PTPN IV Benturkan Anggaran RKAP Dan RKO

MEDAN|SUMUT24

Pernyataan Kaur Humas PTPN IV Sahrul yang menyatakan bahwa dana sebesar Rp 43 Miliar untuk pemeliharaan kebun di Sidamanik, Bah Butong dan Tobasari itu adalah dana RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) tahun 2015, yang nilai realisasinya dalam RKO (Rencana Kerja Operasional) lebih minim, dinilai justru membenturkan anggaran RKAP dengan RKO.

“RKO tidak boleh lari dari RKAP. Karena RKAP itu disusun, untuk RKO selama 1 tahun. Dan RKO adalah RKAP tahunan,” tegas anggota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan kepada SUMUT24, Selasa (29/3).

Secara prinsip, lanjut Sutrisno, masalah angaran itu sama, baik itu di perusahaan maupun di pemerintahan. Namun, perlu dicatat, bahwa keuangan yang dikelola oleh PTPN IV itu adalah adalah keuangan negara yang dipisahkan.

“Jadi mereka jangan seakan-akan koorporasi umum yang bisa sesukanya melakukan perubahan-perubahan terhadap anggaran yang ada,” tegas Sutrisno.

Ketika sudah ada RKAP, sambungnya, itu berarti sudah berdasarkan fakta-fakta yang diambil dari perjalanan perusahaan itu sendiri. Intinya, tidak mungkin anggaran perencanaan itu, tidak sesuai dengan realisasinya. Jadi, jangan dibenturkan antara RKAP dan RKO. Dan RKO tidak boleh lari dari RKAP. Karena, RKAP disusun untuk RKO selama 1 tahun. Dan RKO itu adalah RKAP tahunan.

“Tidak boleh anggaran RKAP untuk perawatan teh, ternyata untuk perawatan tanaman yang lain. Pada hakikatnya, RKAP dan RKO itu harus sesuai,” tegasĀ  politisi dari partai PDI Perjuangan tersebut.

Pernyataan Sutrisno diatas, merupakan tanggapanya saat dikonfirmasi oleh SUMUT24 soal pernyataan Kaur Humas PTPN IV, Sahrul yang menyatakan bahwa perawatan kebun sebesar Rp 43 miliar itu adalah RKAP tahun 2015. Sedangkan dalam bekerja realisasinya di RKO yang dibahas per triwulan tidak sebesar itu.

Kepada SUMUT24, diruang kerjanya, Selasa (29/3), Sahrul juga menerangkan bahwa RKO adalah dasar untuk membahas RKAP, dengan melihat situasi dan kondisi dilapangan. Dan dana RKAP itu, bukan mutlak yang dicairkan.
“Semua dana itu dibahsa di RKO, supaya kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan apa yang dibutuhkan melihat situasi dan kondisi dilapangan, dilihat ada gak didalam RKAP baru dituangkan di RKO. Jadi dana sebesar Rp 43 miliar itu adalah dana RKAP, kalau RKO nya tidak seperti itu,” ujar Sahrul.

Untuk RKO di kebun Tobasari, lanjutnya, adalah sebesar Rp 5,8 M, sedangkan RKAP nya Rp 8,1 M. Kemudian, di kebun Bah Butong RKO nya Rp 6,8 M, dari Rp 8,7 M anggaran RKAP nya. Dan kebun Sidamanik, RKO nya Rp 16,7 M dari Rp 27 M dalam anggaran RKSP nya. Dimana, dana-dana dalam RKO itu sudah termasuk pemeliharaan, tenaga kerja, pupuk dan keseluruhan biaya untuk masing-masing kebun tersebut. “Tdak ada penyimpangan. Kita gunakan anggaran se efesien dan se efektif mungkin,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Sahrul juga menegaskan, bahwa PPTPN IV adalah sebuah perusahaan dan bukan pemerintahan. Kalau di pemerintahan ada anggaran untuk dihabiskan. Sedanagkan di PTPN IV anggaran yang digunakan dengan se efesien dan seefektif mungkin, adalah untuk meraih produksi, bukan untuk dihabiskan.

