Senin, 06 Juli 2026

Mencegah Terjadinya Mafia Tanah di Wilayah Jatim, DPD REI Koordinasi dan Sinergi Bersama Polda Jatim

Administrator - Kamis, 04 Maret 2021 10:29 WIB
Mencegah Terjadinya Mafia Tanah di Wilayah Jatim, DPD REI Koordinasi dan Sinergi Bersama Polda Jatim

 

Baca Juga:

SURABAYA I Sumut24.co

Menyikapi perkembangan perumahan di wilayah Jawa Timur. Yang terdampak disaat Pandemi Covid-19, DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur, melakukan audiensi dengan Kapolda Jatim.

Didampingi Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta, menerima audiensi dari DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur, yang dilakukan di Lobby Tribrata lantai 2 Mapolda Jawa Timur.

Kapolda Jawa Timur Irjen Nico menyebutkan, mendukung sepenuhnya apa yang dikerjakan oleh REI Jatim terkait dengan pengembangan Property perumahan di wilayah Jatim.

“Saya mendukung sepenuhnya kegiatan DPD REI Jatim untuk pengembangan Property perumahan di wilayah Jatim,” kata Kapolda Jatim, Irjen Nico Afinta, Kamis (4/3/2021).

Selain itu juga Kapolda mengingatkan agar DPD REI dalam mengembangkan propertynya jangan sampai terjebak dengan permainan mafia tanah. Apabila dalam pelaksanaan menemukan mafia tanah, dapat langsung melaporkan ke satgas Mafia tanah Polda Jatim.

Sementara itu ketua DPD REI Jawa Timur menyatakan, bahwa komisariat DPD REI Jatim terbagi beberapa wilayah diantaranya, Banyuwangi, Jember, Sidoarjo, Malang, Madura, Jombang, Kediri dan Madiun.

Di masa Pandemi Covid-19, pengembangan Property khususnya perumahan sangat terdampak. Namun, Pemerintah pusat telah memberikan stimulus dengan memberikan DP 0â„…. Sehingga dapat meringankan sedikit beban konsumen.

“Dimasa pandemi Covid-19 saat ini, memang berdampak pada pengembangan Property khususnya perumahan. Namun, ada stimulus dari Pemerintah untuk memberikan DP 0â„… bagi konsumen, sehingga bisa meringankan,” jelasnya.

Selain itu, DPD REI Jatim berharap bisa koordinasi serta bersinergi dengan Polda Jatim untuk mengamankan aset-aset DPR REI. “Selain itu, perlu juga melakukan koordinasi terkait dengan kebijakan hukum,” harapnya.(red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
SHARE:
beritaTerkait
Kabar Permintaan Damai Rp1,2 Miliar Terdengar, Penyebab Gagalnya Proses Mediasi
Rico Waas Apresiasi Inovasi Camat Medan Deli, Program CCTV Mata Deli Jadi Percontohan di Kota Medan
Semarak HUT ke-436 Kota Medan di Amplas, Wali Kota Medan Berkomitmen Benahi Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat
Panitia PRSU 2026 Imbau Masyarakat Waspada Penawaran Tiket di Bawah Harga Resmi
Rombongan UAS Dihadang Massa di Kutai Barat, Polisi: Tabligh Akbar Tetap Berjalan Kondusif
Pemkot Tanjungbalai Manfaatkan PRSU ke-50 untuk Promosikan Produk UMKM, Budaya, dan Peluang Investasi
komentar
beritaTerbaru