Dialektika di Balik Pengunduran Diri Wapres: Sandiwara Politik atau Bentuk Kegagalan Tata Kelola?

Medan - Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diklaim bukan karena polemik ijazah terus memantik gelombang perdebatan sengit di ruang publik. Di satu sisi, langkah tersebut dibingkai sebagai sebuah keputusan ksatria demi menjaga keutuhan pemerintah. Namun, di sisi lain, manuver ini dinilai sarat akan kontradiksi logika dan menyisakan banyak catatan kritis terhadap tata kelola kenegaraan.

Baca Juga:

• Jika Gibran Lengser, Shohibul Anshor Sodorkan Dua Nama ke Prabowo: Amran Sulaiman dan Purbaya
• Saharuddin Koornas Gebrak Sarankan Wapres Gibran Segera Mundur: “Lebih Beretika dan Jadi Catatan Sejarah”
• Wapres Minta Nakes RSUD Arosuka Solok Tangani Korban Bencana hingga Pulih dan Antisipasi Penyakit Pascabencana

Pengamat sosial politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, menilai bahwa pidato pengunduran diri tersebut memuat anomali komunikasi politik yang cukup mencolok. Menurutnya, ketika seorang pejabat tinggi negara berulang kali menegaskan bahwa keputusannya tidak berkaitan dengan suatu isu spesifik—seperti polemik dokumen pendidikan—hal tersebut justru menarik perhatian publik semakin tajam pada substansi yang disangkal.

"Dalam komunikasi politik, penegasan berulang terhadap satu isu justru sering kali memperkuat tanda tanya di benak publik. Jika dokumen pendidikan itu benar-benar bersih dan tuntas secara administratif tanpa cacat, mengapa narasi tersebut justru ditempatkan sebagai premis utama pembuka pidato pengunduran diri?" ungkap Shohibul Anshor Siregar saat dimintai pandangannya, Jumat (13/11).

Mengaburkan Krisis Legitimasi di Balik Eufemisme

Lebih lanjut, Shohibul menyoroti kontradiksi naratif antara klaim bahwa pengunduran diri tersebut bukan wujud "ketidaksanggupan", melainkan demi "menjaga kesanggupan pemerintah agar melangkah lebih tenang". Menurutnya, membungkus sebuah krisis legitimasi politik dengan eufemisme kenegarawanan adalah bentuk pengaburan masalah (obscurantism) yang mencederai akal sehat publik.

Dalam tradisi ketatanegaraan yang matang, mundurnya seorang wakil presiden di tengah masa jabatan bukanlah resep terciptanya ketenangan, melainkan guncangan institusional yang memicu ketidakpastian birokrasi dan stabilitas kabinet.

"Mundurnya orang nomor dua di eksekutif bukanlah perkara sepele. Ketika hal itu dibingkai seolah-olah demi keutuhan pemerintah, publik patut bertanya: tekanan apa yang sebenarnya bekerja di balik layar sehingga langkah drastis ini harus diambil?" tegasnya.

Preseden Buruk di Senayan dan Kalkulasi Koalisi

Dari sudut pandang parlemen, manuver mundurnya Gibran secara sukarela seketika meredam wacana Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dan proses pemakzulan yang sebelumnya digulirkan oleh sejumlah fraksi penyeimbang. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa objek hukum tata negara tersebut praktis gugur demi hukum karena subjeknya telah meletakkan jabatan. Saya tak berpendapat begitu.

Shohibul mengingatkan bahwa penyelesaian krisis melalui jalan pintas pengunduran diri tanpa pertanggungjawaban etik dan administratif yang tuntas di hadapan perwakilan rakyat meninggalkan preseden buruk bagi masa depan demokrasi Indonesia. DPR harusnya tak terpengaruh retorika Gibran.

Kini, bola panas beralih ke tangan Presiden Prabowo Subianto untuk menyetor dua nama calon pengganti Wakil Presiden kepada MPR dalam koridor waktu 60 hari. Di tengah dinamika ini, perebutan pengaruh di internal Koalisi Indonesia Maju (KIM) dikhawatirkan terjebak dalam kalkulasi transaksional elite semata, alih-alih berorientasi pada penguatan sistem meritokrasi dan penegakan hukum yang bersih.

"Republik ini tidak boleh dibangun di atas fondasi administrasi yang rapuh dan kompromi politik yang sarat pamrih. Tanpa kejujuran institusional dan penegakan hukum yang tanpa kompromi, setiap transisi kekuasaan hanya akan menjadi panggung sandiwara yang mengabaikan keadilan substantif bagi rakyat," pungkas Shohibul Anshor Siregar.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Jika Gibran Lengser, Shohibul Anshor Sodorkan Dua Nama ke Prabowo: Amran Sulaiman dan Purbaya

Saharuddin Koornas Gebrak Sarankan Wapres Gibran Segera Mundur: “Lebih Beretika dan Jadi Catatan Sejarah”

Wapres Minta Nakes RSUD Arosuka Solok Tangani Korban Bencana hingga Pulih dan Antisipasi Penyakit Pascabencana

Wapres Dorong Percepatan Perbaikan Akses dan Layanan Publik Terdampak Bencana di Solok,

Wapres Temui Pengungsi Korban Banjir Bandang di Solok, dan Pastikan Keselamatan dan Kebutuhan Warga Terpenuhi.

Gubernur Bobby Bersama Wapres Tinjau Siswa Diduga Keracunan MBG di Karo, Pastikan Pemulihan Kesehatan