatif, unggul, dan bertanggung jawab.

Selain itu, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) guna tercapainya seluruh sasaran reformasi birokrasi pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang prima serta memiliki kapasitas dan akuntabilitas kinerja yang tinggi.

Kepala Bagian Orta Setdako Tanjungbalai Ferry M Siagian mengatakan, tujuan kegiatan sosialisasi itu untuk membangun pemahaman kepada peserta tentang perubahan peta urusan pemerintahan pascapengesahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Demikian juga untuk menyelesaikan pengisian variabel besaran organisasi untuk penentuan tipologi SKPD sesuai dengan petunjuk teknis Ditjen Otda Daerah Kemendagri.(irz)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Indosat Perpanjang Masa Jabatan Vikram Sinha, Perkuat Transformasi Berbasis AI dan Pertumbuhan Inklusif

Demokrasi Matang dan Tonggak Sejarah Baru di Maroko Pasca-Pemilu 2026

Enam Unit Rumah Terbakar Dilalap Sijago Merah Di Desa Majanggut 1 Natam Julu

Dukung Ketahanan Pangan, Wali Kota Mahyaruddin Tanam Padi Perdana di Sei Raja

Malam Hari, Wali Kota Mahyaruddin Tinjau LPJU, Ruas Jalan dan Sarana UMKM

Srikandi PLN UID Sumut Dukung 35 Perempuan Kembangkan Usaha Opak di Desa Suka Raya