BPK Apresiasi Efektivitas Presensi Online ASN Toba

sumut24.co -TOBA, Penerapan presensi online bagi aparatur sipil negara (ASN) dinlingkugan pemerintah kabupaten Toba yang diberlakukan sejak terbitnya Peraturan bupati nomor 10 tahun 2022 dinilai sangat efektif.

Baca Juga:

• BPK RI Periksa Pengelolaan Aset Pemkot Padangsidimpuan, Walikota Letnan Dalimunthe : Siap Dukung Proses Pemeriksaan
• Advokat Joni Sandri Ritonga Soroti Penegak Hukum yang Abaikan BPK RI dalam Kasus Korupsi
• Pelatihan Probity Audit di ikuti 29 Peserta dari Inspektorat Tapsel, Gus Irawan Pasaribu beri Apresiasi

Keakuratan data kehadiran pegawai sesuai aturan dan jam kerja yang di berlakukan secara otomatis dapat terekam pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Toba.

Kepala BKPSDM Toba Dicky Aspino Tampubolon melalui Kepala bidang pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja aparatur (PSDM-PKA) Sarto Tambunan mengakui kehadiran seluruh ASN untuk melaksanakan tugas semakin meningkat.

"Dari evaluasi yang kami lakukan di BKPSDM terkhusus melihat tingkat disiplin ASN dalam kehadirannya untuk melakukan tugas tentunya sejak adanya aplikasi ini kehadiran ASN meningkat", sebutnya dijumpai di ruang kerjanya, Kamis (09/10/2025).

Melalui rekapitulasi pada BKPSDM, lanjutnya, terdata sejumlah kurang lebih 5 ribu pegawai yang betugas di Kabupaten Toba masih ada pegawai yang menggunakan absensi manual karena berada di 7 titik lokasi blank spot.

"Kita membuat regulasi ini agar lebih disiplin dan ada konsekuensi, ada punishment ketika ASN tidak melaksanakan tugas", terangnya.

Konsekuensi dalam penerapan presensi ini, sebut Sarto, langsung dihubungkan dengan pemotongan tambahan penghasilan setiap pegawai.

"Jadi dalam pelaksanaan presensi online ini ada perhitungan keterlambatan datang dan juga yang terlalu cepat pulang dari waktu yang ditentukan akan ada potongan yang diaturkan dalam Perbup tersebut berapa persen pemotongannya.

Dari aplikasi yang dibangun oleh beberapa kabupaten kota maupun oleh BKN pusat melalui simpegnas, ada kelebihan aplikasi kita di kabupaten Toba ini, fiturnya contohnya di aplikasi khusus presensi kita ada validasi jadi setiap atasan langsung bisa memvalidasi, menginvalidkan", imbuhnya.

Penerapan presensi online selama 3 tahun terakhir dinilai berhasil bahkan oleh Badan Pemeriksa Keruangan (BPK).

Disamping penegakan disiplin, hal ini juga dinilai membuat keadilan diantara sesama ASN.

"Setiap tahun atasan pemerintah kita atau pengawas seperti BPK untuk 3 tahun ini sebenarnya sudah mengapresiasi kedisiplinan ASN di lingkungan Pemkab Toba dan regulasi yang kita buat ini yang dihubungkan dengan penghasilan setiap pegawai itu juga sudah sangat bagus", ujarnya mengakui mengakui tidak ada kendala dalam pelaksanaan. (Des)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

BPK RI Periksa Pengelolaan Aset Pemkot Padangsidimpuan, Walikota Letnan Dalimunthe : Siap Dukung Proses Pemeriksaan

Advokat Joni Sandri Ritonga Soroti Penegak Hukum yang Abaikan BPK RI dalam Kasus Korupsi

Pelatihan Probity Audit di ikuti 29 Peserta dari Inspektorat Tapsel, Gus Irawan Pasaribu beri Apresiasi

Pemko Pematangsiantar Raih Opini WTP dari BPK untuk Keempat Kalinya Berturut-turut

Raih Ke 11 WTP Pemkab Tapsel Secara Berturut, "Sinergi dan Kolaborasi seluruh Perangkat Daerah"

3 Kali Berturut Pemkab Madina Raih Opini WTP dari BPK