Operasional PTAR dan 2 Perusahaan lainnya di Hulu DAS Batang Toru Resmi Dihentikan: Pemerintah Tegaskan Audit Lingkungan Wajib Dilakukan

sumut24.co -Tapsel, Pemerintah pusat mengambil langkah tegas terkait bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru pada akhir November 2025. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, resmi menghentikan sementara operasional tiga perusahaan yang beraktivitas di wilayah hulu sungai tersebut.

Baca Juga:

• Kasus Dugaan Tindak Pidana terhadap Penyandang Disabilitas di Madina Masuk Tahap Penetapan Tersangka
• GMJA: Dukung Bupati Deli Serdang Pecat Kepala Desa Rugemuk Nonaktif Terlibat Korupsi
• Rico Waas Lepas Kontingen Pramuka Medan ke Jamnas XII: Jaga Nama Baik Kota, Bangun Jejaring, Bawa Pulang Pengalaman

Keputusan ini diambil setelah Hanif melakukan inspeksi menyeluruh, baik melalui jalur udara maupun darat, untuk memverifikasi penyebab bencana dan menilai apakah aktivitas usaha di wilayah itu berkontribusi terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor. Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan fungsi ekologis DAS tidak dapat dikompromikan.

Dalam kunjungannya, Menteri Hanif mendatangi tiga perusahaan yang beroperasi di kawasan hulu DAS Batang Toru, yakni:
1. PT Agincourt Resources
2. PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III)
3. PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), pengembang PLTA Batang Toru.

Berdasarkan temuan di lapangan, pemerintah memutuskan untuk menghentikan seluruh aktivitas perusahaan tersebut mulai 6 Desember 2025, sembari mewajibkan audit lingkungan secara menyeluruh.

"Seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan," ujar Menteri Hanif dalam keterangan resmi, Jumat (5/12).

Pemerintah juga menjadwalkan pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta guna memastikan kepatuhan seluruh perusahaan terhadap regulasi lingkungan hidup.

Hanif menyebut kawasan Batang Toru dan Garoga memiliki fungsi ekologis dan sosial yang sangat vital. Dengan curah hujan ekstrem yang kini mencapai lebih dari 300 mm per hari, risiko bencana kian meningkat sehingga dibutuhkan evaluasi total terhadap semua aktivitas usaha.

"Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan proses pidana jika ditemukan pelanggaran," tegas Hanif.

KLH memastikan proses verifikasi lapangan akan terus berlanjut. Pemerintah juga memperketat persetujuan lingkungan dan peninjauan tata ruang terutama untuk kegiatan di lereng curam dan kawasan hulu DAS.

Menteri Hanif menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu mengambil langkah hukum terhadap pelanggaran yang memperburuk risiko bencana.

"Penegakan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang bisa dicegah," tutupnya.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, mengungkapkan bahwa pantauan udara menunjukkan adanya pembukaan lahan masif yang memperbesar tekanan ekologis di kawasan tersebut.

"Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit," ujar Rizal.

Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut ikut memicu turunnya material kayu serta erosi dalam jumlah besar ke aliran sungai. Pengawasan akan diperluas ke kawasan Garoga dan DAS lainnya di Sumatra Utara.

Sebelumnya, KLH mengumumkan bahwa terdapat delapan perusahaan yang diduga berkontribusi memperparah bencana banjir di Sumatra Utara. Perusahaan tersebut berasal dari sektor tanaman industri, tambang emas, hingga perkebunan sawit.

Pemeriksaan mendalam dilakukan untuk menelusuri asal gelondongan kayu yang terseret banjir dan memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab.(zal)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kasus Dugaan Tindak Pidana terhadap Penyandang Disabilitas di Madina Masuk Tahap Penetapan Tersangka

GMJA: Dukung Bupati Deli Serdang Pecat Kepala Desa Rugemuk Nonaktif Terlibat Korupsi

Rico Waas Lepas Kontingen Pramuka Medan ke Jamnas XII: Jaga Nama Baik Kota, Bangun Jejaring, Bawa Pulang Pengalaman

Pastikan Setiap Regulasi Miliki Kepastian Hukum Yang Kuat, Wali Kota Medan Dorong Pencabutan Perda Lembaga Kemasyarakatan

Ratakan Bantaran Rel KA Medan - Kualanamu Sarang Narkoba, Polrestabes Medan Amankan 3 Kg Ganja, Sejumlah Paket Sabu Hingga Beragam Senjata Disita

Bupati dan Wakil Bupati Asahan Pimpin Doa Bersama, Renovasi Gedung Kantor Imigrasi Siap Dimulai