Anggota DPRD Medan, Hendrik Sitompul: Pemko Medan Harus Bentuk Tim Perangi Vaksin Palsu

Medan|SUMUT24 Terkait beredarnya vaksin palsu, Pemerintah Kota (Pemko) Medan didesak segera membentuk tim khusus mengusut tuntas peredaran vaksin palsu. Pemko Medan harus dapat menjamin serta mensosialisasikan vaksin yang beredar dimasyarakat adalah asli.

Baca Juga:

• DPRK Aceh Utara Rekomendasikan LKPJ Bupati tahun Anggaran 2025 pada paripurna ke 3 Tahun 2026.
• Bupati Asahan Terima Kunjungan Tim Supervisi Lomba HKG-PKK Provsu
• Terbongkar! Sabu 22 Kg Jaringan Malaysia–Aceh Disamarkan dalam Tangki Mobil, Kurir Ditangkap di Parkiran Mal Medan

“Pemko Medan kiranya dapat memulihkan kepanikan dan kepercayaan masyarakat terkait penggunaan vaksin. Sehingga pemberian imunisasi kepada balita tetap terjamin dan berkelanjutan. Yang sekarang ini sempat pudar karena vaksin palsu,” ujar anggota Komisi B DPRD Medan Hendrik Halomoan Sitompul kepada wartawan menanggapi peredaran vaksin palsu.

Persoalan vaksin palsu, kata Hendrik selaku bendahara Fraksi P Demokrat DPRD Medan ini perlu diusut sampai tuntas karena menyangkut keselamatan anak selaku masa depan bangsa. Untuk itu, Pemko Medan tidak boleh diam namun proaktif menelusuri hingga pemulihan keresahan di masyarakat.

Selain itu, tambah Hendrik Pemko Medan harus dapat membangun kesadaran semua elemen dan fasilitas kesehatan untuk memastikan bahwa vaksin yang dimilikinya merupakan produk asli.

“Pemko Medan harus menyahuti himbauan pemerintah pusat sehingga masyarakat tidak panik. Pemko Medan harus mengevaluasi total system pengawasan peredaran vaksin dan mengantisipasi semua kemungkinan agar tidak terulang kembali,” tegas Hendrik yang juga alumni PPRA 52 Lemhanas RI ini.

Menurutnya, terungkapnya peredaran vaksin palsu harus dijadikan momentum bagi pemerintah untuk melakukan gerakan massif bersama sama memerangi praktik pemalsuan obat dan vaksin.

Ditambahkan Hendrik, tim khusus yang akan dibentuk Pemko Medan itu nantinya dapat mengusut tuntas kasus vaksin palsu. Tim tersebut tentu harus melibatkan lintas sektoral, selain Pemko Medan yakni Kepolisian, Kesehatan, BPOM, Assosiasi profesi kesehatan, organisasi masyarakat dan akademisi.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

DPRK Aceh Utara Rekomendasikan LKPJ Bupati tahun Anggaran 2025 pada paripurna ke 3 Tahun 2026.

Bupati Asahan Terima Kunjungan Tim Supervisi Lomba HKG-PKK Provsu

Terbongkar! Sabu 22 Kg Jaringan Malaysia–Aceh Disamarkan dalam Tangki Mobil, Kurir Ditangkap di Parkiran Mal Medan

Polresta Deli Serdang Uji Kesiapan Lewat Simulasi Sispam Kota

Izin Undian Gebyar Pajak Sumut Belum Terbit, Pelaksana Event dan Pejabat Terkait Terancam Pidana

Polsek Medan Labuhan Ungkap Kasus Curas di Gang Jagung, Dua Pelaku Diamankan