Iskandar: Pertumbuhan 5 Persen untuk Siasati Ancaman Tarrif AS 32 Persen

JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo telah merevisi target pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,2 persen menjadi 5 persen. Revisi ini diharapkan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi kebijakan tarrif sebesar 32 persen yang ditetapkan pemerintahan Donald Trump untuk produk Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat.

Baca Juga:

• Bahas Penguatan Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Bupati Solok Ikuti Audiensi APKASI Bersama Pimpinan DPR RI
• Antonius Tumanggor Serap Aspirasi Warga Helvetia, Banjir dan Kenaikan PBB Jadi Sorotan
• Gerakan Indonesia ASRI Langit Biru Warnai HUT ke-25 Partai Demokrat, Bupati Asahan : Sinergi Jaga Lingkungan Kunci Kesejahteraan Warga

Demikian antara lain disampaikan pengamat hubungan internasional Iskandar Z Nasution dalam keterangan kepada redaksi.

"Target pertumbuhan 5 persen adalah target yang realistis dan membuat Indonesia memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk menumbuhkan peluang dan menguatkan pondasi ekonomi Indonesia," ujar Iskandar.

Salah satu cara untuk mensiasati pengenaan tariff Trump adalah dengan memanfaatkan keterkaitan industri di Indonesia dengan perusahaan induknya di negara-negara yang mendapat fasilitas khusus dari Amerika. Misalnya di Batam yang sebagian besar industri berorientasi ekspor dan memiliki afiliasi dengan perusahaan induk di Singapura.

Iskandar sepakat dengan Presiden Prabowo yang telah mengarahkan Batam sebagai hub bagi ekspor produk-produk Indonesia. Namun berbagai kebijakan dan insentif untuk mem-booster Batam perlu dilakukan oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut.

Iskandar memahami pasti ada ahli ekonom yang selalu menyatakan bahwa tanpa pemerintah melakukan aksi pun, pertumbuhan Indonesia dapat mencapai 5 persen, yang dianggap merupakan komponen konsumsi masyarakat.

"Pelambatan ekonomi memang ada, tapi ini biasa saja, pasti selalu terjadi ketika pemerintahan baru yang berkuasa. Kita harus ingat, yang baru bukan hanya jajaran Presiden dan Kementerian, juga di level Provinsi dan Kota serta Kabupaten. Ini impak dari pemilu serentak. Sehingga para pejabat saat ini sedang menyesuaikan kebijakan dengan target yang akan dicapai sesuai visi dan misi masing masing. Jadi memang masih butuh waktu untuk bisa running well," urai Iskandar lebih lanjut.

Namun demikian, Iskandar mengingatkan pentingnya realisasi Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP) berjalan dengan mesin penuh untuk menjadi alat dari Pemerintah menstimulus perekonomian akar rumput.

"Kita jangan pernah lupa, krisis ekonomi global di tahun 2008 dapat kita lalui karena ekonomi akar rumput kita cukup kuat. Ini merupakan modal kita dalam menghadapi gejolak ekonomi global akibat kebijakan tarif Trump," tegas Iskandar.

Iskandar menyakini, jika program MBG dan KMP sudah berjalan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, maka laju pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sukses menjalankan program ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melebihi 5 persen.

"Kita membutuhkan komitmen kuat untuk merealisasikan kedua program itu. Dan tentu saja, jika berjalan dengan baik akan menumbuh kembangkan dukungan massif dari masyarakat luas," demikian Iskandar.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bahas Penguatan Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Bupati Solok Ikuti Audiensi APKASI Bersama Pimpinan DPR RI

Antonius Tumanggor Serap Aspirasi Warga Helvetia, Banjir dan Kenaikan PBB Jadi Sorotan

Gerakan Indonesia ASRI Langit Biru Warnai HUT ke-25 Partai Demokrat, Bupati Asahan : Sinergi Jaga Lingkungan Kunci Kesejahteraan Warga

Donasi Insan PLN Hadirkan Listrik Gratis Bagi 13 Keluarga di Simalungun

Polisi dan PGN Telusuri Titik Kebocoran, Labfor Pastikan Ledakan Grand Polonia Dipicu Akumulasi Gas

Operasi Pekat Toba 2026 di Padang Lawas, Satreskrim Polres Palas Sita Puluhan Botol Miras dan Tuak dari Tempat Hiburan Malam