PRDB Gelar Aksi Jilid II di Depan Gedung KPK RI, Resmi Laporkan Edi Suparjan Terkait Dugaan Korupsi Proyek Rehabilitasi Pos AWLR TA 2024

Jakarta— Dengan semangat melawan korupsi dan membawa dokumen resmi, puluhan massa dari Pergerakan Rakyat Demokrasi Bersatu (PRDB) kembali mengepung Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dalam aksi unjuk rasa jilid II, Selasa (29/7).

Baca Juga:

• Breaking News, Bupati Cilacap Kena OTT KPK
• KPK Tahan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Tambahan
• Kunjungan KPK Beri Nilai Pemkab Asahan Sebagai Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi Tahun 2026

Dalam aksi tersebut, PRDB secara resmi melaporkan Edi Suparjan, Kepala Bidang Sumber Daya Air (Kabid SDA) Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, atas dugaan keterlibatannya dalam persekongkolan proyek korupsi rehabilitasi Pos Automatic Water Level Recorder (AWLR) Tahun Anggaran 2024.

Laporan ini diterima langsung dan dicatat KPK RI melalui jalur pengaduan langsung oleh Dak Venska, dengan Nomor Informasi: 2025-A-02685 dan Nomor Agenda: 2025-07-111. Laporan disertai bukti kuat dan daftar lengkap proyek bermasalah yang diduga sarat rekayasa administratif dan praktik "mafia anggaran".

PRDB mengungkap bahwa terdapat lebih dari 20 proyek rehabilitasi Pos AWLR yang menggunakan metode pengadaan langsung, Seluruh proyek tersebut tayang dalam sistem SPSE 4.5, tetapi diduga hanya formalitas, karena skenario pembagian paket pekerjaan telah dikondisikan sejak awal.

Modus ini sangat identik dengan praktik split contract, yakni pemecahan satu proyek besar menjadi puluhan paket kecil agar lolos dari mekanisme tender terbuka. Akibatnya, pengadaan tidak hanya tertutup, tetapi sarat persekongkolan.

Berikut 20 Paket Proyek AWLR yang Dilaporkan PRDB ke KPK RI:

1. Rehabilitasi Pos AWLR Padangsidempuan Tenggara – Sungai Batang Angkola

2. Rehabilitasi Pos AWLR Portibi – Sungai Batang Pane

3. Rehabilitasi Pos AWLR Barumun Tengah – Sungai Barumun

4. Rehabilitasi Pos AWLR Batang Onang – Sungai Aek Sihapas

5. Rehabilitasi Pos AWLR Aek Natas – Sungai Aek Natas

6. Rehabilitasi Pos AWLR Aek Songsongan – Sungai Aek Asahan

7. Rehabilitasi Pos AWLR Dolok Masihul – Sungai Sei Ular

8. Rehabilitasi Pos AWLR Bekulap – Sungai Sei Bekulap

9. Rehabilitasi Pos AWLR Bukit Tua – Sungai Sei Batang Serangan

10. Rehabilitasi Pos AWLR Pancur Batu – Sungai Sei Mencirim

11. Rehabilitasi Pos AWLR Kisaran Barat Kota – Sungai Bunut

12. Rehabilitasi Pos AWLR Sorkam Barat – Sungai Aek Sibundong

13. Rehabilitasi Pos AWLR Bahorok – Sungai Sei Bahorok

14. Rehabilitasi Pos AWLR Dolok – Sungai Aek Galungan

15. Rehabilitasi Pos AWLR Tinggi Raja – Sungai Sei Silau

16. Rehabilitasi Pos AWLR Barus – Sungai Aek Sirahar

17. Rehabilitasi Pos AWLR Sidimpuan – Sungai Batang Angkola

18. Rehabilitasi Pos AWLR Bandar – Sungai Bah Bolon

19. Rehabilitasi Pos AWLR Sipirok – Sungai Aek Sihapas Hulu

20. Rehabilitasi Pos AWLR Lubuk Barumun – Sungai Aek Sangkilon

Semua proyek bersumber dari APBDP TA 2024 Provinsi Sumatera Utara, dan diduga menjadi bagian dari skema korupsi terstruktur.

Koordinator PRDB, Rahmad Dani, menyampaikan secara terbuka dalam orasinya bahwa KPK tidak boleh membiarkan skandal ini berlarut-larut. Ia menyebut Edi Suparjan sebagai "aktor intelektual" yang harus segera dipanggil dan diperiksa.

> "KPK jangan kompromi dengan mafia proyek. Tangkap Edi Suparjan! Rakyat tidak butuh janji — rakyat butuh tindakan tegas. Jangan sampai publik menilai KPK sedang tidur atau takut!" tegas Rahmad Dani di atas mobil komando.

Rahmad Dani juga mengingatkan KPK agar tidak mengulangi blunder seperti kasus OTT Topan Ginting, yang ditangkap KPK setelah lama menikmati hasil suap. Ia menegaskan, data dan bukti sudah di tangan, dan KPK hanya tinggal bertindak.

> "Kasus Topan Ginting harus jadi pelajaran. Jangan tunggu uang habis dulu, jangan tunggu rakyat hilang kepercayaan. Saatnya KPK membersihkan Sumut dari para bandit proyek!" ujarnya.

Laporan PRDB telah diterima secara sah oleh KPK, dan dibuktikan dengan dokumen resmi yang mencantumkan nomor informasi dan agenda laporan. Ini membuktikan bahwa perjuangan PRDB bukan sebatas retorika, tetapi berbasis hukum dan fakta lapangan.

Menutup orasinya, Rahmad Dani memastikan bahwa gerakan PRDB tidak akan berhenti sampai pelaku ditindak. Bila perlu, mereka siap mengepung KPK dengan massa rakyat dari seluruh penjuru Sumatera Utara.

> "Jika tak digubris, PRDB akan kembali dengan 1.000 orang. Jangan paksa rakyat merebut keadilan dari jalanan!" tutup Rahmad Dani lantang.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Breaking News, Bupati Cilacap Kena OTT KPK

KPK Tahan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Tambahan

Kunjungan KPK Beri Nilai Pemkab Asahan Sebagai Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi Tahun 2026

KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

KAMAK Demo Kantor PUPR Sumut, Desak Pengusutan Dugaan Korupsi Proyek Rp250 Miliar

Desakan Bobby Nasution Batalkan Penunjukan Chandra Dalimunthe, Besar Potensi Konflik Kepentingan