Medan | Sumut24.co
Baca Juga:
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mencatat sejarah baru dalam penegakan hukum dengan menerapkan mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau Perjanjian Penundaan Penuntutan.
Skema hukum tersebut menjadi yang pertama diterapkan di wilayah Sumatera dalam penanganan perkara tindak pidana korporasi.
Penerapan mekanisme ini dilakukan melalui Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan terhadap PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), perusahaan pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru, yang terseret perkara dugaan penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan lindung Kabupaten Tapanuli Selatan.
Melalui skema DPA, perusahaan tersebut diwajibkan memenuhi sejumlah tanggung jawab, mulai dari pembayaran kerugian lingkungan hidup senilai Rp75,86 miliar, pembangunan fasilitas sosial bagi masyarakat terdampak, hingga pembenahan tata kelola perusahaan.
Penerapan mekanisme tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 65 huruf k disebutkan kewenangan penuntut umum untuk melakukan perjanjian penundaan penuntutan, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 328.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, SH, MH, menjelaskan bahwa penerapan DPA terhadap PT NSHE telah melalui tahapan penanganan perkara secara berjenjang di lingkungan kejaksaan.
Proses tersebut juga telah memperoleh persetujuan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi. Perjanjian DPA antara penuntut umum dan PT NSHE kemudian ditandatangani pada 13 Oktober 2026.
Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, penuntut umum selanjutnya mengajukan permohonan pengesahan perjanjian tersebut kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
Permohonan itu akhirnya dikabulkan setelah melalui serangkaian pemeriksaan persidangan. Pada Senin, 16 November 2026, Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Aurora Quintina, SH, MH, secara resmi mengesahkan perjanjian tersebut melalui Penetapan Nomor 1/Pen.Pid-PPP/2026/PN Psp.
Dalam penetapan itu, pengadilan memerintahkan penuntut umum dan PT NSHE melaksanakan seluruh isi perjanjian dalam jangka waktu 10 bulan sejak pengesahan.
*Kerusakan Hutan 25,59 Hektare, Nilai Kerugian Capai Rp75,8 Miliar*
Perkara yang menjerat PT NSHE berawal dari dugaan aktivitas penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan, baik pada area yang masuk dalam Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) maupun di luar wilayah izin tersebut.
Berdasarkan informasi penegakan hukum Kementerian Kehutanan, aktivitas penebangan juga ditemukan di kawasan sempadan sungai. Selain itu, terdapat dugaan pembiaran kayu hasil tebangan yang ditinggalkan di sekitar aliran sungai.
Aktivitas tersebut dinilai mengakibatkan kerusakan kawasan hutan lindung, terutama pada wilayah sempadan sungai di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Luas kawasan yang terdampak berdasarkan hasil penanganan perkara mencapai 25,59 hektare. Kerusakan tersebut turut menimbulkan dampak terhadap kondisi tanah dan lingkungan di kawasan hutan.
Perhitungan kerugian dilakukan oleh tim ahli lingkungan hidup dan kehutanan, yakni Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. dan Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si.
Dari hasil perhitungan para ahli, nilai kerugian akibat kerusakan tanah dan lingkungan tersebut mencapai Rp75.862.832.700 atau sekitar Rp75,86 miliar.
*PT NSHE Sudah Membayar Rp74,1 Miliar*
Kajari Tapanuli Selatan, M. Emri Kurniawan, SH, MH, mengungkapkan bahwa dalam penetapan pengadilan tersebut terdapat sejumlah kewajiban yang harus diselesaikan PT NSHE selama masa pelaksanaan perjanjian.
Pertama, perusahaan wajib melunasi seluruh nilai kerugian ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, serta biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp75,86 miliar.
Hingga perjanjian memperoleh pengesahan pengadilan, PT NSHE telah merealisasikan pembayaran sebesar Rp74.137.882.350.
Dengan demikian, masih terdapat sisa kewajiban pembayaran sebesar Rp1.724.950.350 yang harus diselesaikan sesuai tenggat waktu dalam perjanjian.
Kedua, perusahaan diwajibkan memberikan kompensasi kepada masyarakat terdampak melalui pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Adapun fasilitas yang harus dibangun meliputi Balai Desa di wilayah hilir, tepatnya di Huta Hapesong, Desa Hapesong Baru, serta rumah ibadah di wilayah hulu, yakni Desa Luat Lombang.
Ketiga, PT NSHE harus melakukan pembenahan tata kelola perusahaan secara berkelanjutan, termasuk memastikan seluruh kegiatan operasional mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
Kajati Sumut Muhibuddin menegaskan bahwa penerapan DPA merupakan salah satu bentuk perkembangan penegakan hukum nasional yang memberikan ruang bagi pemulihan kerugian dan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, mekanisme tersebut bukan bentuk pengampunan tanpa syarat. Korporasi tetap diwajibkan menjalankan seluruh tanggung jawab yang telah disepakati dan disahkan pengadilan.
Ia menilai keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan dapat dipulihkan dan masyarakat memperoleh manfaat nyata.
"Penegakan hukum modern dengan menerapkan Perjanjian Penundaan Penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA) merupakan inovasi hukum nasional yang patut dan layak dilakukan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi," ujar Muhibuddin.
Ia menambahkan, pemenuhan tanggung jawab sosial oleh korporasi menjadi bagian penting dalam upaya mempercepat pemulihan kawasan hutan yang mengalami kerusakan akibat aktivitas penebangan pohon secara tidak sah.
Kejati Sumut berharap mekanisme tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya warga yang berada di sekitar kawasan terdampak di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Meski perjanjian DPA telah memperoleh pengesahan pengadilan, PT NSHE tetap memiliki kewajiban untuk menuntaskan seluruh kesepakatan dalam waktu 10 bulan.
Kajari Tapanuli Selatan menegaskan, apabila seluruh kewajiban telah dipenuhi, penuntut umum akan mengajukan permohonan penetapan penghentian penuntutan kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
Sebaliknya, apabila perusahaan tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian, proses penuntutan akan dilanjutkan tanpa memerlukan persetujuan tambahan dari pengadilan.
Dengan demikian, penerapan DPA dalam perkara PT NSHE bukan berarti perusahaan terbebas begitu saja dari tanggung jawab hukum. Pelaksanaan seluruh kewajiban menjadi faktor penentu dalam penyelesaian perkara tersebut.
Penerapan mekanisme ini sekaligus menjadi perhatian dalam perkembangan penegakan hukum korporasi di Indonesia, terutama dalam penanganan perkara lingkungan hidup yang menuntut adanya pertanggungjawaban, pemulihan ekosistem, serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak.zal
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di
Google News