Gibran Mundur, Efek Domino Politik Jokowi Mengancam Terbongkar? Osriel Limbong: Jangan Berhenti pada Kursi Wapres!

MEDAN – Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya dinilai bukan sekadar persoalan pergantian kepemimpinan nasional. Keputusan tersebut berpotensi menjadi pintu masuk bagi terbukanya berbagai persoalan politik, hukum, tata kelola pemerintahan hingga kebijakan ekonomi yang diwariskan selama 10 tahun pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga:

• Dasi Merah Gibran Saat Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Isyarat Politik Apa?
• GIBRAN HARUS MUNDUR ATAU DIMAKZULKAN? JONI RITONGA : JANGAN BIARKAN KONSTITUSI KALAH OLEH KEKUASAAN!
• Gibran Dikabarkan Mundur dari Jabatan Wapres, Surat Pengunduran Diri Disebut Sudah Diserahkan ke Prabowo

Pengamat sosial dan politik Sumatera Utara, Osriel Limbong, menilai dinamika mundurnya Gibran harus dibaca dalam konteks yang lebih luas. Menurutnya, persoalan ini menyangkut kepercayaan publik, legitimasi kekuasaan, serta pertanggungjawaban politik atas berbagai kebijakan strategis negara.

"Jangan sampai pengunduran diri Gibran hanya menjadi penyelesaian persoalan di kursi Wakil Presiden. Ada persoalan yang jauh lebih besar dan harus dibuka secara terang-benderang, yakni bagaimana proses politik dan hukum selama pemerintahan Jokowi berlangsung, termasuk berbagai kebijakan strategis yang menggunakan uang negara," tegas Osriel di Medan, Kamis (12/11/2026).

Ia menilai, perjalanan politik Gibran sejak pencalonan hingga menjadi Wakil Presiden tidak dapat dilepaskan dari kontroversi perubahan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden, serta polemik dokumen pendidikan yang belakangan kembali menjadi sorotan setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA).

MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi dan menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 terkait penyetaraan pendidikan Gibran. Putusan tersebut menjadi pukulan serius terhadap polemik administrasi pendidikan yang selama ini menjadi perdebatan publik.

Menurut Osriel, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebatas sengketa administrasi. Ada pertanyaan lebih mendasar mengenai transparansi, kepatuhan terhadap konstitusi, dan integritas proses pencalonan pemimpin nasional.

"Ketika sebuah keputusan administrasi negara dibatalkan oleh Mahkamah Agung, publik tentu berhak mempertanyakan bagaimana proses itu terjadi dan bagaimana implikasinya terhadap persyaratan pencalonan. Ini menyangkut kepercayaan rakyat terhadap institusi negara," ujarnya.

Jangan Hanya Gibran, Warisan Kebijakan Jokowi Juga Harus Dievaluasi

Osriel menegaskan, dinamika pengunduran diri Gibran berpotensi memunculkan efek domino terhadap berbagai kebijakan strategis yang lahir pada masa pemerintahan Jokowi.

Ia menyoroti sedikitnya tiga persoalan besar yang menurutnya harus mendapatkan pemeriksaan dan evaluasi secara terbuka.

Pertama, kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, pemerintah dan aparat penegak hukum harus berani mengevaluasi seluruh proyek yang menggunakan fasilitas negara, anggaran APBN, maupun dukungan pembiayaan lainnya.

Kedua, kebijakan hilirisasi sumber daya alam, khususnya pertambangan nikel, emas, dan komoditas mineral lainnya. Osriel mempertanyakan sejauh mana kebijakan hilirisasi benar-benar memberikan manfaat bagi negara dan rakyat, serta siapa saja pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi terbesar dari pengelolaan kekayaan alam tersebut.

"Jangan sampai kekayaan alam Indonesia justru lebih banyak memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu, sementara rakyat hanya menerima dampak lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Semua kebijakan harus diperiksa berdasarkan manfaat nyata bagi negara," katanya.

Ketiga, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Osriel menilai status, kelanjutan pembangunan, skema pembiayaan, serta penggunaan anggaran negara untuk proyek tersebut harus dijelaskan secara transparan kepada masyarakat.

