Tunggakan Rp621 Miliar ke Kontraktor, Kepemimpinan Gubernur Jabar Dinilai Terlalu Populis

Bandung | Sumut24.co – Penundaan pembayaran proyek senilai Rp621 miliar kepada ratusan kontraktor kembali menyeret Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke dalam sorotan publik. Masalah ini dinilai bukan sekadar persoalan teknis anggaran, melainkan cerminan lemahnya manajemen keuangan daerah.

Baca Juga:

Fakta bahwa Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Jabar per 31 Desember 2025 hanya tersisa sekitar Rp500 ribu memperkuat dugaan adanya krisis pengelolaan kas. Kondisi tersebut berpotensi memicu risiko gagal bayar (wanprestasi) serta mencederai kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah daerah.
Aktivis civil society Jawa Barat, Tody Ardiansyah Prabu, S.H, menilai persoalan ini sebagai dampak dari gaya kepemimpinan gubernur yang terlalu menonjolkan populisme, namun lemah dalam kerja teknokratis, khususnya dalam perencanaan fiskal dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Penundaan pembayaran ratusan miliar rupiah ini adalah cermin kegagalan tata kelola manajemen keuangan Pemprov Jabar. Pembangunan dipaksakan tanpa perhitungan kas yang matang," kata Tody, Jumat (8/1/2026).
APBD Jabar Terus Menurun
Tody juga menyoroti tren penurunan APBD Pemprov Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir. Dari sekitar Rp37 triliun pada 2024, APBD turun menjadi Rp31 triliun pada 2025, dan kembali merosot menjadi sekitar Rp28,4 triliun pada 2026. Padahal, pada 2021 APBD Jabar sempat mencapai Rp41,47 triliun.
"Provinsi dengan hampir 50 juta penduduk seharusnya tidak adem ayem melihat APBD terus mengalami turbulensi," ujarnya.
Penurunan APBD tersebut dipengaruhi berkurangnya Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta nihilnya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk sektor strategis seperti pendidikan, jalan, dan infrastruktur daerah aliran sungai.
Populisme Infrastruktur dan Risiko Fiskal
Menurut Tody, pembangunan infrastruktur yang digenjot secara masif di awal pemerintahan memang menguntungkan secara politik, namun berdampak serius pada kesehatan fiskal daerah.
"Secara politik mungkin menguntungkan di tahun pertama, tetapi efeknya anggaran 2025 tidak cukup membayar kewajiban kepada kontraktor. Ini risiko kebijakan populis yang tidak diimbangi perencanaan teknokratis," tegasnya.
Ia menilai gubernur seharusnya fokus mengorkestrasi kebijakan strategis, bukan sekadar pencitraan atau rutinitas teknis lapangan yang bisa didelegasikan ke birokrasi.
Dorongan Perkuat PAD
Tody mendorong Pemprov Jabar untuk fokus memperkuat PAD tanpa membebani rakyat, salah satunya dengan mengoptimalkan potensi industri. Ia mengingatkan bahwa hampir 50 persen industri nasional beroperasi di Jawa Barat, namun kontribusi pajaknya banyak mengalir ke Jakarta karena kantor pusat perusahaan berada di sana.
"Gubernur harus berani mendorong industri yang beroperasi di Jabar memindahkan kantor pusatnya ke wilayah Jabar agar pajaknya masuk ke PAD," ujarnya.
Selain itu, ia mengusulkan kewajiban penggunaan kendaraan operasional berpelat nomor Jawa Barat bagi industri, serta penguatan sektor pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan ketahanan pangan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah.
"Janji menyejahterakan rakyat tidak akan terwujud jika government spending turun, investasi melemah, dan daya beli masyarakat ikut turun," pungkas Tody.Rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News