Wakili Pemerintah, Mendagri Apresiasi DPR RI atas Disahkannya Revisi UU Provinsi DKJ

Jakarta - Atas nama pemerintah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi jajaran pimpinan DPR RI atas disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU. Menurutnya, disahkannya aturan tersebut akan memberikan kepastian hukum terhadap proses transisi pemerintahan Provinsi Jakarta dari berstatus Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi DKJ.

Baca Juga:

• Dua ASN Asahan Wakili Sumut di PORNAS XVII KORPRI 2025 Cabang Catur
• Wakili Ketua PMI Sumut, Hadiri Bakti Sosial HUT TNI: Silaturahmi Penuh Keakraban Sesama Marga Siregar
• Hadir Mengawal Kepemimpinan Walikota, Pengamat Hukum Rio Dermawan Surbakti Sebagai Direktur LBH RANZ

"Sebagaimana kita pahami dan ketahui bersama, bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta selama ini kita kenal sebagai Daerah Khusus Ibu Kota akan mengalami transisi menjadi Daerah Khusus Jakarta, yang akan memperkuat kedudukannya secara regional maupun global," ujar Mendagri membacakan pandangan akhir pemerintah pada Rapat Paripurna DPR RI ke-8 di Ruang Sidang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Mendagri menjelaskan, DPR RI melalui Badan Legislasi telah mengusulkan perubahan UU Nomor 2 Tahun 2024 lantaran melihat adanya kekosongan hukum terhadap transisi penyelenggaraan pemerintahan. DPR RI kemudian bersurat kepada Presiden RI perihal penyampaian RUU usul DPR mengenai perubahan UU Nomor 2 Tahun 2024.

Presiden RI kemudian membalas surat tersebut dengan menunjuk Mendagri dan Menteri Hukum sebagai perwakilan pemerintah untuk membahas aturan itu. Lebih lanjut, pemerintah merespons dengan merumuskan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

"Kami atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota Badan Legislasi, Panitia Kerja, Tim Perumus, dan Tim Sinkronisasi DPR RI, Komite I DPD RI dan Tim Pemerintah yang telah bekerja dengan sangat efektif dan penuh dedikasi, sehingga dapat menyelesaikan pembahasan terhadap 34 Daftar Inventarisasi Masalah dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama pada tanggal 18 November 2024," ujarnya.

Mendagri menyebut, proses pembahasan aturan itu telah dilakukan secara konstruktif oleh semua pihak. Karena itu, dirinya menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan sehingga proses pembahasan berlangsung lancar.

"Akhir kata, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai," pungkasnya.
Rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dua ASN Asahan Wakili Sumut di PORNAS XVII KORPRI 2025 Cabang Catur

Wakili Ketua PMI Sumut, Hadiri Bakti Sosial HUT TNI: Silaturahmi Penuh Keakraban Sesama Marga Siregar

Hadir Mengawal Kepemimpinan Walikota, Pengamat Hukum Rio Dermawan Surbakti Sebagai Direktur LBH RANZ

Wakili Pemerintah, Mendagri Apresiasi DPR RI atas Disahkannya Revisi UU Provinsi DKJ

Kodim 0212/Tapsel Beri Momen Spesial Di HUT Brimob Polri Ke-79,Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo, S.E.,M.M Sulangi Wadanyon Brimob AKP M. Darwin Ram