Siregar Uji Empat Ketegangan Kedaulatan dan Pasal 33 Lewat Perbandingan Lintas Waktu dan Negara
Siregar Uji Empat Ketegangan Kedaulatan dan Pasal 33 Lewat Perbandingan Lintas Waktu dan Negara
News
Baca Juga:
Hal itu disampaikan Siregar saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Indonesia First: Pasal 33 dari Norma ke Implementasi dalam Bingkai Green Democracy" di Auditorium Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Jalan SM Raja Teladan Barat, Medan, Jumat (20/11/2026). Kegiatan yang digelar Sekretariat Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan bersama UISU itu menghadirkan Keynote Speech Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung. Acara bertujuan memetakan persoalan implementasi Pasal 33 di Sumatera Utara, menggali praktik baik pembangunan daerah, serta merumuskan rekomendasi kebijakan konkret. Dalam kesempatan tersebut, Siregar mengaitkan tema FGD dengan kajiannya mengenai paradoks kedaulatan Indonesia kontemporer.
> "Jika kita hanya berhenti pada teks regulasi, keempat ketegangan itu akan terus berulang dalam wajah yang berbeda. Sejarah kita sendiri dan pengalaman negara lain menunjukkan bahwa institusi hanya bekerja jika dirancang untuk membatasi dominasi elit dan menjamin akses warga," tegas Shohibul Anshor Siregar.
---
### Perbandingan Empiris dan Solusi Tiap Ketegangan
Pada ketegangan pertama mengenai kedaulatan rakyat dan konsentrasi kekuasaan, Siregar menyoroti peralihan dari sistem perwakilan Orde Baru ke pemilihan langsung pasca-Reformasi yang memperluas partisipasi, namun ongkos politik yang mahal justru menyuburkan politik kartel dan transaksi. Dalam perbandingan antarnegara, negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan Norwegia menekan ketergantungan politisi pada pemodal melalui pendanaan partai berbasis publik yang ketat serta transparansi penuh rekening kampanye, berbeda dengan demokrasi berbiaya tinggi yang rentan *state capture*. Solusi yang dinilai masuk akal adalah reformasi sistem pendanaan politik melalui subsidi negara yang akuntabel bagi partai politik, pembatasan ketat belanja kampanye, serta audit dana sumbangan secara *real-time* dan terbuka untuk publik.
Pada ketegangan kedua tentang desentralisasi dan ketimpangan teritorial, Siregar mencermati bahwa sejak UU Otonomi Daerah 1999 berlaku, daerah memperoleh kewenangan luas, tetapi di banyak wilayah justru memunculkan dinasti politik lokal serta ketimpangan fiskal antardaerah. Jika ditarik ke perbandingan antarnegara, Jerman menerapkan mekanisme pemerataan fiskal (*Länderfinanzausgleich*) yang dipadukan dengan standar pelayanan publik nasional yang ketat, sementara Brasil menunjukkan bagaimana desentralisasi tanpa kapasitas pengawasan lokal memicu korupsi di tingkat munisipalitas. Jalan keluar yang ditawarkan mencakup penerapan skema transfer fiskal berbasis kinerja pelayanan dasar ketimbang sekadar alokasi administratif, penguatan pengawasan warga melalui musyawarah anggaran partisipatif, serta pembatasan dinasti politik lewat aturan rekrutmen terbuka.
Pada ketegangan ketiga menyangkut hak konstitusional dan ketimpangan akses, Siregar melihat Amandemen UUD 1945 memang memperluas katalog hak asasi manusia secara drastis dibanding era sebelumnya, namun kelompok rentan masih terhambat biaya perkara, jarak geografis, dan birokrasi berbelit. Pada tataran komparasi antarnegara, Afrika Selatan pasca-Apartheid memiliki konstitusi progresif yang dikawal peradilan aktif serta jaringan bantuan hukum komunitas yang kuat, sedangkan di banyak negara berkembang hak konstitusional menjadi macan kertas akibat lemahnya literasi dan akses peradilan. Solusinya adalah memperluas dana bantuan hukum struktural hingga tingkat desa atau kelurahan, menyederhanakan prosedur gugatan kepentingan publik (*citizen lawsuit*), serta mewajibkan layanan hukum dan administrasi berbasis jemput bola bagi kelompok miskin.
Pada ketegangan keempat mengenai penguasaan negara dan kepentingan publik, Siregar mengulas bahwa nasionalisasi perusahaan asing pada akhir 1950-an serta dominasi BUMN pada era Orde Baru maupun masa kini membuktikan kepemilikan negara tidak otomatis berarti kemakmuran rakyat apabila tata kelolanya tertutup. Secara komparatif antarnegara, Norwegia mengelola kekayaan minyak melalui *Government Pension Fund Global* dengan aturan fiskal ketat dan transparansi tinggi bagi generasi mendatang, berkebalikan dengan Venezuela atau Nigeria tempat perusahaan negara mengalami *resource curse* akibat politisasi dan rente. Solusi yang dapat ditempuh adalah mengubah ukuran keberhasilan BUMN dan pengelolaan sumber daya dari sekadar setoran dividen atau aset menjadi indeks dampak sosial-ekologis, disertai keterbukaan kontrak ekstraktif dan keterlibatan wakil masyarakat sipil dalam pengawasan independen.
---
### Menguji Ulang Ukuran Keberhasilan Negara
Siregar menekankan bahwa benang merah dari perbandingan lintas waktu dan lintas negara tersebut adalah **pergeseran fokus dari legalitas formal menuju akuntabilitas substantif**. Tanpa pembenahan pada pendanaan politik, desain fiskal daerah, akses keadilan, dan tata kelola sumber daya alam, demokrasi prosedural akan terus terperangkap dalam oligarki baru.
"Kita tidak kekurangan aturan yang tampak ideal di atas kertas. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian mengadopsi mekanisme koreksi yang sudah terbukti bekerja di tempat lain, lalu menyesuaikannya dengan konteks lokal agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga sehari-hari," pungkasnya.
Siregar Uji Empat Ketegangan Kedaulatan dan Pasal 33 Lewat Perbandingan Lintas Waktu dan Negara
News
Tak Ada Lawan! Farianda Calon Tunggal Ketua PWI Sumut untuk Periode Kedua
News
Ketum PWI Pusat, Ahmad Munir Resmi Buka Konferensi PWI Sumut 2026 Farianda Calon Tunggal Ketua
News
Pererat Silaturahmi Dengan Masyarakat, Kapolresta Deli Serdang Laksanakan Kegiatan Subuh Keliling
News
Tim Pagar Jatanras Dit Reskrimum Polda Sumut Kembali Tangkap 7 Pelaku Penembakan di Deliserdang
News
Rakor Implementasi dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan SP4NLAPOR! Tahun 2026. Di Gelar Pemprovsu
News
Pertama di Sumatera! Kejati Sumut Terapkan Skema DPA, PT NSHE Wajib Bayar Rp75,8 Miliar untuk Pemulihan Lingkungan Batang Toru
News
Jawab Pandangan Fraksi DPRD, Saipullah Paparkan Prioritas RAPBD Madina 2027 Gaji PPPK hingga Pembangunan Jalan
News
Dosen FISIP UMSU Implementasi Pasal 33 Butuh Pergeseran dari Hak Menguasai Negara ke Hak Menguasai Ekologis
News
Canda dan Keakraban Gubsu Bobby Saat Menikmati Durian Bolang Bersama Pimpinan Pers
News