BUMD di Balik PT ANA: Siapa Mengendalikan, Siapa Bertanggung Jawab?
BUMD di Balik PT ANA Siapa Mengendalikan, Siapa Bertanggung Jawab?
News
Baca Juga:
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas Utara (Paluta) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif dalam Rapat Paripurna Tingkat II DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, Kamis (12/11/2026).
Penandatanganan KUA-PPAS ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD 2027. Dokumen tersebut nantinya menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan anggaran, menetapkan program prioritas, serta mengalokasikan sumber daya keuangan daerah sesuai kebutuhan pembangunan.
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Paluta dan dipimpin langsung Ketua DPRD Paluta, Mula Rotua Siregar, S.Sos., didampingi Wakil Ketua I Samsul Bahri Daulay, S.Ag.
Bupati Padang Lawas Utara, H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., hadir langsung dalam agenda tersebut. Turut mendampingi, Sekretaris Daerah Dr. Patuan Rahmat Syukur P. Hasibuan, S.STP., MM., bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sejumlah perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi vertikal di Kabupaten Padang Lawas Utara juga menghadiri rapat paripurna tersebut.
Kesepakatan antara Pemkab dan DPRD Paluta ini mencerminkan koordinasi kedua lembaga dalam menentukan arah pembangunan daerah untuk tahun anggaran mendatang. Sinergi tersebut diperlukan agar kebijakan anggaran yang disusun dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan pemerintah daerah.
Melalui dokumen KUA-PPAS 2027, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun program yang lebih terarah, terukur, serta mengutamakan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Setelah penandatanganan kesepakatan ini, tahapan selanjutnya akan berlanjut pada penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2027.
Pemkab dan DPRD Paluta diharapkan terus mengawal proses pembahasan anggaran tersebut dengan mengedepankan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
Dengan demikian, APBD 2027 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan keuangan daerah, tetapi juga instrumen untuk mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat Padang Lawas Utara.zal
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
BUMD di Balik PT ANA Siapa Mengendalikan, Siapa Bertanggung Jawab?
News
Bupati Reski Basyah dan DPRD Paluta Sepakati KUAPPAS 2027, Ini Tahapan Selanjutnya
News
BANK SUMUT DIPERCAYA SALURKAN BANPRES UNTUK 16.118 UMKM, DORONG PEMULIHAN UMKM PASCABENCANA DI SUMATERA UTARA
News
Musda XI Golkar Tebing Tinggi, Andar Amin Saatnya Rapatkan Barisan Hadapi Pemilu 2029
News
sumut24.co MedanForum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Sumatera Utara (Sumut) dengan dukungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskomi
kota
sumut24.co MedanRiset dan inovasi tidak cukup berhenti sebagai gagasan di atas kertas. Hasil penelitian perlu dikembangkan menjadi solusi
kota
Cegah Kejahatan Jalanan, Polda Sumut Intensifkan Patroli KRYD hingga Dini Hari
News
Ke Malaysia Hanya 40 Menit, Tiket Pesawat dari Medan Mulai Rp500 Ribu, Batik Air Hadirkan Promo Libur Nataru
Wisata
Basaruddin Nasution Siap Besarkan dan Menangkan Golkar di Tebing Tinggi, Doakan H Andar Amin Harahap Kuat Pimpin Golkar Sumut
News
TEBING TINGGI SUMUT24.co Ketua terpilih DPD Partai Golkar Kota Tebing Tinggi, Basaruddin Nasution, menegaskan komitmennya untuk membes
Politik