Kontraktor Mangkir RDP DPRK Lhokseumawe, Proyek Jalan Muara Satu Disorot: DPRK Siapkan Langkah Tegas

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Data 9.759 Usulan CPNS tahun 2026
• DPRK Aceh Utara Rekomendasikan LKPJ Bupati tahun Anggaran 2025 pada paripurna ke 3 Tahun 2026.
• Ketua DPRK Berharap Realisasi Anggaran Tahun 2026 Harus Dipercepat, OPD Wajib Laksanakan Tender di Januari 2026

LHOKSEUMAWE — Lambannya pengerjaan proyek perbaikan jalan di kawasan Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, menuai sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe.

DPRK Lhokseumawe menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengevaluasi pelaksanaan proyek sekaligus menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang tak kunjung tuntas.

RDP berlangsung di Gedung DPRK Lhokseumawe, Kamis (27/8/2026), dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lhokseumawe, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kasat Lantas Polres Lhokseumawe, Camat Muara Satu serta perwakilan mahasiswa.

Namun, di tengah rapat yang membahas proyek tersebut, pihak kontraktor pelaksana yang disebut sebagai pemenang tender, PT Takabeya, justru tidak hadir.

Ketua DPRK Lhokseumawe, Faisal, mengatakan ketidakhadiran pihak rekanan tersebut terjadi tanpa konfirmasi. Padahal, pihak Sekretariat DPRK telah melakukan upaya komunikasi untuk meminta kehadiran kontraktor.

"Kami sudah melakukan upaya komunikasi, tetapi pihak kontraktor tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi," ujar Faisal.

Ketidakhadiran kontraktor tersebut menjadi perhatian serius karena RDP digelar untuk meminta penjelasan langsung mengenai progres pekerjaan, kendala di lapangan serta target penyelesaian proyek yang dikeluhkan masyarakat.

Proyek Lamban, Keselamatan Pengguna Jalan Dipertaruhkan

Faisal mengatakan, DPRK menerima berbagai keluhan masyarakat mengenai lambannya pengerjaan jalan di Kecamatan Muara Satu.

Selain mengganggu aktivitas warga, kondisi proyek yang belum selesai juga dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan, khususnya pada sejumlah titik yang belum dilengkapi sistem pengamanan memadai.

Dalam RDP, aspek keselamatan lalu lintas menjadi salah satu pembahasan utama.

Minimnya rambu-rambu peringatan serta penerangan di sejumlah lokasi proyek pada malam hari dinilai harus segera dibenahi.

Persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena ruas jalan yang sedang dikerjakan tetap digunakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perwakilan mahasiswa yang hadir bahkan mengungkapkan pengalaman langsung. Ia mengaku pernah menjadi korban kecelakaan yang diduga berkaitan dengan kondisi ruas jalan yang sedang dalam proses pengerjaan dan belum dilengkapi pengamanan yang memadai.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan proyek jalan bukan sekadar soal lambat atau cepatnya pekerjaan selesai. Ada aspek keselamatan publik yang tidak boleh dikorbankan.

Pimpinan dan Komisi C DPRK Lhokseumawe bersama jajaran terkait menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus berjalan dengan memperhatikan kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, serta keselamatan masyarakat selama proyek berlangsung.

Kontraktor Kembali Mangkir, DPRK Ancam Tempuh Jalur Hukum

DPRK Lhokseumawe tidak ingin persoalan tersebut berhenti sebatas RDP.

Dari hasil pembahasan, DPRK bersama pihak terkait menyepakati sejumlah langkah.

Pertama, DPRK akan kembali melayangkan surat pemanggilan resmi kepada pihak kontraktor untuk meminta penjelasan mengenai ketidakhadiran dalam RDP, perkembangan pekerjaan serta target penyelesaian proyek.

Kedua, apabila pemanggilan berikutnya kembali tidak diindahkan, DPRK akan mempertimbangkan meneruskan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum serta menyampaikan rekomendasi tertulis kepada instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga, pihak terkait didesak segera memastikan pemasangan rambu-rambu peringatan, pengamanan lokasi dan penerangan yang memadai pada titik-titik rawan sepanjang ruas jalan yang sedang dikerjakan.

Langkah tersebut dinilai penting guna mencegah terjadinya kecelakaan dan jatuhnya korban tambahan.

DPRK Lhokseumawe menegaskan, fungsi pengawasan terhadap pembangunan bukan sekadar formalitas. Pengawasan dilakukan untuk memastikan anggaran dan proyek pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Lambannya pekerjaan, ditambah ketidakhadiran kontraktor dalam forum resmi DPRK, menjadi persoalan yang patut mendapat penjelasan terbuka.

Pertanyaannya kini sederhana: mengapa kontraktor yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut tidak hadir ketika DPRK meminta penjelasan?

Publik tentu berhak mengetahui bagaimana progres sebenarnya di lapangan, apa kendala yang menyebabkan pekerjaan berjalan lamban, serta kapan proyek tersebut ditargetkan selesai.

DPRK Lhokseumawe memastikan akan terus memantau perkembangan proyek hingga pekerjaan rampung dan masyarakat dapat kembali menggunakan ruas jalan tersebut dengan aman.

Sebab, proyek infrastruktur menggunakan uang publik. Maka pelaksanaannya juga harus tunduk pada kepentingan publik, bukan justru menghindari forum pengawasan publik.said

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemprov Sumut Data 9.759 Usulan CPNS tahun 2026

DPRK Aceh Utara Rekomendasikan LKPJ Bupati tahun Anggaran 2025 pada paripurna ke 3 Tahun 2026.

Ketua DPRK Berharap Realisasi Anggaran Tahun 2026 Harus Dipercepat, OPD Wajib Laksanakan Tender di Januari 2026

DPRK lhokseumawe Gelar Rapat LKPJ PJ walikota Lhokseumawe Thn 2023

PANMUS DPRK LHOKSEUMAWE BAHAS TIGA AGENDA KERJA DEWAN.DIAWAL TAHUN 2024

Sidang Paripurna DPRK Lhokseumawe, Abdullah dilantik sebagai anggota Dewan