Nadiem Makarim Diperiksa Lagi di Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Laptop Rp 9,9 Triliun

Jakarta – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, kembali memenuhi panggilan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung, Selasa, 15 Juli 2025. Kehadirannya kali ini merupakan pemeriksaan kedua dalam kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop di Kemendikbud Ristek senilai Rp 9,9 triliun untuk tahun anggaran 2019–2022.

Baca Juga:

• KAMAK Nilai Anggaran 2025 DPRD Sumut Sarat Pemborosan, Desak Aparat Usut Dugaan Korupsi Sekwan Zulkifli
• Uang Negara Rp564 Juta Tak Dikembalikan, Penggiat Antikorupsi Desak APH Tetapkan drg. Ismail Lubis sebagai Tersangka
• KAMAK Desak Kejati Sumut Periksa Sekwan DPRD Sumut, Dugaan Korupsi Anggaran Mencuat

Nadiem datang didampingi tim kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Hotman Paris Hutapea.

Penyidik menduga adanya pemufakatan jahat dalam pengadaan bantuan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tersebut, yang mengarahkan tim teknis agar menyusun kajian yang menguntungkan penggunaan laptop jenis Chromebook berbasis sistem operasi ChromeOS. Padahal, hasil uji coba 1.000 unit Chromebook pada tahun 2019 menunjukkan perangkat tersebut dinilai tidak efektif sebagai sarana pembelajaran.

Dalam proses penyidikan, Kejagung juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk apartemen milik dua staf khusus menteri serta kediaman pribadi Jurist di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Nadiem telah menjalani pemeriksaan pertama pada Senin, 23 Juni 2025. Pemeriksaan tersebut berlangsung sekitar 12 jam dan fokus pada klarifikasi perannya sebagai menteri dalam proyek pengadaan laptop yang kini disorot.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa penyidikan masih terus berlangsung guna mengumpulkan alat bukti yang cukup, sehingga dapat mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.

"Penyidikan ini bertujuan untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan tentu saja untuk menentukan siapa saja yang patut dimintai pertanggungjawaban hukum," kata Harli.

Penyidik masih menelusuri dugaan kerugian negara serta kemungkinan keterlibatan sejumlah pihak lainnya.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

KAMAK Nilai Anggaran 2025 DPRD Sumut Sarat Pemborosan, Desak Aparat Usut Dugaan Korupsi Sekwan Zulkifli

Uang Negara Rp564 Juta Tak Dikembalikan, Penggiat Antikorupsi Desak APH Tetapkan drg. Ismail Lubis sebagai Tersangka

KAMAK Desak Kejati Sumut Periksa Sekwan DPRD Sumut, Dugaan Korupsi Anggaran Mencuat

DPO Hampir Setahun Tak Tertangkap, Kejati Sumut Didesak Ambil Alih Perburuan Terpidana Korupsi Disdik Batu Bara

Mantan Direktur Pelaksana Inalum Jadi Tersangka Baru Korupsi Penjualan Aluminium Alloy, Kejati Sumut Tahan OAK

BPK Bongkar Dugaan Korupsi Disdikbud Medan, Salah Kelola Anggaran Nyaris Rp70 Miliar