32 Ribu Lebih Teguran dalam Enam Hari Operasi Zebra Toba, Polda Sumut Utamakan Edukasi Humanis
32 Ribu Lebih Teguran dalam Enam Hari Operasi Zebra Toba, Polda Sumut Utamakan Edukasi Humanis
News
Bandung | Sumut24.co — Polemik pernyataan pengamat politik Saiful Mujani yang dinilai mengarah pada ajakan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto memicu beragam respons di ruang publik. Isu ini berkembang cepat dan menjadi perbincangan hangat di tengah dinamika politik nasional pasca pemilu.
Baca Juga:
Sejumlah pihak menilai pernyataan tersebut berpotensi kontroversial apabila dimaknai sebagai dorongan di luar mekanisme demokrasi yang sah. Karena itu, publik diimbau untuk menyikapinya secara rasional dan tidak terjebak pada narasi yang dapat memperkeruh suasana.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa - Senat Mahasiswa Indonesia Bidang Hukum & Antar Lembaga, Tody Ardiansyah Prabu, menyampaikan pandangan yang netral namun kritis. Ia menegaskan bahwa setiap pernyataan publik, terlebih dari tokoh intelektual, harus ditempatkan dalam kerangka demokrasi yang sehat, konstitusional, dan legitimate.
"Dalam demokrasi, kritik terhadap pemerintah adalah hal yang wajar. Namun harus disampaikan secara proporsional dan tidak menimbulkan interpretasi yang dapat memicu instabilitas politik," ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya membedakan kritik konstruktif dengan narasi yang berpotensi mendelegitimasi hasil demokrasi. Menurutnya, kehati-hatian dalam menyampaikan opini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak produktif di tengah masyarakat yang majemuk.
Di sisi lain, FABEM–SM Indonesia mengapresiasi sikap pemerintah yang tetap fokus bekerja di tengah polemik yang berkembang. Presiden Prabowo disebut lebih memprioritaskan agenda strategis dan pelayanan kepada masyarakat.
Tody menilai langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas nasional, terutama di tengah tantangan ekonomi, sosial, dan dinamika geopolitik global yang terus berkembang.
Lebih lanjut, FABEM–SM mendorong agar ruang diskusi publik tetap terbuka, namun diiringi kedewasaan dalam berpendapat. Peran akademisi, aktivis, dan tokoh publik dinilai krusial dalam menjaga kualitas demokrasi.
Selama ini, FABEM–SM dikenal aktif mendorong literasi politik di kalangan mahasiswa dan alumni BEM di seluruh Indonesia melalui berbagai forum diskusi, kajian kebijakan, dan advokasi.
FABEM–SM menilai polemik ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat budaya demokrasi yang sehat. Perbedaan pandangan, menurut mereka, tidak perlu dihindari, namun harus dikelola secara bijak dan bertanggung jawab.
"Yang terpenting adalah tetap mengedepankan dialog dan rasionalitas. Menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat, stabilitas nasional, dan kesejahteraan rakyat merupakan kunci dalam merawat demokrasi Indonesia," pungkasnya.red
32 Ribu Lebih Teguran dalam Enam Hari Operasi Zebra Toba, Polda Sumut Utamakan Edukasi Humanis
News
Kapolda Sumut Ajak Wisudawan UIN SU Perkuat Persatuan dan Jaga Kamtibmas
News
Warga Tanjung Morawa Apresiasi Kapolda Sumut, Penangkapan Ketua OKP Diharapkan Pulihkan Keamanan
News
Polda Sumut Tangkap Ketua OKP Terkait Kasus Penembakan di Tanjung Morawa
News
Golkar Sumut Gelar Pendidikan Politik di Dairi, Andar Amin Harahap Dorong Kader Berprestasi dan Berdampak bagi Masyarakat
News
Dari Curanmor hingga Judi Online, Ini Sasaran Patroli Dini Hari Timsus Serigala Sakti Polres Palas
News
Bakom RI Pasar Global Percaya pada Arah, Stabilitas, dan Keseriusan Indonesia Membangun Fondasi Ekonomi Berdaya Saing
News
Bupati Reski Basyah Paparkan Capaian Pembangunan Paluta di HUT ke19, Ekonomi Tumbuh 4,27 Persen
News
sumut24.co JakartaMemperingati hari jadinya yang ke59 tahun pada 20 November 2026, Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) mengusung
Ekbis
Saat Warga Terlelap, Serigala Sakti Polres Palas Bergerak Antisipasi Kejahatan
News