Pimpin BPW HIPKA Sumut Periode 2025-2030 Resmi Dilantik, Ini Kata Anggi Rhaditya Lubis

Baca Juga:

• Ketua TP Posyandu Asahan Tinjau Posyandu Manggis, Integrasikan Tracing TBC dan CKG demi Kesehatan Masyarakat
• Pdt Mangara Sinamo,M.Th Resmi Dilantik Jadi Bishop GKPPD Masa Bakti Tahun 2026-2031
• JMSI Batubara Resmi Dilantik, Bupati Terima Penghargaan Sahabat Pers

Medan - Anggi Rhaditya Lubis dilantik menjadi Ketua Umum Badan Pengurus Wilayah (BPW) Himpunan Pengusaha Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (KAHMI) Sumatra Utara (HIPKA Sumut).

Rhaditya memimpin HIPKA Sumut untuk periode 2025-2030. Adapun pelantikan digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Sabtu pagi (23/8/2025).

Pengurus yang terpilih dilantik sesuai dengan surat No 0137/SK/BPP-HIPKA/IV/2025 tentang BPW HIPKA Sumut periode 2025-2030. Rhaditya didampingi Syahri sebagai sekretaris dan Indra selalu bendahara Indra serta Adetya Noor sekretaris eksekutif.

Dalam sambutannya Rhaditya mengatakan, HIPKA Sumut optimis dengan perekonomian bangsa. Menurut Rhaditya, ke depan ekonomi akan tumbuh, terutama karena dukungan dari sektor-sektor UMKM.

"HIPKA Sumut akan berupaya ikut menciptakan sektor-sektor ekonomi dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kerja sama adalah kunci sehingga HIPKA Sumut membutuhkan dukungan, terutama dari senior-senior," kata Rhaditya.

Disebut Rhaditya, saat ini banyak pemimpin berusia muda yang mengawali karirnya dari pengusaha. Tapi keberhasilan itu membutuhkan dukungan.

Rhaditya menegaskan, tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras. HIPKA Sumut, jelas pengusaha property ini, proses tidak akan mengkhianati hasil.

"Larenanya HIPKA Sumut akan berkerjasama dengan berbagai sektor untuk ikut menumbuhkan ekonomi bangsa," tandas Rhaditya.

Ketua Umum Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sumut Rusdi Lubis mengatakan, menjadi sukses adalah soal mindset. Dikatakan Rusdi, HIPKA Sumut harus jadi organisasi yang punyaku kekhasan. Tidak sama dengan yang lain, apalagi HIPKA adalah kelompok pengusaha.

"Kalau biasa-biasa saja atau tidak beda dengan yang lain untuk apa. Harus menjadi luar biasa. Namanya himpunan pengusaha, mindset ekonominya harus jalan," kata Rusdi.

Ketua Dewan Pengawas BPW HIPKA Sumut Sugiat Santoso menambahkan, BPW HIPKA Sumut harus jeli melihat berbagi peluang bisnis. Misalnya kata Sugiat, ada puluhan ribu kader HMI di Medan, bagaimana HIPKA Sumut melihat itu sebagai peluang bisnis, harus dipikirkan, kata Sugiat.

Peluang lain misalnya terkait komoditi. Dikatakan Sugiat, saat ini Presiden Prabowo Subianto sangat memberi perhatian terhadap bidang pertanian sehingga akan sangat mendukung siapapun yang mengembangkan sektor ekonomi.

"Makanya Presiden Prabowo sangat perhatian kepada pertanian, karena peluangnya yang besar. Belum hilirasi saja, sebenarnya sudah untung. HIPKA Sumut harus melihat peluang itu," kata Sugiat.

Sugiat berjanji akan mendukung HIPKA Sumut dalam membangun jaringan dan berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprovsu)

Gubernur Sumut Bobby Nasution diwakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Fitra Kurnia mengatakan, Pemprovsu siap mendukung program-program HIPKA Sumut dan siap bekerjasama meningkatkan perekonomian khususnya di Sumut.

"Pak Gubernur Bapak Bobby Nasution sangat mengapresiasi dan mendukung HIPKA Sumut. Beliau sangat berharap pengurus baru dapat lebih giat membuat program-program terobosan di bidang ekonomi," kata Fitra.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketua TP Posyandu Asahan Tinjau Posyandu Manggis, Integrasikan Tracing TBC dan CKG demi Kesehatan Masyarakat

Pdt Mangara Sinamo,M.Th Resmi Dilantik Jadi Bishop GKPPD Masa Bakti Tahun 2026-2031

JMSI Batubara Resmi Dilantik, Bupati Terima Penghargaan Sahabat Pers

HIPKA Sumut Gelar Qurban di Pesantren Usman Syarif, Perkuat Kepedulian Sosial dan Solidaritas

Pengurus PC HIMMAH Tanjungbalai Periode 2026-2028 Dilantik, Pemko Harap Jadi Mitra Pembangunan

Resmi Dilantik, Pengurus FORWAKA Medan Periode 2026–2028 Diharapkan Perkuat Sinergi Pers dan Aparat Hukum