KAMAK Desak Kejati Sumut Periksa Komisioner KPU Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Medan – Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) mendesak aparat penegak hukum segera bertindak terkait dugaan penyimpangan dana hibah yang diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara dan KPU kabupaten/kota.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Hadiri Penanaman Jagung Perdana Program Ketahanan Pangan
• Danantara Groundbreaking Enam Proyek Hilirisasi Senilai US$7 Miliar, Untuk 6.000 Lapangan Kerja Tercipta
• Titian Muhibah XV 2026 Pererat Persaudaraan Indonesia–Malaysia, Cenderamata Diserahkan di Istana Melaka

Koordinator KAMAK, M. Azmi Hadli, meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) beserta seluruh Kejaksaan Negeri (Kejari) di kabupaten/kota tidak menutup mata. Menurutnya, dugaan korupsi dana hibah tersebut harus diusut tuntas dengan memanggil dan memeriksa para komisioner KPU.

"Kejatisu dan seluruh Kejari di Sumatera Utara harus segera memanggil serta memeriksa komisioner KPU Sumut maupun KPU kabupaten/kota. Dugaan korupsi dana hibah ini tidak boleh dibiarkan," kata Azmi dalam keterangannya, Jumat (29/8/2025).

Azmi menegaskan, penggunaan dana hibah untuk penyelenggaraan pemilu harus transparan dan akuntabel. Ia khawatir, lemahnya pengawasan bisa membuka ruang terjadinya praktik korupsi yang merugikan masyarakat.

"KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu seharusnya menjadi contoh integritas. Kalau ada dugaan penyelewengan, publik berhak tahu dan aparat penegak hukum wajib turun tangan," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejati Sumut maupun KPU Sumut belum memberikan keterangan resmi terkait desakan KAMAK tersebut.tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Asahan Hadiri Penanaman Jagung Perdana Program Ketahanan Pangan

Danantara Groundbreaking Enam Proyek Hilirisasi Senilai US$7 Miliar, Untuk 6.000 Lapangan Kerja Tercipta

Titian Muhibah XV 2026 Pererat Persaudaraan Indonesia–Malaysia, Cenderamata Diserahkan di Istana Melaka

Anggota BPK RI Fathan Subchi Sumbang Rp10 Juta untuk Tarekat Syatariyah Syahid Almalik

OJK Gandeng Pemerintah Percepat Reformasi Pasar Modal Lewat 8 Rencana Aksi

Dugaan Kutipan Dana Desa, Kepala Kejari Padang Lawas dan Dua Jaksa Ditarik ke Jakarta