Ia mempertanyakan bagaimana pertanggungjawaban politik dan hukum atas setiap rupiah anggaran yang telah dikeluarkan, termasuk kewajiban pembiayaan kepada pihak ketiga.

"IKN tidak boleh menjadi proyek yang menggantung tanpa kejelasan pertanggungjawaban. Pemerintah harus menjelaskan status pembangunan, sumber pembiayaan, kewajiban keuangan, dan siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan penyimpangan," tegasnya.

Persoalan Penyadapan dan Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan Harus Dibongkar

Lebih jauh, Osriel juga menyinggung dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, tokoh partai politik, pengusaha, aktivis lembaga swadaya masyarakat hingga kalangan media.

Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan itu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi, kebebasan sipil, dan supremasi hukum.

Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas siapa pun yang terlibat, tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun kedekatan politik.

"Negara tidak boleh disandera oleh kekuatan kelompok tertentu. Jika ada pejabat atau aparat yang menyalahgunakan kewenangan untuk mengawasi, menekan, atau menyadap pihak lain secara ilegal, harus diproses berdasarkan hukum. Tidak boleh ada kekebalan hukum," ujarnya.

Osriel juga mengingatkan agar pengungkapan berbagai dugaan pelanggaran tidak dijadikan alat pertarungan antarkelompok kekuasaan. Penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan bukti, bukan dendam politik.

Rakyat Jangan Terus Dibebani Utang dan Kebijakan yang Tidak Transparan

Dalam perspektif ekonomi, Osriel menilai berbagai persoalan politik dan hukum yang terjadi harus dikaitkan dengan kondisi keuangan negara.

Ia mengingatkan bahwa beban utang, pelemahan daya beli masyarakat, tekanan nilai tukar rupiah, serta ketimpangan manfaat pembangunan merupakan persoalan yang tidak boleh diabaikan.

Menurutnya, pemerintah harus membuka secara transparan seluruh kewajiban pembiayaan proyek strategis, termasuk skema pinjaman, investasi, jaminan pemerintah, dan potensi beban fiskal yang harus ditanggung generasi mendatang.

"Jangan rakyat terus diminta berhemat, sementara penggunaan uang negara tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Kalau ada proyek yang bermasalah, harus ada pertanggungjawaban. Siapa yang mengambil keputusan, siapa yang menikmati keuntungan, dan siapa yang harus menanggung kerugiannya?" katanya.

Osriel menegaskan, mundurnya Gibran harus menjadi momentum untuk memperkuat supremasi hukum dan membersihkan tata kelola pemerintahan dari praktik penyalahgunaan kekuasaan.

Ia meminta DPR, MPR, BPK, KPK, Kejaksaan Agung, dan lembaga penegak hukum lainnya menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan secara independen.

"Jangan hanya berani memeriksa pejabat kecil. Kalau memang ada indikasi pelanggaran dalam kebijakan besar negara, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban. Hukum tidak boleh berhenti di depan pintu kekuasaan," pungkas Osriel.

Baginya, persoalan Gibran bukanlah akhir dari dinamika politik nasional. Justru, pengunduran diri tersebut harus menjadi momentum untuk menguji apakah pemerintahan benar-benar tunduk pada konstitusi, hukum, dan kepentingan rakyat, atau justru masih dibayangi warisan kekuasaan masa lalu.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dasi Merah Gibran Saat Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Isyarat Politik Apa?

GIBRAN HARUS MUNDUR ATAU DIMAKZULKAN? JONI RITONGA : JANGAN BIARKAN KONSTITUSI KALAH OLEH KEKUASAAN!

Gibran Dikabarkan Mundur dari Jabatan Wapres, Surat Pengunduran Diri Disebut Sudah Diserahkan ke Prabowo

Yusril Ungkap Alasan Gibran Tak Bisa Ajukan PK Terkait Rencana Pembuktian Keabsahan Ijazah ke PTUN

Istana Tegaskan Polemik Pemakzulan Gibran Tak Mengganggu Kerja Pemerintah

Breaking News!!! Gibran Ingin Mundur dari Wapres di Tengah Polemik Ijazah, Ini yang Perlu Diketahui