Siregar Uji Empat Ketegangan Kedaulatan dan Pasal 33 Lewat Perbandingan Lintas Waktu dan Negara
Siregar Uji Empat Ketegangan Kedaulatan dan Pasal 33 Lewat Perbandingan Lintas Waktu dan Negara
News
Baca Juga:
MEDAN – Sumatera Utara (Sumut) tercatat sebagai daerah dengan tingkat inflasi terendah keempat secara nasional, dengan inflasi secara year on year (yoy) pada September 2026 sebesar 2,71%. Sementara secara month to month (mtm), inflasi Sumut tercatat 0,14%.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Perekonomian Sumut Evan Botung Daulay pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Anjungan Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (6/10/2026).
"Sumut dari data BPS, nomor empat terendah se-Indonesia," kata Evan.
Menurut Evan, posisi tersebut telah dipertahankan Sumut selama dua bulan terakhir. Ia menyebut gerakan pangan murah menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk menekan inflasi sekaligus menjaga kestabilan harga pangan.
Biro Perekonomian juga menempuh berbagai kebijakan dengan berkolaborasi bersama para pemangku kepentingan. Langkah tersebut meliputi menjaga ketersediaan pasokan, memastikan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah terpenuhi, serta menjaga harga eceran tertinggi (HET) sejumlah bahan pokok.
"Ini sesuai arahan Pak Gubernur untuk menjaga kestabilan harga," katanya.
Evan juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Sumut saat ini mencapai sekitar 5%. Sementara pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada tahun 2029. Untuk mendorong pertumbuhan tersebut, Pemprov Sumut menerapkan pola yang sama melalui kebijakan yang dijalankan bersama para pemangku kepentingan.
"Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kebijakan ekonomi selalu kami jalankan dengan berkolaborasi," ujarnya.
Selain itu, Pemprov Sumut secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi (monev) untuk memastikan berbagai kebijakan intervensi dapat diwujudkan dalam bentuk aksi nyata. Pengendalian harga dilakukan melalui kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang siaga mengintervensi pasar, mengamankan pasokan pangan agar terhindar dari kelangkaan, serta menggelar pasar murah sewaktu-waktu untuk mengantisipasi lonjakan harga.
"Kami berusaha untuk menjaga agar pasokan ini tetap terjaga di pasar, tidak ada yang namanya kelangkaan lagi. Dan biasanya ketika isu kelangkaan itu sudah mulai, kami juga punya BUMD yang bergerak di bidang pangan, itu yang mengintervensi dalam artian menjaga pasokan," kata Evan.**
Siregar Uji Empat Ketegangan Kedaulatan dan Pasal 33 Lewat Perbandingan Lintas Waktu dan Negara
News
Tak Ada Lawan! Farianda Calon Tunggal Ketua PWI Sumut untuk Periode Kedua
News
Ketum PWI Pusat, Ahmad Munir Resmi Buka Konferensi PWI Sumut 2026 Farianda Calon Tunggal Ketua
News
Pererat Silaturahmi Dengan Masyarakat, Kapolresta Deli Serdang Laksanakan Kegiatan Subuh Keliling
News
Tim Pagar Jatanras Dit Reskrimum Polda Sumut Kembali Tangkap 7 Pelaku Penembakan di Deliserdang
News
Rakor Implementasi dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan SP4NLAPOR! Tahun 2026. Di Gelar Pemprovsu
News
Pertama di Sumatera! Kejati Sumut Terapkan Skema DPA, PT NSHE Wajib Bayar Rp75,8 Miliar untuk Pemulihan Lingkungan Batang Toru
News
Jawab Pandangan Fraksi DPRD, Saipullah Paparkan Prioritas RAPBD Madina 2027 Gaji PPPK hingga Pembangunan Jalan
News
Dosen FISIP UMSU Implementasi Pasal 33 Butuh Pergeseran dari Hak Menguasai Negara ke Hak Menguasai Ekologis
News
Canda dan Keakraban Gubsu Bobby Saat Menikmati Durian Bolang Bersama Pimpinan Pers
News