KP Norman Pertanyakan Rocky Gerung Jadi Wantimpres: Rekam Jejak Kritik terhadap Kekuasaan Disorot

Baca Juga:

JAKARTA — Pengangkatan Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menuai sorotan. Rekam jejak Rocky yang selama ini dikenal sebagai salah satu pengkritik keras pemerintahan dan kekuasaan menjadi alasan Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa), Kanjeng Pangeran Norman atau akrab disapa KP Norman, mempertanyakan keputusan tersebut.

KP Norman menilai posisi Wantimpres membutuhkan figur yang memiliki kapasitas, integritas, serta kemampuan memberikan pertimbangan strategis kepada Presiden. Karena itu, ia mempertanyakan alasan Presiden Prabowo Subianto memilih Rocky Gerung yang selama ini dikenal berada di luar lingkaran kekuasaan.

"Kompetensi Rocky Gerung sebagai Wantimpres perlu dipertanyakan," ujar KP Norman dalam keterangannya.

Menurut dia, Rocky selama bertahun-tahun dikenal sebagai figur yang mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah. Kritik Rocky tidak hanya diarahkan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo, tetapi juga kepada sejumlah tokoh politik, termasuk Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Prabowo Subianto.

KP Norman menilai perubahan posisi Rocky dari pengkritik kekuasaan menjadi bagian dari lembaga kepresidenan menimbulkan pertanyaan tersendiri di tengah masyarakat.

Ia juga menyoroti sejumlah pernyataan Rocky pada masa lalu yang menunjukkan sikap kritis terhadap kekuasaan, termasuk pandangannya mengenai kemungkinan dirinya masuk ke dalam pemerintahan.

Menurut KP Norman, apabila seseorang sejak awal memilih posisi sebagai oposisi dan pengkritik pemerintah, seharusnya konsistensi sikap tersebut tetap dipertahankan.

"Kalau memang ingin menjadi oposisi, sebaiknya tetap menjadi oposisi. Jangan sampai masyarakat melihat adanya perubahan sikap ketika kesempatan untuk masuk ke lingkaran kekuasaan terbuka," katanya.

KP Norman juga mempertanyakan proses di balik masuknya Rocky Gerung ke dalam Wantimpres. Ia meminta publik tidak hanya melihat keputusan tersebut dari sisi politik persatuan, tetapi juga mempertanyakan pertimbangan objektif yang digunakan pemerintah dalam menentukan figur-figur Wantimpres.

Namun, dugaan mengenai adanya pihak tertentu di lingkungan Partai Gerindra yang merekomendasikan Rocky Gerung, menurutnya, harus dibuktikan melalui informasi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kalau memang ada pihak yang merekomendasikan, tentu publik berhak mengetahui apa pertimbangannya. Tetapi jangan sampai tudingan tanpa bukti justru menjadi persoalan baru," ujarnya.

Menurut KP Norman, semangat persatuan dan rekonsiliasi politik memang penting dalam pemerintahan. Namun, persatuan tidak seharusnya dimaknai sekadar dengan menarik seluruh kelompok dan figur yang sebelumnya berada di luar pemerintahan ke dalam lingkaran kekuasaan.

Ia menilai persatuan seharusnya dibangun melalui kesamaan visi untuk kepentingan masyarakat, bukan semata-mata melalui pembagian ruang kekuasaan.

"Kalau tujuannya membangun persatuan dan kesatuan, bukan berarti semua orang yang sebelumnya mengkritik pemerintah harus kemudian diberikan posisi di dalam pemerintahan. Persatuan harus dibangun dengan kepentingan rakyat sebagai titik temu," kata KP Norman.

Kini, publik akan melihat apakah Rocky Gerung mampu mempertahankan karakter kritisnya setelah berada di dalam struktur resmi yang memberikan pertimbangan kepada Presiden.

Sebab, posisi Wantimpres bukan hanya persoalan jabatan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab memberikan masukan yang objektif, strategis, dan independen kepada Presiden.

Perubahan posisi Rocky dari pengkritik kekuasaan menjadi bagian dari lingkungan Istana pun menjadi ujian tersendiri, baik bagi Rocky maupun pemerintahan Prabowo.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News