DPRD Medan Desak Satpol PP Segel Bengkel Tekun Jaya di Bilal Ujung Akibat Alih Fungsi dan Potensi PAD Hilang

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• DPRD Medan Desak Pemko Segera Cairkan Upah Pungut PBB Kepling yang Tertunda 11 Bulan
• Kinerja Dinas Perkim Kota Medan Disorot, Pimpinan DPRD Desak Wali Kota Evaluasi Kadis Perkim
• DPRD Medan Dukung Langkah Kapolda Sumut Ganti 35 Kasatreskrim dan Kapolsek

Komisi IV DPRD Kota Medan secara tegas meminta Satpol PP Kota Medan untuk menyegel bangunan Bengkel Tekun Jaya yang berlokasi di Jalan Bilal Ujung, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur. Keputusan ini diambil menyusul temuan sejumlah pelanggaran kasat mata saat kunjungan peninjauan langsung ke lokasi bangunan bermasalah tersebut, Selasa (10/11/2026). Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, didampingi sejumlah anggota dewan serta pihak kelurahan, kecamatan, Dinas Perkimcikataru, dan Satpol PP.

Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, dewan menemukan adanya ketidaksesuaian mendasar antara dokumen perizinan dan operasional bangunan di tengah permukiman warga tersebut. Izin yang dikantongi pemilik bangunan, Alung, tercatat sebagai izin gudang, namun pada praktiknya bangunan tersebut justru dialihfungsikan menjadi sebuah bengkel aktif. Selain itu, bangunan ini juga terbukti melanggar aturan sempadan jalan dengan menyerobot ruang publik (roilen) serta tidak menyediakan fasilitas jalur evakuasi atau gang kebakaran.

Pelanggaran-pelanggaran administrasi dan tata ruang tersebut dinilai tidak boleh dianggap sepele karena berdampak langsung pada kebocoran keuangan daerah. Komisi IV DPRD Medan menyoroti hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) akibat praktik alih fungsi bangunan yang tidak sesuai prosedur perizinan semula.

Menanggapi maraknya pendirian bangunan bermasalah, Paul Mei Anton Simanjuntak juga mengkritisi lemahnya pengawasan dari tingkat bawah dan mendesak jajaran kelurahan agar lebih proaktif. Pihaknya mengingatkan agar aparatur kelurahan tidak menunggu adanya laporan warga atau sidak dari DPRD terlebih dahulu untuk bertindak, sehingga pelanggaran tata ruang dapat dicegah sejak dini. Rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

DPRD Medan Desak Pemko Segera Cairkan Upah Pungut PBB Kepling yang Tertunda 11 Bulan

Kinerja Dinas Perkim Kota Medan Disorot, Pimpinan DPRD Desak Wali Kota Evaluasi Kadis Perkim

DPRD Medan Dukung Langkah Kapolda Sumut Ganti 35 Kasatreskrim dan Kapolsek

Harapan DPRD Medan: Komitmen Wali Kota Benahi Layanan Kesehatan Harus Segera Wujud

Peringatan Hari Pahlawan, Wakil Ketua DPRD Medan Ajak Mahasiswa Perkuat Wawasan Kebangsaan

Solusi Transportasi atau Proyek Mubazir, DPRD Medan dan Organda Bedah Polemik BRT dan Ongkos Pelajar Gratis