Wali Kota Medan Rica Waas Diminta Copot Plt Kadiskop UKM Perindag

Medan | Sumut24.co

Baca Juga:

• Wali Kota melantik tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota
• Wali Kota menerima piagam penghargaan dari Menteri Hukum atas komitmen Posbankum
• Wali Kota menghadiri acara Pisah Sambut Dandim 0207/Simalungun dari Letkol Inf Gede Agus Dian Pringgana SSos MMAS MHan kepada Letkol Inf Agus Mochtadi

Wali Kota Medan, Rica Waas, didesak untuk mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kota Medan menyusul polemik terbitnya Surat Edaran Nomor 500.7.1/1540 tentang Penataan Lokasi dan Pengelolaan Limbah Penjualan Daging Non-halal di wilayah Kota Medan.

Surat edaran yang diterbitkan pada 13 Februari 2026 tersebut diduga merupakan usulan dari Diskop UKM Perindag Kota Medan. Sejumlah sumber menyebutkan, ide awal penerbitan surat edaran itu juga diduga berasal dari Plt Kadiskop UKM Perindag, Citra Effendi Capah, bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kota Medan.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa konsep penataan lokasi serta pengelolaan limbah penjualan daging non-halal dirumuskan dalam pembahasan internal lintas perangkat daerah sebelum akhirnya diajukan sebagai surat edaran wali kota. Namun, hingga kini belum ada klarifikasi resmi terkait sejauh mana peran masing-masing pejabat dalam proses perumusan kebijakan tersebut.

Sejumlah pihak menilai kebijakan itu memicu keresahan di tengah masyarakat dan pelaku usaha karena dianggap belum melalui sosialisasi menyeluruh serta dialog terbuka dengan para pemangku kepentingan. Mereka meminta Wali Kota segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran prosedur.

"Kalau benar inisiatif berasal dari internal dinas bersama asisten, maka wali kota perlu melakukan evaluasi jabatan. Jangan sampai kebijakan strategis menimbulkan kegaduhan karena kurangnya komunikasi publik," ujar seorang pengamat kebijakan publik di Medan.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Medan belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan pencopotan maupun dugaan peran Plt Kadiskop dan Asisten Ekbang dalam penerbitan surat edaran tersebut. Evaluasi internal disebut-sebut tengah berlangsung.

Polemik ini menjadi sorotan karena menyangkut aspek ekonomi, sosial, dan sensitivitas keagamaan di Kota Medan yang dikenal sebagai kota multikultural.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wali Kota melantik tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota

Wali Kota menerima piagam penghargaan dari Menteri Hukum atas komitmen Posbankum

Wali Kota menghadiri acara Pisah Sambut Dandim 0207/Simalungun dari Letkol Inf Gede Agus Dian Pringgana SSos MMAS MHan kepada Letkol Inf Agus Mochtadi

Hadiri Pelepasan Siswa SDN 132406, Fadly Abdina: Pendidikan Bukan Sekadar Nilai, Tetapi Karakter dan Akhlak

Plh Wali Kota Tanjungbalai: FLS3N Jadi Wadah Pengembangan Bakat dan Karakter Siswa

Plh Wali Kota Tanjungbalai Pimpin Patroli Gabungan Berantas Narkoba dan Geng Motor