Sabtu, 21 November 2026

Dosen FISIP UMSU: Implementasi Pasal 33 Butuh Pergeseran dari Hak Menguasai Negara ke Hak Menguasai Ekologis

Administrator - Jumat, 20 November 2026 23:57 WIB
Dosen FISIP UMSU: Implementasi Pasal 33 Butuh Pergeseran dari Hak Menguasai Negara ke Hak Menguasai Ekologis
Baca Juga:

Medan – Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, menekankan pentingnya merekonstruksi tafsir Pasal 33 UUD 1945 agar tidak terjebak dalam "perangkap kolonialitas" yang mengorbankan kedaulatan ekologis dan ruang hidup masyarakat lokal.

Hal itu disampaikan Siregar saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Indonesia First: Pasal 33 dari Norma ke Implementasi dalam Bingkai Green Democracy" di Auditorium Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Jalan SM Raja Teladan Barat, Medan, Jumat (20/11/2026).Kegiatan yang digelar Sekretariat Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan bersama UISU itu menghadirkan Keynote Speech Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung. Acara bertujuan memetakan persoalan implementasi Pasal 33 di Sumatera Utara, menggali praktik baik pembangunan daerah, serta merumuskan rekomendasi kebijakan konkret.Dalam kesempatan tersebut, Siregar mengaitkan tema FGD dengan kajiannya mengenai paradoks kedaulatan Indonesia kontemporer.

Menurutnya, capaian demokrasi pasca-1998 dan hilirisasi nikel pasca-2020 justru berjalan beriringan dengan hilangnya kontrol ekonomi absolut serta eskalasi krisis ruang hidup melalui konflik agraria dan deforestasi.

"Keselamatan dan kemakmuran yang rasional dan terukur tidak bisa dibangun di atas fondasi kolonialitas. Kedaulatan sejati berakar pada keutuhan ekologi dan hak rakyat," ujar Siregar, mengutip epilog pemikirannya.Ia menyoroti bagaimana amandemen konstitusi 1999–2002 mengubah Pasal 33 dari "lantai kedaulatan" menjadi "langit-langit legislatif" yang mudah ditembus logika pasar bebas.

Frasa "efisiensi berkeadilan" dan pendelegasian penuh pada undang-undang sektoral, menurutnya, membuka ruang bagi ekstraktivisme birokratik.Terkait hilirisasi nikel, Siregar menilai pencapaian makro (lonjakan ekspor olahan hingga puluhan kali lipat dan penguasaan hampir separuh produksi global) masih menyimpan ilusi kedaulatan aset. Dominasi FDI dan teknologi dari jaringan modal tertentu, serta ketergantungan pada PLTU batubara captive, membuat proses "dekarbonisasi" justru menghasilkan rekarbonisasi dan tekanan ekologis di kawasan seperti Halmahera.

Siregar mengusulkan pergeseran paradigma dari Hak Menguasai Negara (HMN) yang sentralistik dan antroposentris menuju Hak Menguasai Ekologis (HME). Dalam kerangka HME, negara diposisikan sebagai pengampu keberlanjutan yang mandatnya dibatasi secara mutlak oleh daya dukung alam.Ia menawarkan tiga pilar konstitusionalisme ekologis: keadilan antargenerasi, pengakuan hak alam (rights of nature), dan kedaulatan komunitas melalui pelaksanaan absolut prinsip FPIC serta tata kelola dana abadi yang beretika. Langkah jangka pendek berupa optimalisasi yurisprudensi

Mahkamah Konstitusi, sementara jangka panjang mendorong rekonstruksi amandemen konstitusi yang eksplisit memuat perlindungan ekologis dan kedaulatan dekolonial.FGD yang dihadiri sejumlah narasumber dan pemangku kepentingan itu diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk memastikan Pasal 33 tidak hanya menjadi norma, tetapi benar-benar melindungi kemakmuran rakyat dalam bingkai demokrasi hijau.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Ismail Nasution
Sumber
:
SHARE:
Tags
UU
beritaTerkait
Musa Rajekshah Hadiri Seminar GREAT Bahas Reaktualisasi Pasal 33 UUD 1945
Fachrul Razi: Revisi UUPA Ancam Perdamaian dan Perpanjang Kemiskinan Aceh
PTPN IV Regional I Medan Gelar Doa Selamat Bagi 60 Calon Jemaah Haji 2026
Gubernur dan DPRD Sumut Diduga Langgar Ketentuan Pengajuan Ranperda, Paripurna Dinilai Tidak Sah
Forum Wartawan Kebangsaan Desak Revisi UU Pers: Perlindungan Wartawan Dinilai Lemah
Pemkab Asahan Dukung RUU Statistik: Data Akurat, Kebijakan Tepat Sasaran
komentar
beritaTerbaru