Guru Besar UAI: Penyidik Polda Metro Jaya Gagal Lengkapi Bukti, Kasus Firli Bahuri Harus

JAKARTA – Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Prof. Dr. Suparji Ahmad, SH, MH, menilai pengembalian Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP) oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan mantan Ketua KPK, Firli Bahuri, terhadap Sahrul Yasin Limpo (SYL), menunjukkan kegagalan penyidik Polda Metro Jaya (PMJ) dalam melengkapi alat bukti yang dibutuhkan.

Baca Juga:

• Sambut Silaturahmi Pengurus Pondok Pesantren Tuan Guru Syekh H. Mustafa B.S. Rokan, Ini Kata Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani
• Guru Besar Ilmu Politik Sebut Presiden Prabowo Tegak Lurus pada Konstitusi, Tidak Ada Ruang untuk Intervensi Hukum*
• KUASA HUKUM GURU HONOR NILAI PENGADILAN TIPIKOR MEDAN TAK BERWENANG MENGADILI PERKARA GURU HONOR

Prof. Suparji menyarankan agar penyidik PMJ segera mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus tersebut jika tidak ditemukan bukti yang cukup. "Jika memang tidak ada alat bukti yang cukup, maka perkara ini harus dihentikan," ujar Prof. Suparji saat ditemui di Jakarta pada Sabtu (4/1/2025).

Ia menjelaskan bahwa terdapat tiga alasan hukum untuk mengeluarkan SP3, yaitu tidak cukup bukti, tidak terjadinya peristiwa pidana, atau penyidikan yang dihentikan karena kadaluarsa atau kematian tersangka. Dalam kasus ini, Prof. Suparji menilai bahwa pengembalian SPDP oleh Kejaksaan mengindikasikan bahwa penyidik PMJ belum berhasil melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk Jaksa.

Lebih lanjut, Prof. Suparji mengkritik lambatnya penyidik dalam memenuhi petunjuk Jaksa. "Jika tidak ada alat bukti, Jaksa akan kesulitan dalam membuktikan kasus ini di persidangan, yang dapat merusak reputasi Jaksa dan bertentangan dengan rasa keadilan," ujarnya.

Dalam proses hukum, menurut Prof. Suparji, bukti yang ditemukan harus didasarkan pada fakta nyata yang diperoleh melalui alat bukti yang sah. Dalam kasus Firli Bahuri, ia menekankan bahwa bukti yang kuat seperti saksi yang dapat memberikan keterangan langsung mengenai dugaan tindak pidana harus tersedia.

Prof. Suparji menegaskan bahwa jika alat bukti ditemukan, kasus ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan cepat. Namun, jika bukti tersebut tidak ada, maka penyidikan harus dihentikan.

Rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Sambut Silaturahmi Pengurus Pondok Pesantren Tuan Guru Syekh H. Mustafa B.S. Rokan, Ini Kata Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani

Guru Besar Ilmu Politik Sebut Presiden Prabowo Tegak Lurus pada Konstitusi, Tidak Ada Ruang untuk Intervensi Hukum*

KUASA HUKUM GURU HONOR NILAI PENGADILAN TIPIKOR MEDAN TAK BERWENANG MENGADILI PERKARA GURU HONOR

Cepat Tanggap! Kurang Sehari, Polsek Pulau Rakyat Tangkap Pelaku Perampasan Tas Guru

JMSI Batubara Resmi Dilantik, Bupati Terima Penghargaan Sahabat Pers

Bupati Asahan Hadiri Pelantikan Pengurus GAMKI 2026–2029 : Siap Bangun Sinergi Wujudkan Asahan Sejahtera