Wali Kota Medan Rica Waas Diminta Copot Plt Kadiskop UKM Perindag

Medan | Sumut24.co

Baca Juga:

• Wali Kota Lantik Pengurus DPD LASQI Tanjungbalai, Dorong Generasi Muda Berprestasi Lewat Seni Islami
• Buka Bimtek PUG 2026, Wali Kota Mahyaruddin Soroti Kesenjangan Gender Di Tanjungbalai
• Produk Warga Binaan Lapas TBA Bakal Dipasarkan Lebih Luas, Wali Kota Tanjungbalai: Siap Kita Dukung

Wali Kota Medan, Rica Waas, didesak untuk mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kota Medan menyusul polemik terbitnya Surat Edaran Nomor 500.7.1/1540 tentang Penataan Lokasi dan Pengelolaan Limbah Penjualan Daging Non-halal di wilayah Kota Medan.

Surat edaran yang diterbitkan pada 13 Februari 2026 tersebut diduga merupakan usulan dari Diskop UKM Perindag Kota Medan. Sejumlah sumber menyebutkan, ide awal penerbitan surat edaran itu juga diduga berasal dari Plt Kadiskop UKM Perindag, Citra Effendi Capah, bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kota Medan.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa konsep penataan lokasi serta pengelolaan limbah penjualan daging non-halal dirumuskan dalam pembahasan internal lintas perangkat daerah sebelum akhirnya diajukan sebagai surat edaran wali kota. Namun, hingga kini belum ada klarifikasi resmi terkait sejauh mana peran masing-masing pejabat dalam proses perumusan kebijakan tersebut.

Sejumlah pihak menilai kebijakan itu memicu keresahan di tengah masyarakat dan pelaku usaha karena dianggap belum melalui sosialisasi menyeluruh serta dialog terbuka dengan para pemangku kepentingan. Mereka meminta Wali Kota segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran prosedur.

"Kalau benar inisiatif berasal dari internal dinas bersama asisten, maka wali kota perlu melakukan evaluasi jabatan. Jangan sampai kebijakan strategis menimbulkan kegaduhan karena kurangnya komunikasi publik," ujar seorang pengamat kebijakan publik di Medan.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Medan belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan pencopotan maupun dugaan peran Plt Kadiskop dan Asisten Ekbang dalam penerbitan surat edaran tersebut. Evaluasi internal disebut-sebut tengah berlangsung.

Polemik ini menjadi sorotan karena menyangkut aspek ekonomi, sosial, dan sensitivitas keagamaan di Kota Medan yang dikenal sebagai kota multikultural.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wali Kota Lantik Pengurus DPD LASQI Tanjungbalai, Dorong Generasi Muda Berprestasi Lewat Seni Islami

Buka Bimtek PUG 2026, Wali Kota Mahyaruddin Soroti Kesenjangan Gender Di Tanjungbalai

Produk Warga Binaan Lapas TBA Bakal Dipasarkan Lebih Luas, Wali Kota Tanjungbalai: Siap Kita Dukung

14 Pengunjung Positif Narkoba, PP Tanjungbalai Selatan Desak Wali Kota Tutup Permanen Kito Cafe

Lantik Pengurus LP3KD, Rico Wass Ajak Berkolaborasi Bangun Pemko Medan

Buka Sosialisasi Bahaya Narkoba, Wakil walikota Tanjungbalai Ajak Pelajar Jadi Generasi Unggul dan Anti Narkoba