Madina | Sumut24.co
Baca Juga:
Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, memaparkan sejumlah prioritas kebijakan pemerintah daerah dalam menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Jawaban tersebut disampaikan Saipullah dalam rapat paripurna DPRD Madina, Jumat (20/11/2026). Sejumlah isu strategis menjadi perhatian pemerintah daerah, mulai dari pengalokasian gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), insentif tenaga keagamaan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelayanan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur jalan.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Madina, Miftahul Falah, dan dihadiri Pj Sekretaris Daerah Afrizal Nasution, Asisten I M. Sahnan Pasaribu, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para pejabat di lingkungan Pemkab Madina.
Dalam penyampaiannya, Saipullah mengapresiasi berbagai masukan, kritik, saran, dan dukungan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, pandangan tersebut menjadi bagian penting dalam menyempurnakan perencanaan anggaran dan arah pembangunan Kabupaten Mandailing Natal.
Ia menilai masukan legislatif bukan sekadar formalitas dalam proses pembahasan anggaran, melainkan dorongan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan mewujudkan visi Madina Maju dan Madani.
"Pandangan fraksi bukan hanya masukan, tetapi merupakan energi positif untuk mempercepat pembangunan dan mewujudkan Madina Maju dan Madani," ujar Saipullah.
Bupati menjelaskan, jawaban yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut belum mencakup seluruh persoalan secara terperinci. Hal itu mengingat banyaknya pertanyaan, pendapat, serta usulan yang disampaikan masing-masing fraksi.
Karena itu, pemerintah daerah memilih memaparkan sejumlah persoalan yang dinilai strategis. Sementara pembahasan teknis yang membutuhkan pendalaman akan dilanjutkan melalui pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Salah satu poin penting yang disampaikan Saipullah berkaitan dengan pengalokasian anggaran untuk pembayaran gaji PPPK. Pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap insentif bagi guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA), guru pondok pesantren, bilal mayit, nazir, serta imam masjid.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan pelayanan publik sekaligus dukungan bagi tenaga pendidik keagamaan dan masyarakat yang berperan dalam kehidupan sosial keagamaan.
Di sektor ketenagakerjaan, Pemkab Madina menyatakan terus berupaya membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah kerja sama dengan pihak Indomaret melalui pelaksanaan job fair untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada empat gerai yang akan beroperasi di wilayah Madina.
Saipullah menegaskan, calon pekerja yang direkrut melalui kesempatan tersebut diwajibkan berasal dari penduduk Kabupaten Mandailing Natal.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat lokal untuk memperoleh pekerjaan sekaligus mendorong perputaran ekonomi daerah.
Mengenai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2027, pemerintah daerah berencana memperkuat langkah optimalisasi penerimaan melalui sejumlah sektor potensial.
Beberapa sumber pendapatan yang menjadi perhatian meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi daerah, serta pemanfaatan aset milik pemerintah.
Selain itu, digitalisasi sistem pemungutan juga akan didorong untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
Optimalisasi tersebut dinilai penting agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat dalam mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Di bidang kesehatan, Saipullah menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit maupun puskesmas.
Evaluasi secara menyeluruh akan dilakukan guna mengidentifikasi berbagai persoalan yang selama ini memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan.
Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar untuk merumuskan solusi yang tepat, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, cepat, ramah, dan bermartabat.
Persoalan infrastruktur, khususnya pembangunan dan peningkatan kualitas jalan, juga menjadi salah satu perhatian dalam jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi DPRD.
Saipullah menyebutkan, Pemkab Madina tetap berupaya meningkatkan kondisi sejumlah ruas jalan dengan menetapkan skala prioritas.
Wilayah terpencil serta ruas jalan yang memiliki tingkat kebutuhan dan manfaat paling besar bagi masyarakat akan menjadi perhatian utama dalam penentuan prioritas pembangunan.
Selain mengandalkan kemampuan anggaran daerah, pemerintah juga berupaya mengusulkan pembangunan infrastruktur kepada pemerintah pusat agar dukungan pembiayaan dapat diperluas.
"Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mengusulkan pembangunan infrastruktur ini ke pemerintah pusat," ungkapnya.
Menutup penyampaiannya, Saipullah berharap seluruh materi RAPBD Tahun Anggaran 2027 dapat dibahas secara mendalam bersama DPRD melalui Badan Anggaran dan TAPD.
Ia juga meminta seluruh kepala OPD agar serius mengikuti tahapan pembahasan berikutnya. Untuk memastikan keterlibatan seluruh perangkat daerah, Saipullah menegaskan kembali kewajiban mematuhi Surat Bupati Nomor 900/3211/BPKAD/2026 tentang larangan meninggalkan tempat.
Melalui ketentuan tersebut, para kepala OPD diminta tetap berada di tempat dan berperan aktif dalam setiap rapat pembahasan RAPBD.
Pemerintah daerah berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat menghasilkan APBD 2027 yang lebih terarah, realistis, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Mandailing Natal.zal
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di
Google News