Wagub Surya Ikuti Rakor Pemulihan Pascabencana Sumatera Bersama Mendagri

MEDAN – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pemulihan Pascabencana Sumatera bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual dari ruang kerjanya, Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (9/1/2026).

Baca Juga:

• Wagub Surya Dorong Garuda Buka Kembali Rute Kualanamu–Nias, Angkat Ekonomi dan Pariwisata
• Wagubsu Resmi Membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria
• Wagub Surya Tekankan Reforma Agraria Harus Berdampak pada Ekonomi Masyarakat

Rakor tersebut dihadiri pimpinan pemerintahan dari tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, serta seluruh kepala daerah kabupaten/kota terdampak bencana di Sumatera. Termasuk 18 daerah di Sumut yang menjadi pembahasan terkait kondisi terkini sekaligus laporan upaya pemulihan pascabencana.

Pada kesempatan itu, Wagub Surya menyampaikan bahwa berdasarkan data yang disajikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat lima daerah yang masih menjadi perhatian karena terdampak cukup parah akibat banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Kelima daerah tersebut yakni Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailingnatal, dan Kota Sibolga. Selain itu, perekonomian di sejumlah wilayah juga belum berjalan optimal karena kendala pemulihan sarana dan prasarana.

"Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan pastikan lagi data yang ada di semua kabupaten/kota terdampak bencana, agar data yang kita kirimkan nanti valid dan menjadi acuan bagi pemerintah pusat, serta seluruh OPD yang ada di provinsi," ujar Surya kepada pimpinan OPD yang hadir. Di antaranya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Tuahta Saragih, Asisten Pemerintahan Umum Basarin Tanjung, Kepala Dinas Kesehatan Faisal Hasrimi, serta pejabat lainnya.

Sebagai pembina pemerintah kabupaten/kota, Pemprov Sumut berdasarkan hasil Rakor tersebut akan memasukkan seluruh data ke dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang akan menjadi acuan bagi kementerian terkait serta seluruh pimpinan OPD provinsi.

Secara teknis, Kepala BPBD Sumut Tuahta Saragih menjelaskan bahwa pihaknya juga tengah menggelar Rakor lanjutan untuk memvalidasi dan menyesuaikan data agar terkoneksi dengan R3P.

"Jadi kita harus detailkan lagi, kita koordinasikan lagi semua kerusakan yang ada, dengan BPBD kabupaten/kota. Hasilnya ini nanti kita sampaikan juga ke OPD lain (terkait), sehingga upayanya berjenjang," jelas Tuahta.

Untuk langkah tersebut, Pemprov Sumut menargetkan R3P rampung hingga menghasilkan Surat Keputusan (SK) Gubernur pada 31 Januari 2026. Dengan demikian, data tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota, serta digunakan apabila diperlukan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian yang memimpin Rakor menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mengecek kondisi berbagai fasilitas pelayanan publik, seperti rumah sakit, Puskesmas, sekolah, infrastruktur, perekonomian, rumah ibadah, serta aktivitas sosial kemasyarakatan. Hal ini mengingat sejumlah daerah mengalami dampak bencana yang cukup signifikan sehingga memerlukan perhatian lebih dalam proses pemulihan.

"Jadi Rakor ini sangat penting untuk kita mengetahui langkah dan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota terdampak bencana. Dan saya terimakasih kepada daerah di Sumatera Utara yang sudah berhasil melakukan pemulihan pascabencana," pungkasnya.*

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wagub Surya Dorong Garuda Buka Kembali Rute Kualanamu–Nias, Angkat Ekonomi dan Pariwisata

Wagubsu Resmi Membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria

Wagub Surya Tekankan Reforma Agraria Harus Berdampak pada Ekonomi Masyarakat

Wabup Madina Sidak Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah, Atika: Jangan Bagus Hanya Saat Dikunjungi!

Wagub Sumut dan Kapolri Pantau Kesiapan Mudik Lebaran 2026 di Medan

Wagub Sumut Surya Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas Daerah di Hadapan Menko Polkam