Medan — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memastikan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) baru akan diluncurkan menjelang tahun ajaran baru 2026/2027. Program tersebut dirancang mulai berjalan efektif pada awal tahun ajaran, dengan sasaran utama wilayah Kepulauan Nias serta lima kabupaten/kota yang terdampak bencana.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Alexander Sinulingga, saat menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Rabu (21/1).
Alexander menjelaskan, pada perencanaan awal PUBG hanya akan diterapkan di wilayah Kepulauan Nias. Namun, pascabencana yang melanda 18 kabupaten/kota di Sumut, Pemprov melakukan pemetaan ulang dan memutuskan memprioritaskan daerah dengan dampak paling berat.
"Dari hasil pemetaan, kita kerucutkan menjadi lima kabupaten/kota yang kondisinya paling berat, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Langkat. Di luar Kepulauan Nias, lima daerah ini akan diberlakukan program unggulan bersekolah
gratis mulai tahun ajaran baru nanti," ujar Alexander.
Untuk wilayah Kepulauan Nias, jumlah sasaran program diperkirakan mencapai sekitar 41 ribu siswa dengan total anggaran kurang lebih Rp21 miliar. Sementara di lima kabupaten/kota terdampak bencana, jumlah sasaran siswa mencapai sekitar 51 ribu orang dengan pagu anggaran sekitar Rp22 miliar.
"Total anggaran yang kita siapkan untuk meng-cover Kepulauan Nias dan lima kabupaten/kota terdampak ini sekitar Rp43 miliar," ungkapnya.
Terkait mekanisme pelaksanaan, Alexander menyebutkan skema PUBG saat ini masih dalam tahap penyusunan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan menjadi petunjuk teknis pelaksanaan, khususnya terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) daerah.
"Pergub ini nantinya menjadi dasar hukum yang wajib dilaksanakan oleh pihak sekolah dalam menjalankan program unggulan bersekolah
gratis," jelasnya.
Ia menegaskan, dana PUBG akan disalurkan langsung ke rekening sekolah dengan skema BOS daerah, tanpa membedakan latar belakang ekonomi siswa. Seluruh siswa akan diperlakukan setara dan sepenuhnya dicover oleh program ini.
"Tidak ada lagi istilah siswa mampu atau tidak mampu. Semua kita cover. Dana yang diterima sekolah justru akan lebih besar dibandingkan skema SPP yang berjalan saat ini, karena seluruh siswa dihitung penuh," katanya.
Alexander juga menekankan arahan tegas Gubernur Sumatera Utara kepada seluruh kepala sekolah agar pelaksanaan PUBG tidak menurunkan kualitas pendidikan. Menurutnya, program bersekolah
gratis harus menjadi instrumen penguatan mutu layanan pendidikan di Sumatera Utara.
"Pak Gubernur sudah menegaskan, jangan sampai ada penurunan kualitas pendidikan dengan adanya program bersekolah
gratis ini. Itu pesan utama beliau," pungkasnya. (red)
Baca Juga:
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di
Google News