Inflasi Sumut 2,71%, Terendah Keempat Nasional

Baca Juga:

• Inflasi Sumut Tinggi, Tanggung Jawab Siapa? Sutrisno Pangaribuan Soroti Pencopotan Kabiro Perekonomian
• Tekan Inflasi, Pemkab Madina Gelar Gerakan Pangan Murah: Beras Cuma Rp12 Ribu
• Paviliun Kabupaten Batubara di PRSU Andalkan Produk Anti Inflasi

MEDAN – Sumatera Utara (Sumut) tercatat sebagai daerah dengan tingkat inflasi terendah keempat secara nasional, dengan inflasi secara year on year (yoy) pada September 2026 sebesar 2,71%. Sementara secara month to month (mtm), inflasi Sumut tercatat 0,14%.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Perekonomian Sumut Evan Botung Daulay pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Anjungan Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (6/10/2026).

"Sumut dari data BPS, nomor empat terendah se-Indonesia," kata Evan.

Menurut Evan, posisi tersebut telah dipertahankan Sumut selama dua bulan terakhir. Ia menyebut gerakan pangan murah menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk menekan inflasi sekaligus menjaga kestabilan harga pangan.

Biro Perekonomian juga menempuh berbagai kebijakan dengan berkolaborasi bersama para pemangku kepentingan. Langkah tersebut meliputi menjaga ketersediaan pasokan, memastikan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah terpenuhi, serta menjaga harga eceran tertinggi (HET) sejumlah bahan pokok.

"Ini sesuai arahan Pak Gubernur untuk menjaga kestabilan harga," katanya.

Evan juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Sumut saat ini mencapai sekitar 5%. Sementara pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada tahun 2029. Untuk mendorong pertumbuhan tersebut, Pemprov Sumut menerapkan pola yang sama melalui kebijakan yang dijalankan bersama para pemangku kepentingan.

"Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kebijakan ekonomi selalu kami jalankan dengan berkolaborasi," ujarnya.

Selain itu, Pemprov Sumut secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi (monev) untuk memastikan berbagai kebijakan intervensi dapat diwujudkan dalam bentuk aksi nyata. Pengendalian harga dilakukan melalui kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang siaga mengintervensi pasar, mengamankan pasokan pangan agar terhindar dari kelangkaan, serta menggelar pasar murah sewaktu-waktu untuk mengantisipasi lonjakan harga.

"Kami berusaha untuk menjaga agar pasokan ini tetap terjaga di pasar, tidak ada yang namanya kelangkaan lagi. Dan biasanya ketika isu kelangkaan itu sudah mulai, kami juga punya BUMD yang bergerak di bidang pangan, itu yang mengintervensi dalam artian menjaga pasokan," kata Evan.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Inflasi Sumut Tinggi, Tanggung Jawab Siapa? Sutrisno Pangaribuan Soroti Pencopotan Kabiro Perekonomian

Tekan Inflasi, Pemkab Madina Gelar Gerakan Pangan Murah: Beras Cuma Rp12 Ribu

Paviliun Kabupaten Batubara di PRSU Andalkan Produk Anti Inflasi

TIPD Pemko T. Tinggi Bahas Pengendalian Inflasi

Pemkab Deli Serdang Komitmen Dukung Pengendalian Inflasi dan Jaga Stabilitas Harga

Jelang Ramadhan 2026, Sekda Bersama OPD Tanjungbalai Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Kemendagri