Pembangunan Pedestrian Kota Balige Dipertanyakan Masyarakat

Balige | SUMUT24.co Proyek pembangunan penyediaan sarana dan prasarana pejalan kaki di kawasan pariwisata kota Balige yang dikerjakan sejak pertengahan tahun 2020 hingga saat ini belum kunjung selesai, dipertanyakan masyarakat.

Baca Juga:

• Buka PRSU ke-50, Wagub Sumut Surya Tegaskan PRSU Jadi Etalase Pembangunan dan Penggerak Ekonomi Daerah
• 115 Wartawan Kawal Publikasi PRSU Emas, Pemprov Sumut, PPSU dan FWP Perkuat Kolaborasi Informasi
• Tarif Listrik Triwulan III 2026 Tetap, PLN Siap Jalankan Kebijakan Pemerintah dan Jaga Kualitas Layanan ke Masyarakat

Sahala Saragi, Ketua LSM Lembaga Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Sumatera Utara (LP3SU), menduga proyek pedestrian tersebut tidak sesuai dengan perencanaan.

“Dugaan proyek pedestrian tidak sesuai dengan RAB proyek. Proyek tidak memiliki papan kegiatan, sehingga masyarakat tidak mengetahui nilai anggaran proyek, masa berakhirnya proyek, kontraktor atau pelaksana proyek dan penanggungjawab proyek serta instansi pemberi kerja”, sebutnya menanggapi terkait pekerjaan di salah satu posko wartawan.

Selanjutnya, Sahala menilai pekerjaan penataan kota yang mendukung pembangunan pariwisata itu terkesan asal jadi. Hal ini disebutkannya karena hingga awal Januari 2021 ini pekerjaan yang belum diserahterimakan tersebut ditemukan rusak di beberapa titik.

“Proyek ini seperti proyek main-main, artinya dikerjakan dengan tidak beraturan. Sebagian dikerjakan, sebagian lagi dibiarkan tanpa penyelesaian fisik. Proyek ini belum diserahterimakan sudah ada dibeberapa titik jalan yang rusak. Dugaan saya tidak dikerjakan dengan spesifikasi teknis yang di gariskan”, tegasnya seraya berharap pihak Kejaksaan Negeri Toba agar melakukan penyelidikan terhadap seluruh tahapan proses pelelangan guna meminimalisir penyimpangan.

“Saya mendesak kepada Kajari Toba untuk melakukan penyelidikan terhadap seluruh proses pelelangan hingga pelaksanaan pekerjaan, karena banyak ditemukan penyimpangan”, pungkasnya.

Terpisah, Aris Girsang selaku PPK 2.6 Provinsi Sumatera Utara mengakui akan dikenakan denda atas keterlambatan pekerjaan. Hingga saat ini diakui, pekerjaan sepanjang 2,6 kilometer itu sudah mencapai progres 98 persen dan akan diselesaikan secepatnya.

“Saat ini pekerjaan itu sudah mencapai 98 persen dan semuanya berjalan sesuai RAB, kita akan menyelesaikannya dalam waktu dekat”, jawabnya saat dikonfirmasi melalui seluler, Rabu (6/1).

Pembangunan Pedestrian yang tidak tersambung, sebutnya, disebabkan lahan tidak bebas dan ada jurang sehingga dialihkan ke titik lain. Namun seluruh pekerjaan, masih sesuai RAB baik volume dan panjang pekerjaan.

Pekerjaan yang bersumber dana APBN pada Kementerian PU PR Dirjen Bina Marga sebesar Rp.5.938.202.000,- dimenangkan oleh kontraktor PT Soadamara Lestari tampak dikerjakan mulai dari Jl Siahaan Balige hingga Soposurung Balige.

Amatan lapangan, pekerjaan dilaksanakan terputus-putus. Material bangunan ditemukan berserakan sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Bak kontrol yang belum tertutup mengakibatkan pencemaran udara dengan aroma tidak sedap dan memungkinkan terganggunya para pengguna jalan. (des)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Buka PRSU ke-50, Wagub Sumut Surya Tegaskan PRSU Jadi Etalase Pembangunan dan Penggerak Ekonomi Daerah

115 Wartawan Kawal Publikasi PRSU Emas, Pemprov Sumut, PPSU dan FWP Perkuat Kolaborasi Informasi

Tarif Listrik Triwulan III 2026 Tetap, PLN Siap Jalankan Kebijakan Pemerintah dan Jaga Kualitas Layanan ke Masyarakat

Tarif Listrik Triwulan III 2026 Tetap, PLN Siap Jalankan Kebijakan Pemerintah dan Jaga Kualitas Layanan ke Masyarakat

Bupati Asahan Hadiri Pembukaan PRSU ke-50 : Harmoni Emas 5 Dekade, Buka Peluang Baru Kesejahteraan Asahan

Perkuat Sinergi dan Budaya Keselamatan, Direksi Inalum Tinjau Operasional Smelter Kuala Tanjung