Disinggung, kemana sisa anggaran yang tidak sesuai dengan RKAP tersebut, menurut Sahrul, anggaran itu nantinya diperhitungkan kembali secara Koorporat, dengan memperhitungkan berapa dana yang terpakai, kemudian berapa produksi yang dihasilkan.

“Dengan efesiensi dana tersebut, hasil produksi ketiga kebun itu sudah bagus, dan sudah mencapai target. Untuk ketiga kebun teh itu, total produksinya mencapai 104 persen dari target, sesuai dengan data hinga February 2016 lalu,” ungkapnya.

Tuding Rakyat Tanami Lahan

Sahrul tak menampik, adanya tanaman lain yang berada di lahan kebun milik PTPN IV, seperti jagung, Jahe dan lainnya. Menurutnya, tanaman yang berada di atas lahan PTPN IV itu dilakukan oleh rakyat. Diterangkannya, beberapa bagian kebun teh, didapati bibit yang kurang bagus, dan sudah lama, yang mengakibatkan produksi teh menjadi turun. Sehingga pihaknya melakukan membrakan (mengistirahatkan) lahan untuk ditanami kembali secara bertahap. Menurutnya, kalau tanaman ini dipertahankan, pihaknya akan merugi.

“Masyarakat memanfaatkan lahan tersebut denganĀ  menanam jagung, jahe dan sebagainya. Sebenarnya itu tidak boleh dan illegal,” ujarnya.

Pernyataan Sahrul diatas, menurut Sutrisno Pangaribuan, seharusnya justru membuka ruang bagi penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, jangan-jangan ada kolaborasi disana.

“Tidak boleh begitu, PTPN IV itu kan dipercaya untuk mengelola dan menjaga tanah milik negara. Pernyataan itu justru membuka ruang bagi untuk masuk, jangan-jangan ada kolaborasi,” ujarnya.

Sutrisno mengatakan, inilah kelakuan mereka yang berada di BUMN, dengan beralasan mereka itu adalah perusahaan. “Praktik-praktik korup itu ada di BUMN. Pemberitaan SUMUT2 ini akan menjadi pintu masuk bagi kita. Kita akan buka, dan akan cari terus untuk menggetahui apa sebenarnya yang terjadi. Pihak PTPN IV itu tidak boleh mengatakan hal itu kalau lahanya ditanami oleh masyarakat,” tegasnya.

Hal ini, kata Sutrisno,sama halnya dengan yang terjadi di PTPN II. Dengan pola tanahnya diambil. Padahal, diduga kuat terjadi persengkokolan yang dilakukan oleh oknum. “Bagaimana PTPN IV bisa mengatakan begitu. Hari ini tanahnya ditanami, besok diambil,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, biaya belanja pemeliharaan tiga kebun teh 2015 di PTPN IV, yakni kebun Sidamanik, Bah Butong dan Tobasari menelan anggaran Rp 43 miliar, diduga kuat menjadi ajang korupsi oknum petinggi di perkebunan tersebut. Di kebun Tobasari, sebagaimana salinan rekapitulasi investasi Tahun 2015 yang beredar ke sejumlah wartawan tercantum lebih dari Rp 8 miliar. Sementara untuk unit Sidamanik sekitar Rp 27 miliar. Selanjutnya Kebun Bah Butong Rp 8 miliar.

Selain belanja pemeliharaan tanaman yang diduga jadi ajang korupsi. Tahun 2015 lalu, kebun Bah Butong juga mengalokasikan belanja pembuatan saluran udara buangan di stasiun sortasi senilai Rp 620 juta. Pengadaan mesin petik teh 10 unit Rp 340 juta. Kemudian, kebun Tobasari membuat pengadaan mesin petik teh 12 unit dengan dana Rp 408 juta.

Sayangnya, manager ketiga unit kebun, Afrizal belum berhasil dikonfirmasi koran ini terkait dugaan korupsi tersebut. Selain lahan hak guna usaha yang ditelantarkan, tampak juga puluhan hektar areal kebun yang ‘dikonfersi’ jadi perkebunan jagung. Entah kemana hasil penjualan jagung tersebut, apakah masuk ke kas perusahaan atau ke kantong oknum tertentu. (Dd/ES)