Dosen FISIP UMSU: Implementasi Pasal 33 Butuh Pergeseran dari Hak Menguasai Negara ke Hak Menguasai Ekologis
Dosen FISIP UMSU Implementasi Pasal 33 Butuh Pergeseran dari Hak Menguasai Negara ke Hak Menguasai Ekologis
News
Baca Juga:
- Penilaian Akhir Program Ber-Aksi KPK, Pemkab Asahan Buktikan Komitmen Kuat Bangun Pemerintahan Bersih dan Berintegritas
- Anak-Anak Korban Bencana Butuh Perlindungan, Pemkab Tapsel Dorong Kebijakan Berbasis Aspirasi
- Sinergi 5 Pilar, Pemkab Asahan Jalin Kerja Sama Lintas Sektoral Tekan Pengangguran dan Dorong Kemandirian Ekonomi
"Kami meminta PTPN terbuka terkait status HGU di Kecamatan Bilah Barat. Jika benar ada HGU yang telah berakhir sejak tahun 2010 dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan, maka tanah tersebut harus ditinjau kembali peruntukannya dan dikembalikan sesuai ketentuan hukum serta kepentingan masyarakat," ujar Sahmurad.
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai kepentingan perusahaan maupun masyarakat, melainkan menyangkut kepastian hukum atas tanah serta tanggung jawab negara dalam memastikan pengelolaan aset dan tanah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
Sahmurad juga meminta Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dan Kanwil BPN Sumatera Utara untuk melakukan verifikasi dan membuka informasi mengenai nomor HGU, luas areal, masa berlaku, riwayat perpanjangan, serta status terkini lahan yang dipersoalkan.
"Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan informasi sepihak. Data HGU harus dibuka secara terang. Kalau masa berlakunya memang sudah berakhir, harus ada penjelasan apa dasar penguasaan tanah tersebut sampai hari ini," tegasnya.
Sahmurad menilai momentum HUT Kabupaten Labuhanbatu ke-81 seharusnya menjadi kesempatan bagi seluruh pihak untuk memperkuat komitmen terhadap penyelesaian persoalan agraria dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Ia meminta Pemkab Labuhanbatu tidak hanya menjadikan persoalan agraria sebagai isu yang muncul pada momentum tertentu, tetapi ikut mengambil langkah konkret dengan berkoordinasi bersama BPN, PTPN, pemerintah desa, masyarakat, dan aparat penegak hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran.
"Labuhanbatu harus tumbuh dengan kepastian hukum dan keadilan. Tanah yang statusnya jelas akan memberikan kepastian bagi investasi, pemerintah, maupun masyarakat. Karena itu, kami mendorong persoalan ini segera diverifikasi dan diselesaikan secara transparan," pungkas Sahmurad.
Dosen FISIP UMSU Implementasi Pasal 33 Butuh Pergeseran dari Hak Menguasai Negara ke Hak Menguasai Ekologis
News
Canda dan Keakraban Gubsu Bobby Saat Menikmati Durian Bolang Bersama Pimpinan Pers
News
H SYAHRIR NASUTION Bersatu untuk Rakyat, Berjuang Demi Kemajuan Indonesia! Lima Tokoh, Satu Semangat Menyelamatkan Bangsa
News
Medan sumut24.co Di tengah dinamika perkembangan zaman, hadir sosok muda penuh inspirasi yang membawa semangat kebersamaan bagi generasi p
kota
Bobby Nasution Dorong RSU Haji Medan Terus Tingkatkan Kualitas Layanan, Targetkan Mampu Bersaing dengan Malaysia dan Singapura
News
Gerak Cepat Polsek Medan Tuntungan! Terduga Pelaku Penganiayaan Faisal Arief Berhasil Diamankan
News
Gempur Peredaran Narkoba! Kanwil Ditjenpas Sumut Razia Lapas dan Rutan Medan, Polisi hingga TNI Turun Tangan
News
Perang Melawan Narkoba! Kejari Tapsel Musnahkan 8,1 Kg Ganja dan Puluhan Gram Sabu
News
FJM Dukung Rizal Surya Pimpin Dewan Kehormatan PWI Sumut
News
sumut24.co MEDAN, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) terus memperkuat komitmen dalam menjaga kesehatan
kota