Rumah Kontrakan Terbakar 2 Pegawai Lapas Labuhanbatu Tewas Terpanggang
sumut24.co Labuhanbatu, Sebuah rumah kontrakan yang dihuni pegawai Lapas Labuhanbilik, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu Sumate
News
Baca Juga:
- KAMAK Desak Penetapan Tersangka: Kasus Suap Rp 1,1 Miliar yang Seret Mantan Kadis PUPR Sumut Mulyono Mandek
- Penasihat Pemuda Demokrat Indonesia Sumut : Fitnah Terhadap Hasyim SE Harus Diakhiri
- Desak KPK Tetapkan Dikky Anugerah Panjaitan sebagai Tersangka,Kasus Pergeseran Anggaran & Suap Jalan Sumut yang Menyeret Topan Ginting
Dalam aksi tersebut, PRDB secara resmi melaporkan Edi Suparjan, Kepala Bidang Sumber Daya Air (Kabid SDA) Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, atas dugaan keterlibatannya dalam persekongkolan proyek korupsi rehabilitasi Pos Automatic Water Level Recorder (AWLR) Tahun Anggaran 2024.
Laporan ini diterima langsung dan dicatat KPK RI melalui jalur pengaduan langsung oleh Dak Venska, dengan Nomor Informasi: 2025-A-02685 dan Nomor Agenda: 2025-07-111. Laporan disertai bukti kuat dan daftar lengkap proyek bermasalah yang diduga sarat rekayasa administratif dan praktik "mafia anggaran".
PRDB mengungkap bahwa terdapat lebih dari 20 proyek rehabilitasi Pos AWLR yang menggunakan metode pengadaan langsung, Seluruh proyek tersebut tayang dalam sistem SPSE 4.5, tetapi diduga hanya formalitas, karena skenario pembagian paket pekerjaan telah dikondisikan sejak awal.
Modus ini sangat identik dengan praktik split contract, yakni pemecahan satu proyek besar menjadi puluhan paket kecil agar lolos dari mekanisme tender terbuka. Akibatnya, pengadaan tidak hanya tertutup, tetapi sarat persekongkolan.
Berikut 20 Paket Proyek AWLR yang Dilaporkan PRDB ke KPK RI:
1. Rehabilitasi Pos AWLR Padangsidempuan Tenggara – Sungai Batang Angkola
2. Rehabilitasi Pos AWLR Portibi – Sungai Batang Pane
3. Rehabilitasi Pos AWLR Barumun Tengah – Sungai Barumun
4. Rehabilitasi Pos AWLR Batang Onang – Sungai Aek Sihapas
5. Rehabilitasi Pos AWLR Aek Natas – Sungai Aek Natas
6. Rehabilitasi Pos AWLR Aek Songsongan – Sungai Aek Asahan
7. Rehabilitasi Pos AWLR Dolok Masihul – Sungai Sei Ular
8. Rehabilitasi Pos AWLR Bekulap – Sungai Sei Bekulap
9. Rehabilitasi Pos AWLR Bukit Tua – Sungai Sei Batang Serangan
10. Rehabilitasi Pos AWLR Pancur Batu – Sungai Sei Mencirim
11. Rehabilitasi Pos AWLR Kisaran Barat Kota – Sungai Bunut
12. Rehabilitasi Pos AWLR Sorkam Barat – Sungai Aek Sibundong
13. Rehabilitasi Pos AWLR Bahorok – Sungai Sei Bahorok
14. Rehabilitasi Pos AWLR Dolok – Sungai Aek Galungan
15. Rehabilitasi Pos AWLR Tinggi Raja – Sungai Sei Silau
16. Rehabilitasi Pos AWLR Barus – Sungai Aek Sirahar
17. Rehabilitasi Pos AWLR Sidimpuan – Sungai Batang Angkola
18. Rehabilitasi Pos AWLR Bandar – Sungai Bah Bolon
19. Rehabilitasi Pos AWLR Sipirok – Sungai Aek Sihapas Hulu
20. Rehabilitasi Pos AWLR Lubuk Barumun – Sungai Aek Sangkilon
Semua proyek bersumber dari APBDP TA 2024 Provinsi Sumatera Utara, dan diduga menjadi bagian dari skema korupsi terstruktur.
Koordinator PRDB, Rahmad Dani, menyampaikan secara terbuka dalam orasinya bahwa KPK tidak boleh membiarkan skandal ini berlarut-larut. Ia menyebut Edi Suparjan sebagai "aktor intelektual" yang harus segera dipanggil dan diperiksa.
> "KPK jangan kompromi dengan mafia proyek. Tangkap Edi Suparjan! Rakyat tidak butuh janji — rakyat butuh tindakan tegas. Jangan sampai publik menilai KPK sedang tidur atau takut!" tegas Rahmad Dani di atas mobil komando.
Rahmad Dani juga mengingatkan KPK agar tidak mengulangi blunder seperti kasus OTT Topan Ginting, yang ditangkap KPK setelah lama menikmati hasil suap. Ia menegaskan, data dan bukti sudah di tangan, dan KPK hanya tinggal bertindak.
> "Kasus Topan Ginting harus jadi pelajaran. Jangan tunggu uang habis dulu, jangan tunggu rakyat hilang kepercayaan. Saatnya KPK membersihkan Sumut dari para bandit proyek!" ujarnya.
Laporan PRDB telah diterima secara sah oleh KPK, dan dibuktikan dengan dokumen resmi yang mencantumkan nomor informasi dan agenda laporan. Ini membuktikan bahwa perjuangan PRDB bukan sebatas retorika, tetapi berbasis hukum dan fakta lapangan.
Menutup orasinya, Rahmad Dani memastikan bahwa gerakan PRDB tidak akan berhenti sampai pelaku ditindak. Bila perlu, mereka siap mengepung KPK dengan massa rakyat dari seluruh penjuru Sumatera Utara.
> "Jika tak digubris, PRDB akan kembali dengan 1.000 orang. Jangan paksa rakyat merebut keadilan dari jalanan!" tutup Rahmad Dani lantang.red2
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
sumut24.co Labuhanbatu, Sebuah rumah kontrakan yang dihuni pegawai Lapas Labuhanbilik, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu Sumate
News
sumut24.co Medan, Anggota DPRD Medan Modesta Marpaung SKM S Keb dorong Pemko Medan melalui Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Kontruksi
kota
37 Peserta Ikuti Seleksi JPTP Pemkab Deli Serdang,Bupati Kami Memilih OrangOrang Terbaik untuk Membangun Deli Serdang
kota
BPK Bongkar Dugaan Korupsi Disdikbud Medan, Salah Kelola Anggaran Nyaris Rp70 Miliar
kota
Kapolres Palas Pimpin Apel Penyerahan Bingkisan Nataru 20252026,AKBP Dodik Yulianto Semoga Bermanfaat dan Selamat Hari Natal
kota
Antisipasi Lonjakan Harga, Satreskrim Polres Padangsidimpuan Pantau Pangan di Pasar Sagumpal Bonang
kota
Satlantas Polres Padangsidimpuan Sigap Atur Lalu Lintas Akibat Pohon Tumbang di Jalan Imam Bonjol
kota
PB ALAMP AKSI Desak Kejati Sumut Usut Dugaan Korupsi di PT Inalum dan Perumda Tirtanadi
kota
Pertamina EP Rantau Dirikan Posko Kesehatan Gratis untuk Masyarakat Aceh Tamiang
News
sumut24.co MedanDirektorat Jenderal Pajak (DJP) telah mulai mengimplementasikan sistem Coretax DJP sejak Januari 2025 sebagai satu sistem
Ekbis