Anggota DPD RI M. Nuh: Lahan Madrasah Harus Dilindungi, Bukan Dikuasai

Anggota DPD RI M. Nuh: Lahan Madrasah Harus Dilindungi, Bukan Dikuasai

Baca Juga:

• Sambut Indonesia Emas, MKI Sumut Dorong Gerakan Energi Berkelanjutan lewat Green Energy Golf Tournament 2025.
• Pengurus DDV Sumut Resmi Dilantik, Sultan Deli XIV Tuanku Aji Hadir Ucap Selamat
• Wali Kota Medan Apresiasi Penyelenggaraan Jong Batak’s Arts Festival #12

Deli Serdang|sumut24.co

Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, M. Nuh, menghadiri langsung pertemuan masyarakat Dusun XI Emplasment, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, yang membahas upaya penguasaan lahan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Al-Firdaus oleh pihak perorangan.

Pertemuan yang digelar pada Kamis (9/10) turut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, seperti Prof. Dr. Pagar Hasibuan (Guru Besar UIN) dan Drs. H. Rahmat Diono, MM (alumni pertama madrasah).

Mereka menyampaikan kekhawatiran atas adanya pihak yang ingin menguasai lahan madrasah yang telah berdiri sejak tahun 1977 di atas tanah seluas 1.441 meter persegi, yang awalnya dibangun oleh PTPN IX Bandar Klippa.

Dalam kesempatan tersebut, M. Nuh menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat dan menegaskan pentingnya peran negara dalam melindungi aset pendidikan dan aspirasi rakyat.

"Saya sangat prihatin melihat upaya penguasaan lahan madrasah ini. Ini bukan hanya soal tanah, tapi soal keberlanjutan pendidikan agama bagi generasi mendatang. Lahan madrasah ini harus dilindungi, bukan dikuasai oleh perorangan," ujar M. Nuh di hadapan warga.

Ia juga menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif warga yang ingin membangun kembali madrasah secara gotong royong, setelah bangunannya roboh akibat tidak lagi dikelola dan didanai oleh PTPN.

"Saya mengapresiasi semangat masyarakat yang ingin membangun kembali madrasah ini dengan dana swadaya. Negara harus hadir, pemerintah daerah dan aparat keamanan harus menjalankan tugasnya," tegas M. Nuh.

Sebagaimana diketahui, keberadaan Madrasah Al-Firdaus telah dikuatkan oleh Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 592.1-75/DS/1984.

Namun, saat ini masyarakat merasa terancam dengan adanya pihak yang tetap memaksakan kehendak, termasuk dengan mengirim truk bermuatan batu bata ke lahan tersebut saat warga tengah kerja bakti.

(Red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Sambut Indonesia Emas, MKI Sumut Dorong Gerakan Energi Berkelanjutan lewat Green Energy Golf Tournament 2025.

Pengurus DDV Sumut Resmi Dilantik, Sultan Deli XIV Tuanku Aji Hadir Ucap Selamat

Wali Kota Medan Apresiasi Penyelenggaraan Jong Batak’s Arts Festival #12

MES Pusat Gelar Roadshow Multifinance Syariah

Senator M Nuh Tinjau Progres Bendungan Lau Simeme, dan Berdialog dengan Masyarakat Sekitar Bendungan

Aplikasi MyBluebird Pilihan Terbaik Masyarakat Dalam Mengakses Pelayanan Transportasi