Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin : Proses Pilkada serentak di Sumut Memasuki tahap pemutakhiran Data

MEDAN I SUMUT24 Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin, saat ini proses Pilkada serentak di Sumut telah memasuki tahap pemutakhiran data pemilih dan penyusunan data pemutakhiran. Untuk memperoleh data yang aktual, KPU terus berkoordinasi dengan Disdukcapil Pemprov Sumut.

Baca Juga:

• Nama Anggota DPR RI Komisi XI yang Diduga Terlibat Dana CSR BI dan OJK 2020–2023 dan Dua Pindah Ke Eksekutif sedang Pengembangan Sorotan KPK
• Lintas Elemen Masyarakat Karang Berombak Gelar Gotong Royong Sambut HUT RI ke-80
• Terbongkar! Modus Anggota DPR Komisi XI Diduga Amankan Dana CSR Lewat Yayasan Pribadi

“Sekarang kita sedang pemutakhiran data pemilih dan menyusunnya. Kita bekerja sama dengan Dinas Dukcapil untuk hal ini, agar semua penduduk Sumut yang sudah memiliki hak memilih terdaftar,” terang Herdensi.

Terkait masalah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Herdensi mengatakan, tinggal satu daerah lagi yang belum 100% menyalurkan dananya. Namun, menurut Herdensi saat ini hal tersebut belum mengganggu proses penyelenggaran Pilkada.

“Tinggal satu daerah yang belum menyelesaikan NPHD-nya, masih 90 %. Tetapi saat ini belum mengganggu proses penyelenggaraan Pilkada. Tetapi, kita akan dorong agar ini cepat selesai dan masalah NPHD kita benar-benar sudah selesai semua,” tambah Herdensi.

Kepala Bawaslu Sumut Frida R Rasahan menekankan lima hal terkait Pilkada kali ini, yaitu risiko penyebaran Covid-19, pemanfaatan dana Bansos oleh petahana, keterlibatan ASN dalam kampanye, politik uang, dan pentingnya partisipasi masyarakat.

“Saat ini kita di situasi pandemi, jadi protokol kesehatan wajib. Dan di masa pandemi ini kita juga harus waspada petahana menggunakan dana Bansos untuk kampanye, melibatkan Kadis-nya, kepala desa atau perangkat lainnya. Kita juga harus pantau ketat politik uang karena saat ini keadaan ekonomi kita sedang sulit. Karena itu penting partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pilkada kali ini,” kata Frida.

Pihak keamanan dalam hal ini Polda dan TNI telah menyatakan kesiapannya menjaga stabilitas keamanan selama Pilkada. Menurut keterangan Karo Ops Polda Sumut Kombes Pol Makmur Ginting, Polri telah menyiapkan 21.000 personel untuk pengamanan Pilkada dan didukung TNI sebanyak 8.146 personel.

“Kita sudah menyiapkan 21.000 personel, itu 2/3 kekuatan Polda Sumut ditambah lagi 8.146 personel dari TNI. Kita juga melakukan pergeseran 1.200 personil termasuk Brimob ke Nias, karena dari pengalaman kita di sana perlu pengawasan lebih. Secara umum kita sangat siap untuk melakukan pengamanan Pilkada di Sumut,” tegas Kombes Pol Makmur Ginting yang datang mewakili Kapolda Sumut Irjen Martuani Sormin.(W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Nama Anggota DPR RI Komisi XI yang Diduga Terlibat Dana CSR BI dan OJK 2020–2023 dan Dua Pindah Ke Eksekutif sedang Pengembangan Sorotan KPK

Lintas Elemen Masyarakat Karang Berombak Gelar Gotong Royong Sambut HUT RI ke-80

Terbongkar! Modus Anggota DPR Komisi XI Diduga Amankan Dana CSR Lewat Yayasan Pribadi

Ijeck Apresiasi Kehadiran Menpora Dito Ariotedjo di Sumatera Utara Rally APRC 2025

Komit Selesaikan Utang DBH, Pemprov Bayar Rp674 M ke Kabupaten/Kota, Ini Kata Bobby

Gubernur Sumut Resmikan Vihara Vimalakirti Medan, Harapkan Jadi Tempat Penyejuk Bagi Umat Buddha